BKN: Pengembangan AI Perlu Sesuaikan dengan Kebutuhan Tiap Sektor
Historic Moment – Di Jakarta, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menekankan bahwa pendekatan pengembangan kecerdasan buatan serta pelatihan teknologi canggih harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor layanan publik. Pernyataan ini disampaikannya dalam acara Garuda AI Impact Summit 2026, yang berlangsung Kamis lalu. Menurut Zudan, kebutuhan AI di berbagai sektor memiliki perbedaan yang signifikan, sehingga strategi pemanfaatannya tidak dapat bersifat seragam.
Transformasi Digital Membutuhkan Pendekatan Spesifik
Zudan menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi AI dalam pemerintahan bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang karakteristik data, proses bisnis, dan tujuan layanan di setiap sektor. “Pemanfaatan teknologi berbasis AI harus bersifat tematik,” katanya. Contohnya, sektor layanan kesehatan memerlukan pendekatan berbeda dibandingkan sektor administrasi kependudukan atau pendidikan. Ia menekankan bahwa AI tidak bisa diaplikasikan dengan cara yang sama untuk semua instansi, karena setiap bidang memiliki kebutuhan unik.
“Setiap sektor memiliki karakteristik data, proses bisnis, dan kebutuhan layanan yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan AI yang berbeda pula,” ujarnya.
Sektor layanan kepegawaian, misalnya, lebih fokus pada manajemen sumber daya manusia, seperti seleksi aparatur sipil negara (ASN), pengelolaan dokumen digital, serta penerapan sistem manajemen talenta. Di sisi lain, sektor administrasi kependudukan menggunakan AI untuk verifikasi identitas dan pelayanan administrasi, dengan teknologi biometrik serta pengenalan wajah sebagai pilar utamanya. “Teknologi AI yang digunakan di Dukcapil, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berfokus pada penerapan face recognition untuk efisiensi proses administratif,” tambah Zudan.
Kebutuhan AI di sektor investasi, perdagangan, pendidikan, pertambangan, dan keagamaan juga berbeda. Misalnya, bidang pendidikan mungkin memerlukan algoritma untuk analisis data siswa, sementara sektor pertambangan membutuhkan solusi untuk otomasi pengelolaan sumber daya alam. Zudan menggarisbawahi bahwa tanpa penyesuaian metode, pemanfaatan AI tidak akan optimal dalam meningkatkan kinerja pemerintahan.
Kolaborasi dengan Microsoft untuk Membentuk Talent AI
Dalam upayanya memperkuat kapasitas digital, BKN bekerja sama dengan Microsoft untuk menyiapkan 145.000 talenta AI yang bisa diterapkan di berbagai instansi. Program ini bertujuan menjembatani kebutuhan teknologi di tiap sektor dengan sumber daya manusia yang terlatih secara spesifik. “Pelatihan sekarang pasti bermanfaat, tetapi harus dilakukan upgrading secara berkelanjutan sesuai dengan basis kebutuhan masing-masing bidang,” kata Zudan.
Menurutnya, transformasi digital di lingkungan pemerintahan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kompetensi SDM yang mampu memahami dan mengaplikasikan AI secara tepat. “Transformasi ini membutuhkan perubahan mendasar di bidang teknologi, sekaligus penyesuaian kompetensi manusia,” jelasnya. Zudan menambahkan bahwa pengembangan AI harus diiringi oleh program pelatihan yang disesuaikan dengan peran dan tugas pekerja di setiap sektor.
“Teknologi AI yang tepat dapat membantu pemerintah menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam pandangannya, perusahaan teknologi seperti Microsoft bisa menjadi mitra kunci dalam merancang pelatihan AI yang komprehensif. “Kolaborasi ini tidak hanya mempercepat penerapan AI, tetapi juga memastikan SDM mampu mengikuti perkembangan teknologi secara dinamis,” kata Zudan. Ia mengingatkan bahwa perubahan model pemanfaatan AI harus dilakukan secara bertahap, agar masyarakat dan instansi pemerintah bisa beradaptasi tanpa gangguan signifikan.
Zudan menyoroti pentingnya penguatan kompetensi SDM dalam menghadapi era digital. “Transformasi digital memerlukan sumber daya manusia yang mampu memahami AI sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya,” imbuhnya. Contohnya, di sektor kepegawaian, SDM harus bisa mengoperasikan sistem manajemen talenta dan mengelola dokumen digital. Di sektor kesehatan, mereka perlu menguasai algoritma prediksi penyakit atau pemrosesan data klinis. “Kebutuhan ini bisa memicu penyesuaian kurikulum pelatihan AI,” lanjut Zudan.
Peran AI dalam Meningkatkan Layanan Publik
Dengan pendekatan yang disesuaikan, AI diharapkan bisa menjadi alat yang efektif dalam mendorong inovasi pemerintahan. Zudan menyebutkan bahwa teknologi ini bisa digunakan untuk mempercepat layanan publik, mengurangi kesalahan administratif, serta meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. “AI dapat menjadi penggerak utama dalam transformasi layanan publik, selama diterapkan dengan benar,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa penerapan AI tidak hanya tentang kecepatan dan efisiensi, tetapi juga tentang kualitas layanan. “Sektor layanan keagamaan, misalnya, memerlukan AI yang mampu memahami konteks budaya dan nilai-nilai yang relevan,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi harus selalu diintegrasikan dengan kebutuhan lokal masing-masing sektor, bukan sekadar mengikuti tren global.
“Ini membutuhkan banyak sekali transformasi di bidang teknologi,” katanya.
Zudan mengingatkan bahwa pengembangan AI adalah proses jangka panjang yang memerlukan perencanaan matang. “Setiap sektor membutuhkan waktu dan sumber daya yang berbeda untuk mencapai pemanfaatan teknologi optimal,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa BKN berupaya mengembangkan kerangka kerja pelatihan AI yang fleksibel, agar bisa beradaptasi dengan kebutuhan masing-masing bidang layanan.
Dengan kemitraan dengan Microsoft, BKN mengharapkan 145.000 talenta AI bisa menjadi fondasi untuk penguatan kapasitas digital di berbagai instansi. “Talent AI ini akan menjadi penggerak utama dalam rencana transformasi pemerintahan,” katanya. Zudan juga menyoroti bahwa pelatihan harus dilakukan secara berkelanjutan, agar SDM tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi.
Menurutnya, keberhasilan AI dalam pemerintahan tidak bisa terlepas dari partisipasi aktif SDM. “SDM yang terlatih akan memastikan teknologi AI digunakan secara efektif dan bermanfaat,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa penyesuaian pelatihan AI dengan kebutuhan tiap sektor adalah kunci untuk mencapai efisiensi layanan publik yang maksimal. “Transformasi ini adalah tugas bersama, yang membutuhkan kolaborasi antara lembaga pemerintah dan perusahaan teknologi,” tambah Zudan.
Kebutuhan Berkelanjutan dalam Pengembangan AI
Di samping itu, Zudan menekankan bahwa pendekatan pengembangan AI harus terus diperbarui sesuai dengan perubahan kebutuhan sektor. “Pelatihan AI harus dilakukan secara berkelanjutan, karena teknologi berkembang pesat,” katanya. Ia mengingatkan bahwa SDM tidak boleh hanya sekadar mengikuti pelatihan satu kali, tetapi harus terus ditingkatkan keahlian dan pemahamannya.
Zudan
