Menteri Ketenagakerjaan: Perempuan Harus Jadi Pendorong Utama Perubahan dalam Dunia Kerja
Latest Program – Jakarta – Dalam upaya menciptakan transformasi di sektor pekerjaan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa perempuan memainkan peran penting dalam menggerakkan perubahan ini. Menaker menyampaikan pandangan tersebut dalam sebuah pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis, mengingat perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), transisi hijau, serta pergeseran demografi yang sedang terjadi. Menurutnya, kesetaraan gender di dunia kerja bukan sekadar tentang memastikan peluang kerja yang sama untuk laki-laki dan perempuan, tetapi juga tentang membangun akses yang adil terhadap keterampilan, pekerjaan yang aman, perlindungan yang memadai, dan ruang untuk berkembang secara profesional dan pribadi.
“Kesetaraan gender di dunia kerja harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif. Perempuan tidak hanya perlu diberi kesempatan, tetapi juga diberdayakan dengan sumber daya yang memadai agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam berbagai sektor,” tutur Menaker Yassierli.
Menaker juga menyoroti bahwa akar dari ketimpangan gender masih bersifat kultural. Banyak norma sosial yang masih mengakar dalam masyarakat, seperti stereotip bahwa pekerjaan tertentu lebih cocok dijalankan oleh laki-laki atau perempuan. Hal ini membatasi mobilitas perempuan dalam bidang-bidang tertentu, terutama dalam peran kepemimpinan atau posisi yang mengharuskan keahlian teknis tinggi. Tantangan lain yang dihadapi perempuan, seperti beban pekerjaan rumah tangga yang sering kali tidak terbayar, kesenjangan upah antara jender, serta kurangnya peluang untuk menduduki jabatan strategis, semakin menonjol dalam era modern.
Menaker Yassierli menjelaskan bahwa kemajuan teknologi, meski membuka peluang baru, juga berpotensi memperlebar kesenjangan jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya, kecerdasan buatan dan digitalisasi pekerjaan bisa memberi ruang bagi perempuan untuk menyesuaikan jam kerja atau mengakses pelatihan secara fleksibel. Namun, jika pendidikan digital dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis teknologi tidak ditingkatkan, perempuan mungkin kembali terpinggirkan. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya akses yang lebih luas terhadap literasi digital, keuangan, serta pendidikan di bidang sains dan teknologi.
Menaker menambahkan bahwa perempuan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga harus menjadi penggerak utama dalam mengubah cara kerja dan ekonomi. Dengan menguasai keterampilan vokasi, reskilling, dan pembelajaran sepanjang hayat, mereka dapat menjadi pencipta inovasi, pengusaha, dan penyelesaikan masalah dalam lingkungan kerja. Upaya ini diperlukan agar perempuan tidak hanya bertahan dalam kondisi yang ada, tetapi juga mendorong perubahan menuju sistem yang lebih adil dan inklusif.
Langkah Pemerintah untuk Memperkuat Perlindungan Perempuan
Komitmen pemerintah dalam mendukung kesetaraan gender di sektor pekerjaan terus ditingkatkan, kata Menaker Yassierli. Salah satu upaya ini adalah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 100 tentang Pengupahan yang Sama dan Konvensi ILO Nomor 111 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan. Dua konvensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya mendapatkan peluang yang setara, tetapi juga diakui secara penuh dalam segala aspek kehidupan kerja.
Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023, yang berisi pedoman tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman praktis bagi perusahaan dan instansi pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif. Selaras dengan hal ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan juga diharapkan memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap perempuan, khususnya dalam aspek kesehatan dan pengasuhan anak.
Menaker menegaskan bahwa implementasi kebijakan kesetaraan gender tidak bisa tercapai tanpa partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Dengan membangun dialog sosial yang kuat, ia berharap semua pemangku kepentingan dapat berkolaborasi dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. “Kebijakan harus berjalan sejalan dengan praktik nyata di lapangan,” tambahnya.
Kesesuaian Kesetaraan dalam Praktik Hubungan Industrial
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menyampaikan perspektif yang sama. Menurutnya, kesetaraan gender tidak hanya menjadi aspirasi, tetapi juga harus diterapkan dalam setiap praktik hubungan industrial. “Perempuan perlu memiliki ruang yang aman, setara, dan bermartabat di tempat kerja. Hal ini bisa terwujud jika semua pihak bersama-sama membangun komitmen untuk mengintegrasikan prinsip kesetaraan ke dalam kebijakan sehari-hari,” ujarnya.
Indah menyoroti bahwa kesetaraan gender adalah aspek integral dari kesejahteraan pekerja secara keseluruhan. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, perempuan tidak hanya bisa mengakses peluang karier yang lebih luas, tetapi juga berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, ia menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh, karena keterampilan yang relevan akan membantu perempuan menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar kerja yang semakin dinamis.
Menurut Indah, keberhasilan transformasi dunia kerja juga bergantung pada pengakuan terhadap peran perempuan dalam berbagai sektor. “Perempuan tidak hanya menyelesaikan tugas yang dianggap ‘tradisional’, tetapi juga menjadi pilar dalam inovasi dan pengembangan teknologi,” tambahnya. Ia mencontohkan bahwa dengan mengintegrasikan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, hasil transformasi akan lebih optimal dan berkelanjutan.
Dalam konteks ini, Menaker Yassierli berharap kebijakan yang telah diambil pemerintah akan menjadi fondasi untuk memperkuat peran perempuan di tengah perubahan besar yang terjadi. “Dengan pelatihan dan peningkatan keterampilan, perempuan bisa menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi tantangan ekonomi dan sosial,” katanya. Upaya-upaya ini diperlukan untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya menjadi penikmat manfaat, tetapi juga pelaku utama dalam proses transformasi.
Dengan mendorong partisipasi perempuan di segala lapisan, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem kerja yang lebih adil dan berkelanjutan. Perubahan ini tidak hanya bermanfaat bagi perempuan, tetapi juga memberi dampak positif bagi seluruh masyarakat, karena perempuan menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi keluarga.
