Apkasi: Otonomi adaptif kunci perkuat ekonomi daerah
Perluasan Kewenangan Daerah untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Main Agenda – Jakarta – Penguatan otonomi daerah yang fleksibel dianggap sebagai faktor penting dalam meningkatkan daya tahan ekonomi lokal serta kemandirian keuangan kabupaten. Pernyataan ini disampaikan oleh Bursah Zarnubi, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), saat memberikan keterangan di Jakarta pada Jumat. Menurut Bursah, revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan desentralisasi lebih sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
Bursah menekankan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi prioritas agar pemerintah kabupaten dapat mengimplementasikan program-program strategis sesuai kebutuhan wilayahnya. Dalam pernyataannya, ia menyebutkan bahwa otonomi adaptif mampu memperkuat ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, serta pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM). “Dengan revisi undang-undang tersebut, kebijakan desentralisasi akan lebih cocok untuk memanfaatkan potensi lokal secara optimal,” jelas Bursah.
Forum Diskusi yang Memberikan Dampak Ekonomi Langsung
Dalam rangkaian perayaan ulang tahun ke-26 Apkasi, Forum Dialog Otonomi Daerah diadakan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Kamis (2/7). Acara ini menyoroti tiga aspek utama: perluasan ruang inovasi daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penyempurnaan regulasi untuk memberikan fleksibilitas lebih besar kepada pemerintah daerah. Bursah menyatakan bahwa forum ini tidak hanya menghasilkan rekomendasi kebijakan, tetapi juga membawa manfaat langsung bagi ekonomi lokal, terutama melalui peningkatan aktivitas sektor-sektor seperti perhotelan, transportasi, kuliner, dan penjualan produk UMKM.
Bursah menjelaskan bahwa Apkasi telah menggandeng Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) untuk menyusun rekomendasi yang berasal dari berbagai diskusi dengan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia. Rekomendasi tersebut diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam merancang pembagian kewenangan yang lebih seimbang. “Dengan adanya perubahan regulasi, daerah bisa lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan membuat keputusan sesuai dengan karakteristik wilayahnya,” imbuhnya.
Inovasi Daerah sebagai Jawaban Terhadap Tantangan Fiskal
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menambahkan bahwa pemerintah daerah harus semakin kreatif dalam menghadapi pengetatan Transfer Keuangan Daerah (TKD). “Setiap pemimpin menghadapi tantangan, dan dalam situasi ini, kepala daerah perlu memanfaatkan inovasi untuk memastikan pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal terbatas,” ujar Bima dalam wawancara terpisah. Menurutnya, kepala daerah harus mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru, seperti memaksimalkan PAD atau menarik investasi, agar tidak tergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah pusat.
Bima juga menyoroti pentingnya pemanfaatan bonus demografi sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Presiden Prabowo Subianto, menurutnya, telah menetapkan dua prasyarat utama: keluar dari jebakan pendapatan menengah dan memanfaatkan potensi demografi secara maksimal. “Kabupaten-kabupaten harus aktif mencari solusi untuk memperkuat ekonomi lokal, termasuk melalui pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tambah Bima.
Apkasi Sebagai Wadah Kolaborasi untuk Percepatan Pembangunan
Menurut Bima, Apkasi berperan sebagai platform kolaborasi yang mempercepat penyebaran praktik-praktik baik dalam pengelolaan keuangan, inovasi pelayanan publik, serta alternatif pembiayaan pembangunan. “Kabupaten yang satu bisa belajar dari kabupaten lain, sehingga kebijakan yang diambil lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah,” tutur Bima. Ia menegaskan bahwa forum-dialog ini menjadi sarana penting untuk menyamakan langkah antar daerah dan meningkatkan daya saing secara nasional.
Bursah juga menyebutkan bahwa otonomi adaptif tidak hanya membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, tetapi juga memberikan ruang bagi inovasi-inovasi yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Misalnya, melalui pengembangan sektor-sektor unggulan, seperti pertanian, pariwisata, atau industri kreatif, daerah dapat membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat. “Dengan otonomi yang lebih luas, kabupaten mampu mengambil keputusan cepat dan responsif terhadap perubahan ekonomi,” tambah Bursah.
Forum Dialog Otonomi Daerah tersebut dihadiri oleh ratusan bupati, wakil bupati, pejabat struktural dari organisasi perangkat daerah, serta perwakilan pemerintah pusat. Hadirnya mereka memperkuat pesan bahwa otonomi daerah bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang kerja sama dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Bursah mengatakan, kolaborasi ini sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin dinamis.
Di sisi lain, Bima Arya menegaskan bahwa inovasi menjadi kunci untuk menghadapi kondisi fiskal yang terbatas. “Dengan mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan lokal, seperti PAD atau pajak daerah, kabupaten bisa meredam dampak pengetatan TKD,” jelas Bima. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus aktif mencari model-model perekonomian yang berkelanjutan, seperti memperkuat ekosistem UMKM atau mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya ini, Apkasi terus mendorong penguatan kapasitas fiskal melalui berbagai inisiatif. Termasuk di dalamnya, pembangunan infrastruktur yang lebih efisien dan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih optimal. Bursah berharap, dengan revisi undang-undang yang sesuai, kabupaten dapat lebih mandiri dalam menciptakan kebijakan yang memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Tujuan utama dari perubahan otonomi daerah adalah untuk membuat kabupaten lebih kuat dan berdaya saing,” pungkasnya.
Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Regulasi yang Lebih Fleksibel
Dalam forum tersebut, diskusi juga menyentuh pentingnya perbaikan regulasi agar pemerintah daerah
