Strategi Penting: Pemerintah Pastikan Uji Coba MLFF Dipersiapkan Matang

Pemerintah Pastikan Uji Coba MLFF Dipersiapkan Matang

JAKARTA – Pemerintah akan mengadakan uji coba ulang sistem pembayaran jalan tol nirhenti nirsentuh, atau Multi Lane Free Flow (MLFF). Wilan Oktavian, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), menyebutkan bahwa implementasi MLFF sempat mengalami hambatan. Sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyarankan BPJT untuk melanjutkan proyek ini atau menguji ulang sistem. “Karena ada dua pandangan berbeda, di mana BPJT dan BUJT menyatakan sistem belum berhasil, sementara Roatex mengklaim sistem telah berjalan lancar,” jelas Wilan dalam pertemuan Menteri Pekerjaan Umum dengan media di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Uji Coba MLFF akan Dilakukan Secara End-to-End

Wilan menambahkan, BPJT merencanakan uji coba MLFF yang mencakup seluruh proses, mulai dari pengguna mengunduh aplikasi hingga pembayaran diterima oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Tahapan ini melibatkan beberapa fase yang sudah disepakati, termasuk pra uji coba yang akan segera dijalankan. Pada tahap awal, Roatex, sesuai kontrak, wajib menyusun Term of Reference (TOR) uji coba. Untuk itu, telah dilakukan functional test pada 3-5 Maret 2026, yang lebih menitikberatkan pada demonstrasi fitur aplikasi CANTAS dan skenario positif.

“Itu lebih ke mencoba demonstrasi fitur aplikasi yang ada di CANTAS dan lebih ke positif skenario,” ujar Wilan.

Sebelumnya, uji coba tahap dua akan diadakan dalam waktu dekat, bertujuan memperbaiki kesiapan infrastruktur jalan tol. Setelah semua persiapan rampung, pra uji coba menyeluruh akan dilaksanakan. “Target waktu pelaksanaannya, prinsipnya semakin cepat semakin baik atau the sooner the better,” kata Wilan.

Proyek MLFF Dimulai pada Tahun 2016

MLFF diinisiasi sejak 10 tahun lalu, tepatnya saat kunjungan Perdana Menteri Hungaria Victor Orban ke Indonesia pada 2016. Proyek ini dikerjakan oleh Roatex Ltd, melalui anak perusahaan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). Pendanaan proyek sepenuhnya berasal dari pemerintah Hungaria, mencapai USD300 juta atau setara Rp4,65 triliun.