Yenny Wahid: Demonstrasi dan chaos bukan kultur NU

Yenny Wahid Tegaskan Musyawarah sebagai Jiwa NU di Tengah Ketegangan Muktamar ke-35

Atapkitadonasi.com – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur, meninggalkan jejak yang tidak biasa. Di balik forum tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia itu, ketegangan pecah ketika sebagian peserta menolak hasil keputusan yang telah diambil. Aksi demonstrasi, kemarahan terbuka, hingga perusakan fasilitas publik mewarnai suasana pasca-keputusan. Di tengah dinamika tersebut, Yenny Wahid—putri Presiden ke-4 Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur—menyuarakan sikap tegas bahwa perilaku anarkis tidak pernah menjadi bagian dari identitas organisasi yang didirikan pada 1926 itu.

Berbicara di Jombang pada hari Sabtu, Yenny mengingatkan bahwa tradisi NU sejak awal dibangun di atas prinsip musyawarah. Setiap perbedaan pandangan, setiap benturan kepentingan internal, seyogianya diselesaikan melalui dialog dan deliberasi, bukan melalui teriakan atau tindakan destruktif.

“Sebetulnya demonstrasi, lalu kemudian chaos, marah-marah itu bukan kulturnya NU. Kultur NU itu musyawarah. Semua hal, semua perbedaan seyogianya dimusyawarahkan.”

Menolak Normalisasi Kekerasan Internal

Pernyataan Yenny bukan sekadar komentar reaktif. Ia menyentuh persoalan struktural yang kerap muncul setiap kali forum tertinggi NU menghasilkan keputusan yang tidak memuaskan seluruh faksi. Dalam sejarah organisasi yang kini memasuki abad kedua keberadaannya, muktamar selalu menjadi arena perebutan pengaruh antar-kubu. Namun, sebagaimana ditegaskan Yenny, kekecewaan terhadap hasil voting tidak boleh menjadi pembenaran untuk merusak properti, menghancurkan unit pendingin udara, atau melakukan tindakan anarkis lainnya.

“Kalau ada yang kecewa dengan hasil keputusan bukan kemudian dengan cara ngamuk-ngamuk, merusak fasilitas, merusak AC dan lain sebagainya. Itu bukan caranya NU.”

Konteks ini penting dipahami pembaca. NU bukan sekadar organisasi keagamaan; ia merupakan gerakan sosial-keagamaan dengan jutaan anggota di seluruh Indonesia. Setiap keputusan di tingkat muktamar berdampak langsung pada arah kebijakan organisasi, dari pendidikan pesantren hingga posisi politik. Ketika proses pengambilan keputusan diwarnai kekerasan, yang terancam bukan hanya fasilitas fisik, melainkan legitimasi institusional organisasi itu sendiri.

Masa Idah Politik: Menjaga Jarak NU dari Arena Praktis

Salah satu keputusan yang memicu kontroversi dalam Muktamar ke-35 berkaitan dengan masa idah politik—sebuah jeda yang mewajibkan tokoh-tokoh NU yang ingin menduduki posisi kepemimpinan organisasi untuk menjauhkan diri dari aktivitas partai politik selama periode tertentu. Yenny Wahid menilai kebijakan tersebut harus diterima karena telah menjadi kesepakatan para muktamirin.

Ia menjelaskan bahwa jarak antara NU dan partai politik merupakan kebutuhan strategis. Tanpa pemisahan yang jelas, organisasi sebesar NU berisiko terseret ke dalam kepentingan elektoral, kehilangan independensinya, dan berubah menjadi kendaraan politik praktis. Dengan menjaga jarak, NU tetap berada di posisi yang mampu mengkritisi seluruh partai tanpa terikat pada satu kubu.

“NU tetap netral, NU berada di atas semua partai politik, NU itu politiknya kebangsaan.”

Pernyataan ini menggemakan prinsip yang telah lama dipegang NU sejak era pendiriannya. Politik kebangsaan, dalam kerangka berpikir NU, berarti mengurusi persoalan rakyat secara menyeluruh—menjaga persatuan, mendorong kesejahteraan, dan memastikan keadilan sosial—bukan memperebutkan kursi di parlemen atau eksekutif. Masa idah politik, dalam logika ini, adalah mekanisme protektif agar NU tidak kehilangan karakternya sebagai gerakan moral dan sosial.

AHWA dan Harapan atas Kepemimpinan Masa Depan

Di samping isu masa idah, Muktamar ke-35 juga menghasilkan pembentukan AHWA (Ahlul Halli wal Aqdi), yakni majelis yang bertugas memilih Rais Aam dan menentukan kandidat Ketua Umum Pengurus Besar NU untuk periode berikutnya. Yenny Wahid menyampaikan harapan besar kepada para kiai yang terpilih masuk ke dalam majelis tersebut.

“Semua alim, semuanya fakih. Kita tentu menaruh harapan besar bahwa beliau-beliau itu kemudian bisa mengambil keputusan yang paling pas dalam memilih Rais Aam maupun memilih kandidat ketua umum ke depannya nanti.”

Pembentukan AHWA sendiri merupakan penyesuaian tata kelola yang bertujuan memastikan proses pemilihan kepemimpinan tertinggi NU dilakukan oleh segelintir ulama yang memiliki kompetensi keilmuan dan rekam jejak kepesantrenan, bukan oleh mayoritas numerik yang rentan dipengaruhi dinamika politik internal. Langkah ini diharapkan menghasilkan kepemimpinan yang lebih stabil dan berorientasi pada substansi keilmuan, bukan pada popularitas politik.

Ajakan Menutup: Menghormati Keputusan Ulama

Menutup pernyataannya, Yenny Wahid mengimbau seluruh muktamirin dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses muktamar untuk menerima serta menghormati keputusan yang telah dihasilkan para ulama. Ia mengingatkan bahwa NU kini memasuki abad kedua organisasinya, sebuah fase yang menuntut ketangguhan internal untuk menghadapi tantangan zaman—dari polarisasi politik nasional hingga persaingan ideologi global.

Warisan Gus Dur, ayah Yenny, yang pernah memimpin NU sekaligus menjabat Presiden Republik Indonesia, menjadi pengingat bahwa organisasi ini mampu menghasilkan pemimpin negara tanpa kehilangan akar keilmuannya. Menjaga warisan tersebut, dalam pandangan Yenny, dimulai dari hal paling mendasar: menghormati proses musyawarah dan menolak segala bentuk kekerasan sebagai cara menyelesaikan perbedaan.