Menko Pangan minta pemda perbanyak pasar murah untuk stabilitas harga

Pasar Murah Didorong Jadi Instrumen Pengendalian Harga Pangan

Atapkitadonasi.com – Pemerintah daerah diminta memperluas pelaksanaan pasar murah sebagai langkah langsung untuk menjaga keterjangkauan pangan, kestabilan pasokan, dan pengendalian inflasi di wilayah masing-masing. Pesan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat meninjau kegiatan Pasar Murah di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (6/10).

Pasar murah dipandang dapat menjadi jembatan ketika harga kebutuhan pokok di pasar umum meningkat. Melalui subsidi daerah dan penyaluran bahan pangan yang terkoordinasi, masyarakat dapat memperoleh komoditas penting dengan harga yang lebih rendah tanpa menunggu tekanan harga semakin besar.

“Tolong diperbanyak pasar murah, Pak. Ada anggaran tidak terduga dari gubernur, dari bupati, wali kota, itu buat rakyat penting sekali,” kata Zulkifli Hasan.

Subsidi Kecil, Dampak Langsung bagi Warga

Zulkifli Hasan, yang biasa dipanggil Zulhas, menilai perbedaan harga yang tampak kecil tetap terasa besar bagi rumah tangga. Kenaikan senilai Rp1.000 pada komoditas pangan dapat memengaruhi belanja harian masyarakat, terutama saat kebutuhan keluarga harus dipenuhi secara rutin.

Karena itu, dukungan harga melalui pasar murah tidak harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara besar. Ia mencontohkan subsidi Rp500 yang diberikan pemda dapat membantu konsumen sekaligus ikut menahan laju inflasi di daerah.

Pelaksanaan pasar murah juga berkaitan dengan kesiapan stok pangan. Ketika distribusi berjalan baik, masyarakat memiliki akses terhadap bahan kebutuhan pokok pada harga yang lebih terjangkau. Dalam waktu dekat, Bulog disebut telah mulai menyalurkan bantuan pangan secara lebih luas.

“Minggu-minggu ini Bulog sudah mulai mendistribusikan seluruh bantuan-bantuan pangan,” ujar Zulhas.

Bagi pemerintah daerah, pasar murah dapat digunakan sebagai respons terhadap gejolak harga yang dirasakan warga. Kegiatan ini tidak menggantikan mekanisme perdagangan di pasar biasa, tetapi dapat membantu menjaga daya beli saat harga bahan pangan mengalami tekanan.

Swasembada Pangan Dikaitkan dengan Kedaulatan Nasional

Dalam kunjungannya, Zulhas juga menegaskan posisi strategis sektor pertanian dan pangan bagi Indonesia. Target swasembada tidak hanya berbicara tentang kecukupan konsumsi di dalam negeri, melainkan juga berkaitan dengan kehormatan serta kemandirian bangsa.

“Swasembada pangan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan dalam negeri, melainkan menyangkut kehormatan bangsa dan seluruh unsur pemerintahan, mulai dari kepala daerah hingga jajaran TNI dan Polri,” kata Zulhas.

Ia menekankan bahwa pencapaian tersebut memerlukan keterlibatan banyak unsur, mulai dari pemerintah pusat, kepala daerah, aparat, hingga pelaku utama di sektor pangan. Arah kebijakan pangan nasional, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, ditujukan untuk memperkuat kemampuan produksi dalam negeri.

Ketergantungan terhadap impor menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan pertanian nasional. Pada 2024, Indonesia masih mengimpor beras sebanyak 4,5 juta ton, gula 6 juta ton, gandum 13 juta ton, serta kedelai dalam jumlah jutaan ton.

Angka impor yang besar berarti nilai ekonomi dari kebutuhan pangan nasional turut mengalir ke negara produsen. Di sisi lain, petani lokal masih menghadapi kerentanan ekonomi dan banyak yang berada dalam kelompok desil 1 hingga desil 4.

“Kalau dia tidak diberi bantuan beras dan bantuan tunai, dia tidak bisa menyekolahkan anaknya. Padahal, ada 160 juta petani dan nelayan kata Menteri Pertanian. Kalau ada gangguan terhadap Indonesia, mereka duluan yang maju. Masa kita tidak perhatikan,” ujar dia.

Kesejahteraan Petani dan Modernisasi Produksi

Zulhas menyampaikan bahwa sektor pertanian nasional pada 2025 memperlihatkan perkembangan yang baik. Tahun ini, ia meyakini hasilnya dapat meningkat lagi, seiring upaya memperbaiki produksi serta kesejahteraan pelaku pertanian.

Data FAO dan Bank Dunia menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) naik dari 116 menjadi 129 persen. Kenaikan itu mencerminkan penguatan kemampuan ekonomi petani, termasuk petani padi dan jagung, dalam memenuhi kebutuhan keluarga, membiayai pendidikan anak, dan meningkatkan daya beli.

Peningkatan kesejahteraan diharapkan menghasilkan dampak lanjutan bagi produktivitas. Petani yang memiliki ruang ekonomi lebih baik dapat lebih leluasa mengembangkan usaha tani dan mengambil langkah untuk meningkatkan hasil panen.

“Dengan kesejahteraan yang meningkat, petani diharapkan akan menjadi lebih kreatif dan produktif,” katanya.

Penguatan pangan nasional juga membutuhkan modernisasi di tingkat produksi. Zulhas menyoroti penggunaan alat dan mesin pertanian, atau alsintan, serta penerapan metode pemupukan yang lebih modern sebagai bagian dari peningkatan efisiensi.

Negara-negara produsen pangan lain telah memanfaatkan teknologi dan mekanisasi secara luas. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa Indonesia perlu terus mempercepat pembaruan cara produksi agar pertanian nasional mampu mengejar produktivitas dan daya saing yang lebih tinggi.

Di tingkat daerah, perluasan pasar murah dan penguatan sektor pertanian dapat berjalan seiring. Pasar murah membantu warga menghadapi tekanan harga dalam jangka pendek, sementara peningkatan produksi, kesejahteraan petani, dan pemanfaatan teknologi menjadi fondasi untuk memperkuat ketahanan pangan dalam jangka panjang.