Bobby Nasution bergantian berkantor di Nias percepat pembangunan

Bobby Nasution dan Surya Ganti Berkantor di Nias untuk Percepat Pembangunan Wilayah Tertinggal

Atapkitadonasi.com – Medan – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, bersama Wakil Gubernur Surya, akan melaksanakan kebijakan baru berupa pergantian berkantor di Kepulauan Nias selama kurun waktu tiga bulan. Langkah strategis ini diambil dengan tujuan utama mempercepat proses pembangunan dan mengejar ketertinggalan wilayah yang selama ini menjadi perhatian pemerintah provinsi. Kebijakan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah daerah tingkat provinsi di tengah masyarakat Nias untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang belum tuntas.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Erwin Hotmansah Harahap, yang menyampaikan informasi ini di Medan pada hari Jumat, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian masalah-masalah pembangunan di Kepulauan Nias. Melalui kehadiran langsung para pemimpin daerah di lokasi, diharapkan proses pengambilan keputusan dan implementasi program dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Program Strategis Selama Periode Berkantor

Selama periode berkantor di Kepulauan Nias yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 20 Juli 2026, Bobby Nasution telah mendorong sejumlah program pembangunan yang dianggap strategis. Di antaranya adalah pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gido yang berlokasi di Kabupaten Nias serta pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Sukma Nias di Kota Gunungsitoli. Kedua institusi pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga memberikan perhatian khusus terhadap sektor infrastruktur. Perbaikan ruas jalan yang menghubungkan Nias Barat dengan Nias Selatan sedang dipercepat pelaksanaannya. Selain itu, pembangunan Jembatan Sungai Mo’awo di Kota Gunungsitoli dan pembangunan gudang logistik di kawasan Pelabuhan Ro-Ro Gunungsitoli juga menjadi prioritas utama. Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan distribusi barang di seluruh wilayah Nias.

Kebijakan berkantor di Kepulauan Nias merupakan yang pertama dilakukan gubernur sejak Provinsi Sumatera Utara berdiri sekitar 78 tahun lalu. Sebelumnya, gubernur hanya melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut tanpa menetapkan agenda berkantor.

Perluasan Layanan dan Revitalisasi Budaya

Selain fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, pemerintah provinsi juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Nias Selatan. Revitalisasi situs megalitik Tetegewo dan Bawomataluo juga menjadi salah satu program yang didorong untuk melestarikan warisan budaya lokal. Bantuan kepada nelayan dan masyarakat di Nias Barat juga disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir.

Memasuki pekan kedua, agenda berkantor bergiliran di Kepulauan Nias akan dilanjutkan oleh Wakil Gubernur Sumut, Surya. Setelah periode tersebut, Bobby Nasution dijadwalkan kembali ke Nias untuk melanjutkan penyelesaian berbagai program pembangunan yang telah dimulai. Pola bergilir ini memungkinkan kedua pemimpin daerah untuk memantau perkembangan proyek secara langsung dan memberikan arahan yang tepat sesuai kebutuhan.

Menurut Erwin, kebijakan ini memiliki nilai historis yang signifikan karena merupakan pertama kalinya seorang gubernur menetapkan agenda berkantor permanen di Kepulauan Nias. Selama hampir 78 tahun sejak Sumatera Utara berdiri, para gubernur sebelumnya hanya melakukan kunjungan kerja sesekali tanpa menetap di wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kehadiran langsung ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap percepatan pembangunan.

Empat Kabupaten Masih Berstatus Daerah Tertinggal

Hingga saat ini, empat kabupaten di Kepulauan Nias masih mempertahankan status sebagai daerah tertinggal. Keempat kabupaten tersebut adalah Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Selatan, dan Nias Barat. Status ini menjadi salah satu alasan utama pemerintah provinsi memprioritaskan percepatan pembangunan di kawasan Kepulauan Nias melalui berbagai program dan kebijakan yang telah dirumuskan.

Erwin menyampaikan harapannya bahwa agenda berkantor bergiliran di Kepulauan Nias ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan. Ia juga berharap agar seluruh masyarakat dapat memberikan dukungan penuh agar manfaat dari kebijakan ini dapat dirasakan secara langsung oleh warga Nias. Dengan adanya kehadiran para pemimpin daerah di lokasi, diharapkan proses pembangunan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, serta dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran.