Menhut: Pemegang PBPH akan diwajibkan pasang alat pantau gambut

Pemegang PBPH Akan Dipantau Lebih Ketat untuk Cegah Kebakaran Gambut

Atapkitadonasi.com – Menhut – Pemerintah menyiapkan kewajiban baru bagi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) berupa pemasangan perangkat pemantau kondisi gambut. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah gambut yang memerlukan pengawasan hidrologis secara konsisten.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa alat tersebut akan dipasang pada areal kelola PBPH agar perubahan kondisi lahan dapat segera dikenali. Pemantauan tinggi muka air tanah dan tingkat kelembapan dinilai penting karena keduanya berkaitan langsung dengan kerentanan gambut terhadap api.

“Jadi justru kita akan wajibkan PBPH kita untuk pasang alat ini,” kata Raja Juli seusai Workshop Pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) di Jakarta, Jumat.

Gambut yang kehilangan cukup air dapat menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Karena itu, data lapangan yang diperbarui berkala dibutuhkan untuk membantu pengelola mengambil tindakan sebelum muncul titik api. Perangkat pemantauan tersebut dirancang untuk memberikan gambaran mengenai kondisi muka air tanah serta kelembapan di area yang dikelola perusahaan pemegang izin.

Raja Juli menjelaskan pembacaan data dapat dilakukan dalam interval sekitar 30 menit. Dengan frekuensi itu, pengelola dan pemerintah diharapkan bisa melihat perubahan kondisi lahan secara cepat, kemudian mengantisipasi risiko kebakaran melalui langkah pengendalian yang diperlukan.

“Supaya per 30 menit misalkan kita bisa ketahuan tinggi muka air tanah, kelembapan, sehingga betul-betul bisa real-time kita antisipasi kebakaran itu,” ujarnya.

Data Gambut Tidak Boleh Terhambat Batas Kewenangan

Kebijakan pemasangan alat bukan hanya berkaitan dengan teknologi di lapangan. Pemerintah juga menekankan kebutuhan untuk menyatukan data dan memperbaiki koordinasi lintas lembaga. Kementerian, badan pengelola, pemerintah daerah, serta pemegang PBPH perlu memiliki hubungan kerja yang lebih terpadu agar informasi mengenai gambut dapat digunakan secara efektif.

PBPH berada dalam lingkup kewenangan Kementerian Kehutanan. Namun, kebutuhan atas data kondisi gambut tidak semestinya terhambat oleh pembagian tugas antarinstansi. Informasi mengenai air tanah, kelembapan, sekat kanal, dan ketersediaan air dapat menjadi dasar penting bagi respons dini di tingkat lapangan.

Penguatan kerja sama itu turut menjadi bagian dari evaluasi terhadap Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Salah satu pelajaran yang disorot adalah pentingnya koordinasi antara kementerian, juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan gambut dan mangrove membutuhkan peran banyak pihak karena kondisi ekosistemnya tidak selalu mengikuti batas administrasi maupun kewenangan kelembagaan.

“Jadi tadi dirumuskan, di rumusan ini, justru ego sektoral itu harus dihilangkan, ya harus kerja sama,” kata Raja Juli.

Pembahasan mengenai koordinasi tersebut berlangsung dalam perumusan BPGMN. Badan yang sedang disiapkan ini diharapkan memiliki mandat yang lebih kuat untuk menangani pengelolaan gambut dan mangrove secara terarah. Workshop pembentukan BPGMN digelar selama dua hari dan melibatkan 22 pakar yang sebelumnya mengikuti pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana.

Selain para pakar tersebut, forum juga mengikutsertakan ahli mangrove, unsur pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, serta pihak yang menaruh perhatian pada isu gambut. Keterlibatan beragam unsur ini diharapkan dapat memperluas masukan bagi rancangan badan baru tersebut.

Riset Diharapkan Menjadi Dasar Pembentukan BPGMN

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menekankan pentingnya memasukkan pengetahuan yang telah dikembangkan oleh perguruan tinggi dan masyarakat ke dalam proses pembentukan BPGMN. Riset dan pengalaman di lapangan dapat membantu memastikan kebijakan pengelolaan gambut serta mangrove memiliki landasan yang memadai.

“Intinya adalah bahwa hasil-hasil penelitian, hasil-hasil pengembangan pengetahuan yang terkait dengan pengelolaan dan penanganan gambut dan mangrove itu agar bisa dimasukkan di dalam pembentukan badan yang baru tersebut,” ujar Brian.

Keberadaan data yang terukur juga dapat membantu memastikan langkah pencegahan tidak hanya dilakukan ketika kebakaran sudah berlangsung. Pada lahan gambut, upaya menjaga fungsi hidrologis mencakup pengaturan tata air, penyekatan kanal, pembasahan kembali gambut, serta pengamatan tinggi muka air tanah. Seluruh unsur tersebut saling berkaitan dalam menjaga kondisi lahan tetap basah.

Pengawasan PBPH Telah Diperketat

Sebelum rencana kewajiban alat pemantau ini disampaikan, Kementerian Kehutanan telah meminta pemegang PBPH meningkatkan kesiapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada 1 September 2026. Pemerintah juga mengoptimalkan pemantauan digital untuk memverifikasi titik panas secara waktu nyata dan menghubungkannya dengan data kawasan serta pemegang izin.

Pengawasan khusus pada lokasi gambut tidak hanya melihat keberadaan api. Pemeriksaan juga mencakup kondisi hidrologis, sekat kanal, serta kecukupan pasokan air. Kesiapan sumber air, menara pemantau, sistem deteksi dini, dan kemampuan merespons kebakaran turut menjadi perhatian dalam pengawasan perusahaan.

Pada 24 Agustus 2026, Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada enam pemegang PBPH. Tindakan itu diambil setelah pengawasan menemukan kebakaran pada area kelolaan mereka dengan total luasan terdampak mencapai 1.511,55 hektare. Lokasi terdampak berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Rencana pemasangan perangkat pemantau gambut memperlihatkan arah pengendalian karhutla yang semakin berfokus pada pencegahan. Data yang diperoleh secara berkala dapat membantu pihak terkait mengenali kondisi rawan lebih awal, sementara koordinasi yang lebih kuat diharapkan membuat informasi tersebut segera diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan.