DEN: Uji coba Perlinsos digital tunjukkan bansos lebih tepat sasaran

Digitalisasi Perlinsos Dorong Penyaluran Bansos Lebih Akurat

Atapkitadonasi.com – DEN – Transformasi digital pada sistem perlindungan sosial mulai memperlihatkan dampak nyata terhadap ketepatan penyaluran bantuan sosial. Uji coba yang telah berjalan di berbagai daerah menunjukkan berkurangnya kesalahan dalam pencatatan penerima, sehingga bantuan memiliki peluang lebih besar untuk sampai kepada keluarga yang memang membutuhkan.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mochammad Firman Hidayat menyampaikan bahwa digitalisasi perlindungan sosial, atau Perlinsos, dirancang untuk memperbaiki kualitas data sekaligus membuka proses penyaluran bantuan yang lebih mudah dipantau. Perubahan ini penting karena ketepatan data menjadi salah satu penentu utama efektivitas program bantuan pemerintah.

“Digitalisasi Perlinsos ini mampu membuat proses bansos lebih transparan dan juga lebih tepat sasaran,” kata Firman.

Uji coba menjangkau 514 kabupaten dan kota

Penerapan awal sistem digital Perlinsos telah dilakukan di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Sebanyak 11,5 juta kepala keluarga telah tercatat dalam sistem tersebut. Cakupan ini menggambarkan skala besar upaya pembaruan data perlindungan sosial, yang tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga dengan proses verifikasi dan pembaruan informasi keluarga penerima.

Sistem yang lebih terintegrasi dapat membantu memastikan perubahan kondisi rumah tangga ikut tercermin dalam data. Dalam praktiknya, kebutuhan bantuan seseorang dapat berubah seiring pendapatan, kondisi pekerjaan, jumlah anggota keluarga, maupun keadaan sosial lain yang memengaruhi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

Firman juga menyoroti hasil pengujian di Provinsi Bali. Studi pada tahap uji coba itu mencatat penurunan kesalahan eksklusi sebesar 24,1 persen. Kesalahan eksklusi adalah keadaan ketika warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru belum masuk ke daftar penerima.

Penurunan angka tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat yang selama ini berpotensi tidak terjangkau program meskipun memenuhi kriteria. Ketika kesalahan eksklusi berkurang, ruang untuk memasukkan keluarga yang layak menerima bantuan menjadi lebih besar.

Menekan penerima yang tidak memenuhi kriteria

Selain persoalan warga yang belum terdata, akurasi penyaluran juga ditentukan oleh kemampuan sistem menyaring penerima yang tidak sesuai kriteria. Dalam hasil uji coba di Bali, kesalahan inklusi tercatat 4,1 persen. Kesalahan ini terjadi apabila orang yang tidak berhak menerima bantuan justru terdaftar sebagai penerima.

Dua jenis kesalahan tersebut menunjukkan tantangan yang berbeda. Kesalahan eksklusi berkaitan dengan kelompok yang semestinya dibantu tetapi belum tercatat, sedangkan kesalahan inklusi menyangkut bantuan yang berisiko tersalurkan kepada pihak yang tidak memenuhi syarat. Perbaikan data perlu menangani keduanya secara bersamaan agar program dapat bekerja lebih adil dan efisien.

Bagi penerima manfaat, sistem yang lebih akurat berpotensi mengurangi kebingungan terkait status kepesertaan. Bagi pemerintah, data yang lebih rapi dapat menjadi dasar untuk menilai kebutuhan bantuan secara lebih tepat. Transparansi dalam proses juga penting agar pembaruan informasi serta penetapan penerima dapat ditelusuri dengan lebih jelas.

Peran ratusan ribu agen Perlinsos

Implementasi digitalisasi tidak hanya bertumpu pada sistem teknologi. Firman menjelaskan bahwa terdapat dukungan dari 775 ribu agen Perlinsos. Jaringan agen ini menjadi bagian penting dalam menjangkau masyarakat dan membantu proses pendaftaran pada tingkat yang lebih dekat dengan warga.

Sekitar 600 ribu pendaftar masuk ke dalam sistem setiap hari. Arus pendaftaran dalam jumlah besar tersebut memperlihatkan perlunya kapasitas pengelolaan data yang kuat, termasuk penyesuaian informasi secara berkelanjutan. Pembaruan data bukan pekerjaan satu kali, sebab kondisi ekonomi dan sosial keluarga dapat berubah dari waktu ke waktu.

Kehadiran agen juga relevan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam memahami prosedur pendaftaran maupun pembaruan data. Digitalisasi dapat mempercepat proses, tetapi manfaatnya akan lebih merata apabila akses dan pendampingan tersedia bagi warga di berbagai wilayah.

Peluncuran resmi direncanakan pada November 2026

Pemerintah menargetkan peluncuran resmi program digitalisasi Perlinsos pada 10 November 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan program tersebut. Tahap resmi ini akan menjadi kelanjutan dari pengujian yang telah dilakukan di berbagai kabupaten dan kota.

Agenda tersebut sejalan dengan rencana lain yang disampaikan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengenai perubahan mekanisme penyaluran subsidi. Pemerintah berencana menggeser pendekatan subsidi berbasis produk menjadi bantuan langsung melalui transfer tunai.

Perubahan mekanisme itu membuat kualitas data penerima semakin menentukan. Bantuan langsung membutuhkan identifikasi penerima yang tepat agar tujuan perlindungan sosial dapat tercapai dan manfaat anggaran benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran.

Uji coba Perlinsos digital memberikan gambaran bahwa pembaruan sistem data dapat membantu mengurangi kekeliruan dalam penyaluran bantuan. Tantangan berikutnya adalah menjaga ketelitian data, memastikan proses dapat diakses masyarakat, serta mempertahankan transparansi ketika program dijalankan secara lebih luas.