BPKP peroleh dukungan Komisi XI untuk kawal program prioritas nasional

BPKP Menerima Dukungan Penuh dari Komisi XI DPR RI dalam Mengawasi Program Prioritas Nasional

Atapkitadonasi.com – Jakarta — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kembali menegaskan posisinya sebagai lembaga pengawasan yang kredibel setelah memperoleh dukungan penuh dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dukungan tersebut diberikan dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan intern pemerintah guna memastikan pelaksanaan program-program prioritas nasional berjalan sesuai rencana. Rapat Kerja yang diselenggarakan antara Komisi XI DPR RI bersama BPKP menjadi ajang evaluasi terhadap Laporan Keuangan Tahun 2025. Dalam pertemuan tersebut, BPKP menyajikan berbagai capaian penting terkait pengelolaan keuangan, hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan, serta kontribusi nyata dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan efektif.

Capaian Luar Biasa BPKP dalam 18 Tahun Berturut-turut

Salah satu pencapaian paling membanggakan yang disampaikan oleh BPKP adalah perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk yang ke-18 kalinya secara berturut-turut. Prestasi ini menunjukkan konsistensi dan profesionalisme tinggi dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, BPKP juga berhasil meraih opini WTP untuk Laporan Keuangan Pinjaman ADB Nomor 3872-INO Proyek State Accountable Revitalization Additional Financing (STAR AF) Tahun 2025. Pencapaian ganda ini menjadi bukti nyata bahwa BPKP mampu menjaga standar tinggi dalam setiap laporan keuangannya. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran BPKP. Dalam keterangan resminya yang disampaikan di Jakarta pada hari Senin, Ateh menjelaskan bahwa opini WTP merupakan cerminan dari sistem pengendalian internal yang telah berjalan dengan baik.

BPKP kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk yang ke-18 kalinya secara berturut-turut. Selain itu, Laporan Keuangan Pinjaman ADB Nomor 3872-INO Proyek State Accountable Revitalization Additional Financing (STAR AF) Tahun 2025 juga berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Kontribusi Keuangan yang Signifikan bagi Negara dan Daerah

Dari sisi kinerja pengawasan, anggaran BPKP Tahun 2025 sebesar Rp2,4 triliun mampu memberikan kontribusi keuangan yang sangat besar bagi negara dan daerah, yaitu mencapai Rp53,36 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk BPKP menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih besar. Sepanjang tahun 2025, BPKP melaksanakan sebanyak 11.407 kegiatan assurance dan 1.415 kegiatan consulting. Realisasi anggaran mencapai 95,35 persen dari total pagu yang dialokasikan, menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Ateh juga menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 BPKP menerima berbagai apresiasi atas kinerjanya. Penghargaan-penghargaan tersebut mencakup bidang pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan human capital, keterbukaan informasi publik, serta lima penghargaan lainnya yang mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola organisasi.

Dukungan dan Masukan dari Anggota Komisi XI

Dalam sesi tanggapan, sejumlah anggota Komisi XI DPR RI memberikan dukungan terhadap penguatan peran BPKP. Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menyatakan dukungan terhadap penguatan kelembagaan BPKP. Menurut dia, sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP memiliki posisi strategis dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati juga menekankan keberhasilan BPKP mempertahankan opini WTP selama 18 tahun berturut-turut perlu diiringi dengan penguatan pembinaan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pendampingan tersebut diharapkan mampu meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sehingga risiko kebocoran anggaran dapat diminimalkan melalui sistem pengendalian yang semakin kuat. Sementara itu, Anggota Komisi XI dari Sulawesi Tengah Muhidin Mohamad Said Fraksi Partai Golkar turut menyampaikan bahwa pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan BPKP kepada pemerintah daerah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. Berbagai daerah di wilayah pemilihannya disebut berhasil memperoleh opini WTP berkat pembinaan dan pendampingan yang diberikan BPKP.

Komitmen BPKP ke Depan

Kepala BPKP menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan yang diberikan Komisi XI DPR RI. Ateh menegaskan bahwa BPKP akan terus memperkuat peran pendampingan kepada kementerian, lembaga, serta BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dengan mengedepankan pendekatan pencegahan.

Saya terima masukan dan kritik dari Bapak Ibu Anggota Komisi XI DPR RI. BPKP akan terus memperkuat peran pendampingan kepada kementerian, lembaga, serta BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dengan mengedepankan pendekatan pencegahan.

Dengan dukungan penuh dari Komisi XI DPR RI, BPKP siap melanjutkan misinya sebagai garda terdepan dalam pengawasan keuangan negara. Konsistensi dalam meraih opini WTP dan kontribusi nyata terhadap pengelolaan keuangan daerah menjadi fondasi kuat bagi BPKP dalam mengawal program prioritas nasional di masa mendatang.