Strategi Penting: Duduk Perkara Kejagung Geledah Komisioner Ombudsman Yeka Hendra
Duduk Perkara Kejagung Geledah Komisioner Ombudsman Yeka Hendra
Penyelidikan Terkait Kasus Suap Putusan Minyak Goreng
Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyelidikan di kantor serta rumah salah satu komisioner Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika (YH). Penggeledahan di kedua lokasi dilakukan pada sore hari kemarin. Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa tindakan ini sah dan tidak merugikan. “Benar YH. Penggeledahan di rumahnya salah satu komisioner (Ombudsman) sama di kantornya,” kata Anang saat dimintai konfirmasi, Senin (9/3/2026).
“Dia kena pasal 21 kan perintangan penyidikan dan penuntutan perkara minyak goreng yang dulu itu, yang onslaag itu putusan,” ucapnya.
Detail Proses Penggeledahan
Tim Kejagung memulai operasi di gedung Ombudsman RI di Kuningan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 17.10 WIB. Mereka membawa berkas dan barang-barang seperti tas jinjing merah serta kotak. Rombongan kemudian pergi menggunakan empat mobil hitam. Tidak ada pernyataan resmi yang diberikan setelah kegiatan tersebut.
Hubungan Perintangan Penyidikan dengan Rekomendasi Ombudsman
Penyelidikan ini terkait kasus suap yang menyebabkan putusan lepas terhadap tiga korporasi—Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group—pada 19 Maret 2025. Kejagung menilai rekomendasi Ombudsman RI tentang ‘maladministrasi’ kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) digunakan sebagai alat untuk memengaruhi hasil vonis PTUN. Para korporasi memanfaatkan rekomendasi ini untuk menghalangi penyidikan jaksa.
“Betul, salah satunya (terkait rekomendasi Ombudsman untuk gugatan PTUN),” kata Anang ketika ditanya apakah latar belakang penggeledahan itu terkait rekomendasi Ombudsman.
Dugaan manipulasi itu membuat jaksa menyelidiki peran Yeka Hendra dalam proses tersebut. Mereka memperkirakan bahwa keputusan Ombudsman berkontribusi pada keberhasilan korporasi menghindari hukuman. Kasus ini menjadi bagian dari penyelidikan lebih luas terhadap pengaruh kebijakan administratif dalam korupsi sektor minyak goreng.