Rencana Khusus: WFH ASN Setiap Jumat, Bagaimana Aturan untuk Karyawan Swasta?

WFH ASN Setiap Jumat, Bagaimana Aturan untuk Karyawan Swasta?

Kebijakan kerja dari rumah (WFH) diterapkan pemerintah selama satu hari dalam seminggu, mencakup karyawan sektor swasta dan aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini bertujuan memperkuat transformasi budaya kerja nasional, sekaligus mendorong penghematan energi dan mobilitas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa untuk ASN, kerja dari rumah diberlakukan setiap hari Jumat. Ia menambahkan bahwa aturan ini akan diatur melalui surat edaran dari Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri.

“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah dilakukan satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” ujar Airlangga dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3/2026).

Sektor yang tidak terkena kebijakan ini antara lain layanan kesehatan, keamanan, kebersihan, produksi, energi, pangan, transportasi, logistik, serta keuangan. Mereka tetap beroperasi secara langsung karena berkaitan dengan pelayanan publik dan kebutuhan operasional penting. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar di jenjang pendidikan dasar hingga menengah masih dilakukan secara tatap muka penuh.

Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan imbauan agar perusahaan menerapkan WFH satu hari kerja per minggu. Namun, kebijakan ini bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan situasi internal masing-masing instansi. Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home dan Optimasi Energi di Tempat Kerja menjadi dasar imbauan tersebut.

“Pimpinan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD diimbau menerapkan work from home bagi pekerja selama satu hari kerja dalam satu minggu sesuai kondisi perusahaan,” ujarnya dilansir dari Kompas.com, Rabu (1/4/2026).

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, kebijakan WFH tidak memengaruhi penghasilan atau hak karyawan. Meski bekerja dari rumah, karyawan tetap menjalankan tugas seperti biasa, dan perusahaan harus memastikan produktivitas serta kualitas layanan tetap terjaga. Hak cuti tahunan juga tidak berubah, artinya WFH tidak dihitung sebagai pengganti cuti. Kebijakan ini memberi kebebasan kepada perusahaan untuk menentukan hari dan jam kerja, termasuk sistem pengawasan kinerja.

Sementara itu, tidak semua sektor bisa menerapkan WFH. Beberapa bidang tetap harus beroperasi secara langsung karena memerlukan kehadiran fisik. Contohnya, sektor-sektor yang berkaitan dengan layanan publik atau kebutuhan operasional kritis. Kebijakan satu hari kerja dari rumah per minggu diharapkan mampu meningkatkan efisiensi energi tanpa mengurangi produktivitas. Namun, untuk sektor swasta, keputusan akhir tetap berada di tangan perusahaan masing-masing berdasarkan kebutuhan usaha dan karakteristik operasionalnya.