KemenPANRB-Estonia bahas kerja sama pemerintahan digital
Special Plan – Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Estonia mengadakan pertemuan untuk menjajaki kesempatan kolaborasi dalam bidang pemerintahan digital serta transformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menyatakan bahwa Estonia telah dikenal secara internasional sebagai negara pionir dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis teknologi, dengan layanan publik yang terpadu dan pengalaman unggul dalam mengadopsi inovasi terkini.
“Karena kesuksesan Estonia dibangun melalui perbaikan kelembagaan, kemampuan berinteraksi antar sistem, dan desain layanan yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat,” jelas Purwadi dalam pernyataan resmi di Jakarta, Kamis.
Temu tersebut berlangsung di kantor KemenPANRB, dengan hadirnya Duta Besar Estonia untuk Indonesia, Singapura, dan ASEAN, Veikko Kala. Purwadi menegaskan bahwa transformasi digital di Indonesia bukan hanya tentang teknologi, melainkan bagian utuh dari proses reformasi birokrasi. Tujuan utama pemerintah adalah tidak hanya mengubah prosedur lama menjadi digital, tetapi juga menyusun ulang tata kelola pelayanan, manajemen pegawai negeri sipil (ASN), dan operasional bisnis pemerintah.
Veikko Kala menyampaikan bahwa Estonia telah mengembangkan sistem tata kelola digital selama 25 tahun, dengan hasil yang menonjol. Saat ini, seluruh layanan publik di negara ini sudah terdigitalisasi secara penuh. “Ini berarti warga Estonia bisa mengakses layanan pemerintah kapan saja, tanpa harus ke luar rumah, selama memiliki identitas digital atau koneksi internet,” tambahnya.
Dalam pemerintahan digital, keamanan siber menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Veikko menilai bahwa sistem yang kuat di bidang ini adalah kunci keberhasilan pelayanan publik modern. Pemerintah Indonesia, menurut Purwadi, sedang berusaha mengalihkan layanan dari model berpusat pada institusi ke model berbasis pengguna. Tujuannya adalah mengoptimalkan pengalaman warga dalam berinteraksi dengan pemerintah, sesuai dengan kejadian penting dalam hidup mereka, seperti kelahiran, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, pernikahan, kewirausahaan, dan pensiun.
Tantangan dan Peluang Kerja Sama
KemenPANRB mengungkapkan bahwa negara ini menghadapi berbagai tantangan dalam proses transformasi digital, termasuk luas wilayah, jumlah penduduk yang besar, tingkat literasi digital, kesiapan infrastruktur, dan kapasitas organisasi. Tantangan lainnya adalah mengelola perubahan struktur organisasi untuk meruntuhkan sekat birokrasi (silos) yang telah ada lama, guna mencapai interoperabilitas data serta mobilitas talenta berdasarkan sistem merit.
Di sisi lain, Purwadi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia percaya ada nilai besar dalam belajar dari pengalaman Estonia, terutama praktik-praktik terbaik yang bisa diterapkan sesuai konteks lokal. “Indonesia tidak sekadar meniru model Estonia, tetapi mengambil wawasan konseptual, kelembagaan, dan bantuan dalam peningkatan kemampuan, agar bisa mempercepat proses digitalisasi dan reformasi birokrasi,” tutur wakil menteri tersebut.
KemenPANRB dan Estonia menyepakati tiga bidang utama untuk kerja sama. Pertama, pertukaran wawasan melalui studi banding tentang pemerintahan digital, inovasi layanan publik, pengelolaan SDM ASN, serta perbaikan tata kelola. Kedua, penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan dalam menghadapi transformasi digital. Ketiga, konsultasi kebijakan bersama untuk memperkaya wawasan dan menumbuhkan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Transformasi digital di Indonesia, menurut Purwadi, memerlukan pendekatan holistik yang mencakup infrastruktur, sumber daya manusia, serta sistem pengaturan. Dengan adanya kerja sama dengan Estonia, diharapkan pemerintah bisa mempercepat langkah-langkah ini, terutama dalam menyelaraskan teknologi dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi. “Kemitraan antara kedua negara ini dianggap penting untuk memperkuat upaya mengakselerasi perubahan,” tambah Purwadi.
Pertemuan ini juga membuka ruang untuk diskusi tentang kebijakan pemerintah dan bagaimana langkah-langkah Estonia dapat menjadi acuan bagi Indonesia. Veikko Kala menyebutkan bahwa sistem digital di Estonia berjalan efisien karena masyarakatnya sudah terbiasa dengan teknologi, serta kebijakan yang terstruktur untuk mendukung adopsi digital secara bertahap. “Indonesia perlu membangun kepercayaan masyarakat terhadap teknologi sebelum meluncurkan layanan digital secara luas,” sarannya.
Purwadi menjelaskan bahwa Indonesia sedang dalam fase krusial untuk mengubah pola pelayanan publik menjadi lebih sederhana, terpadu, dan lebih personal. “Kami ingin layanan pemerintah bisa mengikuti kehidupan warga, bukan sebaliknya,” imbuhnya. Dengan konsep ini, KemenPANRB berharap masyarakat lebih mudah memperoleh informasi dan layanan, sehingga mengurangi birokrasi yang memakan waktu.
Pertemuan antara KemenPANRB dan Estonia menjadi langkah awal dalam membangun kerja sama yang lebih dalam. Kedua pihak menilai bahwa pengalaman Estonia, yang sudah terbukti efektif, bisa menjadi bahan acuan dalam merancang sistem pemerintahan digital yang lebih maju di Indonesia. “Kami yakin kerja sama ini akan memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan publik,” tutur Purwadi. Dengan memadukan inovasi Estonia dan kebutuhan Indonesia, pemerintah berharap mencapai visi pemerintahan yang lebih inklusif dan modern.
