Praperadilan Febrie Adriansyah ditolak, hakim nyatakan tindakan penyidik sah

Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Menolak Gugatan Praperadilan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Atapkitadonasi.com – Putusan yang dibacakan pada Kamis, 27 Agustus 2026, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengakhiri upaya hukum pra-perkara yang diajukan oleh seorang mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung. Hakim tunggal Richard Edwin Basoeki menyatakan bahwa seluruh tindakan penyidikan yang dilakukan terhadap Febrie Adriansyah — mulai dari penyitaan barang bukti, penggeledahan kediaman, pencegahan, hingga penetapan status tersangka — telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Dengan demikian, gugatan praperadilan yang dimohonkan oleh pihak Febrie Adriansyah ditolak secara keseluruhan.

Isi Putusan dan Cakupan Tindakan yang Diperiksa

Empat tindakan penyidik menjadi objek pemeriksaan dalam perkara praperadilan ini. Pertama, penyitaan, yakni pengambilan barang-barang yang dianggap relevan sebagai alat bukti. Kedua, penggeledahan terhadap kediaman pribadi yang bersangkutan. Ketiga, pencegahan, yaitu larangan bepergian atau pembatasan mobilitas yang diberlakukan terhadap tersangka. Keempat, penetapan status tersangka itu sendiri, yang merupakan langkah paling krusial karena mengubah posisi hukum seseorang dari saksi menjadi pihak yang diadili.

Hakim Basoeki menilai keempat tindakan tersebut tidak melanggar prosedur. Artinya, tidak ditemukan cacat formil maupun materiil yang cukup untuk membatalkan salah satu atau seluruh langkah penyidikan. Penolakan gugatan ini membuka jalan bagi proses penyidikan dan penuntutan untuk terus berlanjut tanpa hambatan hukum dari sisi pra-perkara.

Mekanisme Praperadilan dalam Hukum Acara Indonesia

Praperadilan merupakan instrumen pengujian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 77 sampai Pasal 83. Melalui mekanisme ini, seorang tersangka atau pihak yang dirugikan oleh tindakan penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menguji sah atau tidak sah-nya tindakan tersebut sebelum perkara memasuki tahap persidangan pokok.

Objek yang dapat diuji meliputi empat hal: sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penyitaan, sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, serta sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dalam perkara yang melibatkan Febrie Adriansyah, permohonan mencakup beberapa objek sekaligus, sehingga ruang pemeriksaan hakim cukup luas.

Keberhasilan atau kegagalan gugatan praperadilan tidak menentukan substansi perkara pokok. Jika gugatan ditolak, seperti yang terjadi dalam putusan ini, penyidikan tetap berjalan dan perkara dapat diteruskan ke tahap penuntutan. Sebaliknya, jika gugatan dikabulkan, tindakan yang diuji dinyatakan tidak sah dan penyidik harus mengulang langkah tersebut dengan memenuhi syarat hukum yang telah diabaikan.

Konteks Jabatan dan Implikasi Institusional

Febrie Adriansyah sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), posisi yang membawahi penanganan perkara-perkara besar di lingkungan Kejaksaan Agung, termasuk kasus korupsi, tindak pidana khusus, dan perkara yang mendapat perhatian publik. Jabatan tersebut menempatkannya di jajaran pimpinan tertinggi kejaksaan dan memberikan akses langsung terhadap kebijakan penanganan perkara berskala nasional.

Fakta bahwa seorang mantan pejabat setingkat Jampidsus kini berhadapan dengan proses penyidikan sebagai tersangka membawa dimensi tersendiri bagi publik. Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum acara pidana berlaku tanpa memandang latar belakang jabatan pemohon. Di sisi lain, putusan praperadilan yang menolak seluruh gugatan memperkuat legitimasi langkah-langkah penyidik yang telah dilakukan, sehingga dasar hukum untuk melanjutkan proses menjadi semakin solid.

Apa yang Terjadi Selanjutnya

Dengan ditolaknya gugatan praperadilan, tidak ada lagi penghalang prosedural dari sisi pra-perkara yang dapat menghentikan penyidikan. Tahap berikutnya dalam alur hukum acara pidana adalah kelanjutan penyidikan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh jaksa peneliti, kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

Pihak yang merasa tidak puas dengan putusan praperadilan masih memiliki ruang untuk mengajukan upaya hukum, yakni kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang. Namun, selama putusan praperadilan ini berkekuatan hukum tetap, seluruh tindakan penyidikan yang telah diuji dianggap sah dan mengikat.

Putusan yang dibacakan oleh Hakim Richard Edwin Basoeki pada akhir Agustus 2026 ini menjadi penanda bahwa proses hukum terhadap perkara yang melibatkan mantan pejabat tinggi kejaksaan akan terus melaju sesuai koridor hukum acara yang berlaku, tanpa intervensi dari mekanisme pra-perkara.