Rencana Khusus: DPRD NTB: Penutupan sementara ratusan SPPG untuk keamanan makanan
DPRD NTB: Penutupan Sementara Ratusan SPPG untuk Keamanan Makanan
Mataram – Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Lalu Wirajaya, menilai keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 302 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai langkah penting untuk memastikan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap higienis dan aman dikonsumsi. “Kebijakan ini tepat untuk menjaga kualitas dan keamanan program MBG,” ujarnya di Mataram, Minggu.
Alasan Penutupan Sementara SPPG
Menurut Lalu Wirajaya, ratusan SPPG yang ditutup berdasarkan kurangnya memenuhi persyaratan wajib, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL). Ia menegaskan bahwa dua dokumen tersebut menjadi syarat utama untuk menjaga higienitas makanan yang disajikan dan sanitasi lingkungan di sekitar dapur operasional. “Dapur-dapur yang bersuspensi karena tidak memenuhi standar minimal, khususnya soal sanitasi dan pengelolaan limbah,” tambahnya.
“Dengan adanya penutupan sementara, SPPG diharapkan segera melakukan perbaikan agar bisa kembali beroperasi,” kata Lalu Wirajaya.
Sebelumnya, BGN telah memberhentikan operasional 302 dapur MBG di berbagai wilayah NTB, termasuk Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Bima, Dompu, dan Mataram. Kebijakan ini diambil sebagai upaya evaluasi kembali kualitas dan keamanan makanan sebelum dibuka kembali. “Ini tindakan tegas pemerintah pusat untuk memastikan standar pangan tetap terjaga,” jelasnya.
Langkah Preventif untuk Kesehatan Masyarakat
“Penutupan SPPG adalah langkah preventif untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga keamanan pangan,” ungkap Ketua Satgas MBG Provinsi NTB, Fathul Gani.
Fathul Gani menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah percepatan pengurusan Sertifikat Rumah/Instalasi Sehat (SRIS) dan Sertifikat Laik Sanitasi (SLS). Ia meminta Dinas Kesehatan NTB segera menginstruksikan kabupaten/kota agar tidak ada penundaan dalam memenuhi prosedur standar. “Keterlambatan bisa berujung pada masalah hukum,” tegasnya.
Langkah penutupan sementara berlaku untuk memastikan semua SPPG yang bermitra dalam program MBG memenuhi kriteria keamanan pangan. Kebijakan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas distribusi makanan dan pengelolaan lingkungan dapur. “SPPG wajib memperbaiki sistem sebelum beroperasi kembali,” tutur Fathul Gani.