Menteri LH: Pengembangan pasar karbon harus berbasis aksi iklim nyata

Pasar Karbon Indonesia Didorong Berpijak pada Aksi Iklim yang Terukur

Atapkitadonasi.com – Pengembangan pasar karbon di Indonesia perlu ditopang oleh kerja nyata di lapangan, bukti yang dapat dipercaya, serta tata kelola yang bertanggung jawab. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan arah tersebut dalam Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Bali, Rabu (9/9).

Penekanan ini penting karena pasar karbon kerap dipahami semata-mata sebagai ruang transaksi. Padahal, nilai utama dari mekanisme tersebut seharusnya terletak pada kemampuan mendorong penurunan emisi, memulihkan lingkungan, menjaga ekosistem, dan menghadirkan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Karbon bukanlah titik awal, karbon adalah hasil. Titik awalnya adalah tantangan nyata yang kita hadapi, mulai dari emisi aktivitas ekonomi, degradasi ekosistem, pengelolaan sampah yang belum memadai, hingga tekanan terhadap hutan, gambut, wilayah pesisir, dan ekosistem laut,” kata Menteri LH Jumhur Hidayat.

Nilai karbon harus lahir dari perubahan nyata

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa unit karbon tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan yang mendasarinya. Pengurangan emisi harus benar-benar terjadi, perlindungan kawasan alami perlu dapat dibuktikan, dan manfaat sebuah kegiatan perlu dinilai secara terbuka. Tanpa landasan itu, perdagangan karbon berisiko kehilangan tujuan utamanya sebagai bagian dari respons terhadap perubahan iklim.

Indonesia menghadapi beragam tantangan lingkungan yang saling berkaitan. Aktivitas ekonomi menghasilkan emisi, sementara tekanan terhadap hutan, lahan gambut, pesisir, dan laut dapat mengurangi kemampuan alam dalam menjaga keseimbangan iklim. Persoalan pengelolaan sampah yang belum memadai juga menjadi bagian dari pekerjaan besar yang memerlukan penanganan berkelanjutan.

Karena itu, aksi iklim tidak cukup dilihat melalui jumlah sertifikat atau volume transaksi. Hal yang lebih mendasar ialah apakah suatu program benar-benar memperbaiki kondisi lingkungan, mencegah kerusakan lebih lanjut, dan membantu masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim. Bukti yang kredibel menjadi unsur penting agar manfaat tersebut dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.

Pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan perlu berjalan bersama

Jumhur Hidayat menekankan bahwa pembangunan ekonomi tetap dibutuhkan. Penciptaan lapangan kerja, penguatan industri, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi kebutuhan penting. Namun, pertumbuhan tidak seharusnya mengabaikan pengurangan emisi maupun ketahanan menghadapi perubahan iklim.

Dalam kerangka itu, pasar karbon dapat menjadi salah satu instrumen yang mempertemukan kepentingan ekonomi dan pemulihan lingkungan. Pengembangannya perlu diarahkan agar kegiatan investasi mendorong perbaikan yang dapat dilihat, bukan hanya menghasilkan nilai ekonomi dari perdagangan unit karbon.

Pendekatan semacam ini juga menempatkan tata kelola sebagai bagian inti, bukan pelengkap. Akuntabilitas diperlukan agar setiap aksi memiliki penjelasan yang jelas mengenai kegiatan yang dilakukan, dampak lingkungan yang dihasilkan, serta pihak yang menerima manfaat. Integritas sistem akan menentukan kepercayaan terhadap pasar karbon dalam jangka panjang.

Keanekaragaman hayati menjadi bagian dari agenda iklim

Selain pengurangan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati juga menjadi perhatian yang tidak dapat dipisahkan dari agenda iklim. Hutan, gambut, mangrove, dan ekosistem laut merupakan modal alam yang penting bagi kehidupan. Ekosistem tersebut membantu menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus menopang aktivitas masyarakat di berbagai wilayah.

Hutan dan gambut memiliki peran besar dalam penyimpanan karbon. Mangrove berada di garis depan perlindungan kawasan pesisir, sementara laut dan ekosistem di dalamnya mendukung keberlanjutan kehidupan serta mata pencaharian banyak komunitas. Ketika ekosistem-ekosistem ini tertekan, dampaknya tidak hanya berkaitan dengan emisi, tetapi juga dengan ketahanan lingkungan dan sosial.

Oleh sebab itu, proyek atau investasi yang terkait karbon perlu mempertimbangkan manfaat ekologis secara lebih luas. Perlindungan biodiversitas tidak dapat diperlakukan sebagai hasil sampingan. Dalam banyak kasus, keberhasilan aksi iklim justru bergantung pada terjaganya fungsi alam yang menopang penyerapan karbon, ketersediaan air, perlindungan pesisir, dan keberlangsungan ruang hidup masyarakat.

Investasi diarahkan pada manfaat lingkungan dan masyarakat

Indonesia membuka peluang bagi teknologi dan investasi yang dapat memperkuat aksi iklim, dengan tetap menjaga kepentingan nasional. Ruang kerja sama internasional dapat memberi dukungan bagi upaya penanganan tantangan lingkungan, selama arah kegiatannya tetap berfokus pada dampak nyata dan pengelolaan yang berintegritas.

Bagi masyarakat, kualitas pasar karbon akan terlihat dari manfaat yang hadir di wilayah tempat aksi dilakukan. Pemulihan ekosistem, perlindungan ruang hidup, penguatan ketahanan terhadap risiko iklim, serta keterlibatan yang adil menjadi bagian dari ukuran keberhasilan. Pasar yang sehat tidak berhenti pada perpindahan nilai ekonomi, melainkan turut mendorong perubahan yang bermakna di lapangan.

Masa depan pasar karbon Indonesia, dengan demikian, tidak ditentukan hanya oleh banyaknya unit yang diterbitkan ataupun laju transaksi. Kualitas aksi, keandalan bukti, perlindungan ekosistem, tata kelola yang akuntabel, dan manfaat bagi masyarakat akan menjadi ukuran yang jauh lebih penting. Arah tersebut menempatkan karbon sebagai hasil dari kerja iklim yang nyata, bukan sebagai tujuan yang berdiri sendiri.