Hukum kemarin, prajurit TNI terlibat “judol” hingga Plt Dirjenpas

Perkembangan Hukum: Penindakan Judi Daring hingga Kekosongan Jabatan Dirjenpas

Atapkitadonasi.com – Sejumlah perkembangan hukum pada 9 Oktober 2026 menyoroti penegakan disiplin di lingkungan militer, perlindungan korban kekerasan seksual, penyidikan dugaan korupsi pertanahan, kerja sama pengamanan laut, serta kebutuhan pengisian jabatan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Rangkaian perkara ini memperlihatkan pentingnya proses hukum yang berjalan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Prajurit TNI dalam kasus judi daring akan dikenai sanksi

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas menegaskan prajurit yang terbukti terlibat praktik judi daring akan menerima sanksi sesuai tingkat pelanggarannya. Penegasan itu berkaitan dengan perkara penggunaan rumah dinas TNI sebagai lokasi operasional judi online.

Dalam perkara tersebut, seorang prajurit telah ditahan Polisi Militer Komando Daerah Militer Jaya atau Pomdam Jaya. Penahanan menjadi bagian dari proses penanganan yang masih berlangsung, sementara penetapan bentuk hukuman akan mengikuti hasil pemeriksaan serta ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan militer.

“Proses hukum sedang berjalan, pasti sanksi diberikan sesuai tingkatan pelanggaran hukumnya,” kata Nas.

Kasus ini menempatkan disiplin prajurit sebagai perhatian utama. Rumah dinas pada dasarnya diperuntukkan bagi kebutuhan kedinasan dan tempat tinggal personel, sehingga dugaan pemanfaatannya untuk kegiatan ilegal menjadi persoalan yang perlu ditangani secara tegas dan terbuka melalui prosedur hukum.

Tersangka dugaan pemerkosaan perempuan disabilitas ditangkap di Lampung

Kepolisian Resor Kota Bengkulu menangkap RS, pria berusia 27 tahun yang menjadi tersangka dugaan pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Penangkapan dilakukan setelah RS melarikan diri ke Provinsi Lampung selama beberapa bulan.

Kapolresta Bengkulu Komisaris Besar Polisi Rahmad Hidayat menyampaikan bahwa tersangka diamankan pada Rabu, 7 Oktober 2026. Lokasi penangkapannya berada di kawasan perkebunan tebu Gula Putih Mataram, Lampung. Polisi telah mencari keberadaannya sejak perkara itu dilaporkan pada Maret 2026.

“Sejak laporan diterima, kami berkomitmen untuk mengusut tuntas perkara ini. Tim terus melakukan penyelidikan, mengumpulkan informasi, dan menelusuri keberadaan tersangka hingga akhirnya berhasil diamankan di wilayah Lampung,” kata Rahmad Hidayat.

Penanganan perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas memerlukan perhatian khusus terhadap hak dan kondisi korban. Proses penyidikan tidak hanya berfokus pada pencarian tersangka, tetapi juga penting untuk memastikan perkara ditangani secara profesional serta memberi ruang perlindungan bagi korban dalam tahapan hukum selanjutnya.

KPK mendalami pembukaan blokir lahan PT Summarecon Agung

Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Salah satu materi yang didalami adalah permohonan pembukaan blokir lahan yang terkait dengan PT Summarecon Agung Tbk.

Pada 8 Oktober 2026, penyidik memeriksa tiga saksi, yakni MAW sebagai pengacara, serta RIZ dan OM yang bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Pemeriksaan diarahkan untuk mengurai pengetahuan para saksi mengenai proses permohonan pembukaan blokir lahan PT SMC, sebutan untuk Summarecon, serta hubungannya dengan dugaan permintaan uang oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

“Penyidik melakukan pendalaman seputar pengetahuan saksi terkait pemohonan pembukaan blokir lahan PT SMC (Summarecon) dan kaitannya dengan permintaan uang dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Blokir lahan dalam administrasi pertanahan dapat berkaitan dengan pembatasan sementara atas tindakan hukum tertentu terhadap bidang tanah. Karena itu, proses pembukaan blokir membutuhkan dasar dan prosedur yang jelas. Pendalaman oleh penyidik ditujukan untuk menelusuri rangkaian keputusan, pihak-pihak yang terlibat, serta dugaan penyimpangan dalam pelayanan pertanahan.

Koarmada RI dan Kejagung perkuat penegakan hukum laut

TNI Angkatan Laut melalui Komando Armada Republik Indonesia menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memperkuat penanganan dan penegakan hukum di wilayah laut. Pembahasan kerja sama berlangsung ketika Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata bertemu Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Kamis, 8 Oktober.

Pertemuan tersebut membicarakan berbagai aspek penegakan hukum laut. Kolaborasi antarlembaga memiliki arti penting karena persoalan di perairan dapat menyentuh aspek keamanan, penyidikan, pembuktian, hingga proses penuntutan. Koordinasi yang baik diharapkan mendukung penanganan perkara secara lebih terarah dalam koridor kewenangan masing-masing institusi.

Wilayah laut Indonesia yang luas membuat pengawasan dan penindakan membutuhkan dukungan lintas sektor. Pertukaran informasi serta pemahaman prosedur antarpenegak hukum dapat membantu memastikan setiap perkara yang ditangani memiliki landasan hukum dan administrasi yang memadai.

Yusril siapkan koordinasi untuk penunjukan Plt. Dirjenpas

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto terkait penetapan pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Langkah itu diperlukan setelah Mashudi mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

Penunjukan Plt. dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sampai seorang pejabat definitif ditetapkan. Posisi ini berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemasyarakatan, sehingga kesinambungan kepemimpinan diperlukan agar pekerjaan organisasi tetap berjalan.

“Nanti saya akan berkomunikasi dengan Pak Menteri Imipas agar segera menetapkan Plt. siapa yang ada di Kementerian Imipas sendiri untuk sementara waktu sampai nanti beliau mengajukan kepada Presiden siapa yang akan menjadi Dirjenpas yang definitif,” kata Yusril.

Pengisian jabatan sementara menjadi tahapan administratif sebelum penetapan pejabat definitif. Dengan adanya pelaksana tugas, koordinasi internal dan pelaksanaan kewenangan organisasi dapat tetap berlangsung sembari proses pengajuan calon Direktur Jenderal Pemasyarakatan kepada Presiden disiapkan.