Menteri PKP Pastikan Suku Bunga Rumah Subsidi Tetap Stabil
Key Discussion – Dari Jakarta, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan penjelasan terkait kebijakan suku bunga yang berlaku untuk Program Rumah Subsidi. Menurutnya, pemerintah telah menetapkan bahwa suku bunga tersebut tidak akan mengalami perubahan dan akan tetap dijaga pada tingkat 5 persen flat sepanjang masa pemberian cicilan. Meskipun terjadi kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate), kebijakan ini dijelaskan sebagai upaya menjaga akses masyarakat, terutama golongan berpenghasilan rendah, terhadap perumahan yang terjangkau.
“Kami memastikan negara tetap berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat yang memiliki penghasilan terbatas. Walaupun terdapat perubahan kondisi ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5 persen agar masyarakat tetap memiliki kemudahan dalam memperoleh rumah yang layak,” ujar Mauarar pada rapat di Jakarta, Jumat.
Dalam rapat tersebut, Mauarar juga menegaskan bahwa kebijakan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP hingga 40 tahun—seperti yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto—telah dipertimbangkan secara matang dan siap diterapkan sesuai peraturan yang berlaku. Ia menambahkan, dukungan dari Danantara Indonesia dan Badan Pembiayaan Perumahan (BP BUMN) sangat penting dalam menjaga koordinasi dan keberlanjutan program tersebut.
Di sisi lain, dalam kesempatan yang sama, pihaknya menyampaikan update terkait distribusi FLPP pada tahun 2026. Target penyaluran sebanyak 350.000 unit rumah subsidi telah ditetapkan, namun hingga saat ini baru tercapai sebanyak 78.277 unit, atau sekitar 22,36 persen dari total target tahunan. Angka ini menunjukkan bahwa progres program masih dalam tahap awal, namun pemerintah optimis bisa mencapai target.
Rapat dengan Danantara Indonesia dan BP BUMN
Dalam rapat yang dihadiri oleh Maruarar, Danantara Indonesia dan BP BUMN turut serta memberikan masukan strategis terkait Program 3 Juta Rumah, yang menjadi prioritas nasional. Ia mengatakan, seluruh proses masih berjalan sesuai rencana, dan beberapa isu strategis terkait Meikarta telah dipersiapkan. Menurutnya, dalam waktu dekat, dirinya akan menghadiri rapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memastikan semua tahapan berjalan lancar.
Rapat tersebut juga menjadi platform untuk membahas inventarisasi rumah susun yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mauarar menekankan bahwa langkah ini bertujuan memaksimalkan penggunaan aset negara untuk mempercepat pemberian perumahan bagi masyarakat. Selain itu, pihaknya mengungkapkan bahwa Program Gentengisasi, yang bertujuan meningkatkan kualitas rumah, telah mendapatkan dukungan penuh dari sektor perbankan, khususnya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Langkah Strategis untuk Meikarta
Meikarta menjadi salah satu proyek yang diprioritaskan dalam rapat. Pemerintah dan Danantara Indonesia meninjau sejumlah langkah penting, termasuk proses serah terima hibah tanah, percepatan pemeriksaan legalitas wilayah, serta penentuan BUMN yang akan mengurusi proyek tersebut. Mauarar menjelaskan bahwa Danantara saat ini sedang mengelola due diligence terhadap aset yang akan digunakan untuk pembangunan Meikarta, dan langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan, juga dibahas skema penetapan harga jual per unit rumah subsidi. Langkah ini diperlukan untuk memudahkan sosialisasi ke masyarakat dan memastikan transparansi dalam penggunaan dana. Dengan menetapkan harga yang jelas, pemerintah ingin mengurangi kebingungan investor serta mempercepat distribusi rumah kepada calon penerima manfaat.
Inpres sebagai Alat Percepatan
Mauarar menyebutkan bahwa penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk mempercepat penyelesaian berbagai tantangan di sektor perumahan. Inpres ini diinisiasi oleh Danantara Indonesia, dan diharapkan dapat memberikan arahan jelas kepada semua pihak terkait. Selain itu, ia menegaskan bahwa rapat tersebut juga memperkuat komitmen kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan dalam mencapai visi pemerataan perumahan.
Dalam menyusun kebijakan, Mauarar menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. Ia meminta semua pihak—termasuk BUMN dan perbankan—tetap konsisten dalam mendukung program-program pemerintah. “Semua proses masih berjalan baik, dan kita akan terus memantau agar tidak ada hambatan,” tambahnya.
Pembahasan tentang FLPP juga mencakup optimisasi penggunaan dana untuk meningkatkan jumlah rumah yang dibangun. Maruarar menuturkan, dengan menjaga suku bunga pada tingkat 5 persen, pemerintah bisa menarik lebih banyak peserta program, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Dukungan dari Badan Penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP2K) serta perusahaan BUMN terus diupayakan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan.
Program FLPP tahun 2026 dilihat sebagai salah satu strategi utama dalam menjawab kebutuhan rumah bagi masyarakat. Menurut data yang dis
