Kementerian ESDM: PNBP minerba naik Rp21 triliun hingga Agustus 2026

PNBP Minerba Tembus Rp108 Triliun hingga Akhir Agustus 2026

Atapkitadonasi.com – Penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara menunjukkan kenaikan kuat sepanjang delapan bulan pertama 2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor mineral dan batu bara telah mencapai Rp108 triliun per 31 Agustus 2026.

Nilai tersebut bertambah sekitar Rp21 triliun dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun 2025, ketika PNBP minerba tercatat Rp87 triliun. Perkembangan ini menegaskan bahwa pendapatan negara dari industri ekstraktif tidak hanya dipengaruhi oleh volume produksi, tetapi juga harga komoditas, kebutuhan pasar, serta pengelolaan rantai pasok.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan bahwa pergerakan harga sejumlah bahan tambang menjadi salah satu pendorong kenaikan penerimaan tersebut. Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) di Jakarta pada Kamis.

Batu Bara Menyumbang Rp66 Triliun

Batu bara tetap menjadi kontributor terbesar dalam PNBP minerba. Hingga 31 Agustus 2026, penerimaan negara dari komoditas ini mencapai Rp66 triliun. Angka itu lebih tinggi daripada Rp59 triliun yang dihimpun dalam delapan bulan pertama 2025.

Kenaikan setoran dari batu bara terjadi di tengah laju produksi yang tidak lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Sepanjang 2025, produksi batu bara nasional mencapai 817,48 juta ton. Sementara itu, produksi hingga Juli 2026 tercatat 423,71 juta ton.

Jika dihitung secara rata-rata, produksi selama 2026 berada di sekitar 60,5 juta ton per bulan. Angka ini berada di bawah rata-rata produksi bulanan 2025 yang mencapai sekitar 68,1 juta ton. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan penerimaan dapat tetap terjadi meski produksi tidak digenjot secara maksimal.

Bagi pengelolaan sumber daya alam, perbedaan antara volume produksi dan nilai penerimaan menjadi catatan penting. Produksi yang terlalu tinggi tidak selalu menghasilkan manfaat optimal apabila kondisi pasar, harga, kesiapan logistik, dan keberlanjutan cadangan tidak diperhitungkan secara seimbang.

“Pendekatan kita adalah optimum production, di mana produksi ini harus diseimbangkan dengan pasar, kebutuhan pasar, DMO (domestic market obligation), kondisi harga, logistik, serta keberlanjutan cadangan,” ujarnya.

Konsep produksi optimum menempatkan kebutuhan domestik atau domestic market obligation sebagai salah satu faktor utama. Selain memastikan pasokan bagi kepentingan dalam negeri, pendekatan itu juga mengarahkan kegiatan pertambangan agar mempertimbangkan daya serap pasar dan umur cadangan.

Penerimaan Nikel Melonjak Dua Kali Lipat

Selain batu bara, nikel memberikan kenaikan yang menonjol terhadap penerimaan negara. PNBP dari komoditas nikel hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp21 triliun, naik dari Rp10 triliun pada periode yang sama tahun 2025.

Data Direktorat Jenderal Minerba per 1 September 2026 mencatat produksi bijih nikel sebesar 173,79 juta ton. Aktivitas produksi mineral lain juga tercatat dalam jumlah besar, dengan bauksit mencapai 17,76 juta ton, timah sebesar 40,65 ribu ton, serta tembaga sebanyak 100,12 juta ton.

Ragam komoditas tersebut menunjukkan luasnya basis sektor minerba Indonesia. Namun, nilai ekonomi yang diterima negara dan industri tidak hanya ditentukan oleh banyaknya material yang keluar dari tambang. Harga komoditas, pengolahan lanjutan, efisiensi pengiriman, dan penyesuaian pasokan dengan permintaan menjadi unsur yang saling berkaitan.

Hilirisasi Menjadi Arah Pengelolaan

Pemerintah menempatkan hilirisasi sebagai bagian dari arah pengelolaan minerba ke depan. Fokusnya bukan sekadar mengejar angka produksi yang lebih tinggi, melainkan memperbesar nilai tambah yang tercipta dari kegiatan pertambangan dan industri yang terhubung dengannya.

Perubahan orientasi ini penting karena mineral dan batu bara merupakan sumber daya yang perlu dikelola dengan perhitungan jangka panjang. Pengambilan bahan tambang harus mampu memberi penerimaan bagi negara, memenuhi kebutuhan domestik, dan tetap menjaga keberlanjutan cadangan untuk masa berikutnya.

“Orientasinya bukan hanya berapa banyak yang kita produksi, tetapi berapa besar nilai tambah yang kita dapatkan atau kita ciptakan dari industri pertambangan,” katanya.

Kenaikan PNBP hingga Rp108 triliun memberikan gambaran bahwa strategi sektor minerba tidak harus identik dengan peningkatan tonase. Saat harga komoditas mendukung dan pengaturan produksi dilakukan secara tepat, penerimaan negara dapat meningkat tanpa bergantung sepenuhnya pada ekspansi volume tambang.

Ke depan, tantangannya terletak pada menjaga keseimbangan itu secara konsisten. Kebijakan produksi perlu memperhatikan perkembangan pasar, kebutuhan dalam negeri, kondisi harga, logistik, serta cadangan yang tersedia. Dengan pendekatan tersebut, sektor minerba diharapkan tidak hanya menjadi sumber bahan mentah, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.