Berdialog Terbuka, KSP Pastikan Arah Pembangunan ke Ekonomi Restoratif
Main Agenda – Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), mengungkapkan upaya pemerintah untuk memperkuat arah pembangunan menuju ekonomi restoratif, sebagaimana dijelaskan dalam sesi dialog terbuka dengan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB). Sesi ini, yang diadakan dengan tema “Pertanian Pendukung Ketahanan Pangan”, menyoroti beberapa isu kritis, termasuk krisis ekologi, transformasi ekonomi, visi Indonesia Emas 2045, dan peran demografi petani dalam pembangunan berkelanjutan. Dudung menegaskan bahwa pendekatan ekonomi restoratif dan pembangunan berbasis lingkungan harus ditingkatkan, atau risiko ekologis akan menjadi penghalang terbesar bagi ketahanan pangan di masa depan.
“Pendekatan ekonomi restoratif dan pembangunan berbasis lingkungan harus ditingkatkan. Jika tidak, persoalan ekologis akan berbalik menjadi hambatan mutlak bagi ketahanan pangan kita di masa depan,” kata Kastaf.
Menanggapi pertanyaan Aldian Adam Faris, mahasiswa Fakultas Bio-Industri Pertanian dan Kehutanan, Dudung menjelaskan bahwa kementerian terkait sedang mengeksekusi program adaptasi iklim yang berfokus pada manajemen air, pembangunan infrastruktur irigasi massal, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan nasional dan menangani tantangan perubahan iklim. Pertanyaan Aldian mengarah pada regulasi dan komitmen pemerintah dalam mendorong transisi dari pola ekonomi ekstraktif ke model yang berbasis ekologi. Ia menyoroti pentingnya koordinasi antarlembaga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertanian ramah lingkungan.
Naufal Syahfahlevie Samosir, mahasiswa dari fakultas yang sama, mengajukan kritik terhadap visi swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, wacana swasembada harus dibedakan dari swasembada beras, karena banyak faktor yang memengaruhi keduanya. Ia juga menekankan bahwa cadangan beras di gudang Bulog hanyalah alat intervensi darurat, bukan indikator utama keberhasilan pembangunan pertanian. Dalam analisisnya, Naufal menyoroti durasi regenerasi manusia, dengan catatan bahwa penerapan strategi untuk mencetak petani mandiri, adaptif, dan tangguh memerlukan investasi waktu selama 10 hingga 12 tahun. Tanpa rencana jangka panjang, pembangunan infrastruktur dan teknologi pertanian akan sulit menarik minat generasi muda.
“Pembangunan infrastruktur fisik dan teknologi pertanian akan berakhir sia-sia jika pemerintah tidak memiliki strategi makro jangka panjang untuk menarik minat generasi muda dan memotong stigma negatif profesi petani,”
Dudung menanggapi dengan memperjelas bahwa modernisasi teknologi adalah kunci utama untuk mengembalikan sektor agraria sebagai pilihan menarik bagi calon generasi muda. Ia menambahkan bahwa keberhasilan transformasi struktural pertanian bergantung pada penerapan ekonomi restoratif, yang dianggap sebagai pendekatan baru untuk mengatasi ketidakseimbangan ekologis dan ekonomi. Dalam konteks ini, KSP menekankan perlunya keterlibatan aktif akademisi dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif.
Dialog terbuka ini juga menyentuh isu hilirisasi teknologi, yang dibawa oleh Muhammad Ziyad Husaini dari Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem. Menurutnya, ada kesenjangan besar antara kualitas riset akademik yang tinggi dan realitas komersialisasi di industri. Banyak inovasi cemerlang berakhir sebagai dokumen ilmiah atau proposal yang tidak relevan, karena kurangnya ekosistem pendukung. Ziyad menuntut adanya rencana strategis pemerintah yang mendorong permodalan, pelatihan kewirausahaan, serta pembentukan rantai nilai agar mahasiswa bisa mengubah ide menjadi usaha produktif.
“Di dunia militer pun, ide taktis terbaik tidak akan bermakna jika hanya menjadi tumpukan dokumen tanpa eksekusi lapangan,”
Dudung merespons dengan analogi bahwa transformasi inovasi memerlukan aksi konkret. Ia menegaskan bahwa masalah utama saat ini adalah kurangnya hilirisasi sumber daya manusia, di mana kompetensi dan keterampilan petani harus ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih sistematis. Diskusi ini berkomitmen dilaporkan langsung kepada Presiden untuk menyiapkan formula pembangunan yang mengintegrasikan investasi pendidikan tinggi ke dalam nilai ekonomi nyata.
Farhan Fariz Rizqullah, mahasiswa keempat yang menghadiri diskusi, mengajukan argumen berbasis data tentang penataan tata ruang komoditas berdasarkan agroklimat. Menurutnya, ketergantungan impor pada komoditas seperti kedelai, yang tidak cocok dengan kondisi iklim Indonesia, dapat dimaklumi. Namun, untuk tanaman adaptif, pemerintah harus memaksimalkan produksi melalui zonasi daerah yang tepat. Farhan menekankan pentingnya pengembangan urban farming di kota besar sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional.
Dalam kritik konstruktifnya, Farhan juga menyoroti keakuratan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program ini belum mencapai sasarannya secara presisi, sehingga perlu evaluasi lebih lanjut. Masalah ini dianggap sebagai tantangan dalam memastikan distribusi bahan pangan yang adil dan efisien, terutama di wilayah pedesaan yang kurang memiliki akses yang memadai. Diskusi mengenai agroklimat ini berdampak pada kebijakan pengelolaan lahan, di mana penyesuaian pola tanam harus didasarkan pada kondisi alam setempat.
Sebagai penutup, Dudung memastikan bahwa pemerintah akan terus berupaya menjawab tantangan kritis yang diungkapkan oleh mahasiswa. Ia menegaskan bahwa ekonomi restoratif bukan hanya tren, tetapi arah yang mesti dijalankan secara konsisten. Dengan memadukan penelitian akademik, inisiatif swasta, dan kebijakan pemerintah, Indonesia diharapkan bisa mengatasi krisis ekologis sekaligus mewujudkan visi kesejahteraan agraria yang berkelanjutan. Diskusi ini dianggap sebagai langkah awal untuk menciptakan kolaborasi yang lebih luas antara pemangku kepentingan dalam menyongsong era baru pembangunan pertanian.
