Agenda Utama: DPRD NTB Soroti Kesenjangan Layanan Transportasi, Dorong Pemerataan

DPRD NTB Soroti Kesenjangan Layanan Transportasi, Dorong Pemerataan

Kinerja Dishub NTB Diapresiasi, Namun Kesenjangan Masih Terjadi

Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) mengkritik ketimpangan akses transportasi di berbagai daerah, meskipun kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) NTB secara makro menunjukkan peningkatan. Pimpinan komisi tersebut, Sudirsah Sujanto, mengakui pencapaian agregatif dinas itu layak diapresiasi. Namun, ia menekankan bahwa angka tersebut tidak selalu mencerminkan keseimbangan layanan di seluruh wilayah.

“Capaian statistik ini tidak boleh menutupi fakta ketimpangan yang dirasakan masyarakat,” kata Sudirsah dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPRD NTB, Mataram, beberapa hari lalu.

Dalam RDP tersebut, fokus utama Komisi IV adalah apakah kinerja Dishub mampu meratakan akses transportasi bagi seluruh warga NTB. Dari 106 trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), sekitar 39 persen masih dilaporkan tidak optimal. Hal ini berlawanan dengan klaim makro yang disampaikan, menunjukkan ketidakseimbangan dalam pengembangan infrastruktur.

Kesenjangan Konektivitas dan Fokus pada Transportasi Darat

Komisi IV menyoroti bahwa peningkatan konektivitas lebih didominasi oleh sektor laut, sementara transportasi darat masih tertinggal. Pemerataan akses darat dianggap penting untuk memastikan mobilitas dan distribusi barang di seluruh wilayah. Pemerintah daerah dianjurkan mengambil langkah strategis untuk memperbaiki trayek yang kurang terlayani, termasuk pengembangan rute dan armada yang memadai.

Keberhasilan Keselamatan Transportasi Dipertanyakan

Sementara rasio kecelakaan menurun, angka absolut kejadian masih mencapai 2.426 kasus dengan 359 korban meninggal. Sudirsah mempertanyakan efektivitas kebijakan keselamatan, apakah penurunan tersebut benar-benar hasil dari tindakan Dishub atau hanya dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kendaraan. Di sisi lain, kasus blackout kapal menjadi sorotan, menunjukkan perlunya peningkatan standar kelaikan dan pengawasan operasional.

Penguatan Sinergi dan Strategi Berkelanjutan

Perlu kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Bappeda, Dispenda, dan Dishub, terutama dalam pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan pembiayaan. Sinergi ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan infrastruktur. Selain itu, optimalisasi pendapatan daerah (PAD) dari sektor transportasi menjadi prioritas, dengan fokus pada retribusi pelabuhan, sistem one gate di Teluk Nara, serta pencegahan kebocoran penerimaan bea kapal.

RDP ini menegaskan bahwa capaian kinerja pemerintah daerah harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya data statistik. Kebijakan transportasi ke depan diinginkan lebih mengarah pada pemerataan layanan, keselamatan, dan peningkatan potensi daerah secara berkelanjutan.