Program Terbaru: Wamendagri apresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau

Wamendagri Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau

Dari Jakarta, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan apresiasi terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Ia menilai kinerja daerah tersebut berpotensi mendukung pencapaian target nasional. “Pertumbuhan ekonomi Kepri yang stabil patut diapresiasi, angka-angkanya menggembirakan dan harus terus dipertahankan untuk menjadi kontributor signifikan bagi pertumbuhan nasional,” ungkap Bima dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 secara daring, Senin.

Kapitalisasi Fiskal dan Indikator Makro

Bima menyebut bahwa Kemendagri mengklasifikasikan kapasitas fiskal daerah menjadi tiga tingkatan: kuat, sedang, dan lemah. Menurutnya, Kepri termasuk dalam kategori daerah dengan kapasitas fiskal kuat, terbukti dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 54,52 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dana transfer pusat ke daerah yang hanya 45,44 persen.

Dalam hal indikator makro, Kepri juga menunjukkan performa positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi mencapai 80,53, menjadikannya salah satu daerah dengan IPM tertinggi nasional setelah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski demikian, Bima menyoroti bahwa optimalisasi belanja daerah masih perlu ditingkatkan.

Struktur Anggaran dan Program Nasional

“Namun, PR-nya adalah realisasi untuk belanjanya. Belanjanya ini masih cukup rendah, Pak Gubernur, ya. PR-nya adalah bagaimana alokasi pendapatan juga diimbangi oleh belanjanya yang maksimal,” ujar Bima.

Bima menjelaskan bahwa dalam RKPD, struktur anggaran di tingkat provinsi masih didominasi belanja penunjang seperti gaji pegawai dan operasional, sebesar 40,20 persen. Di tingkat kabupaten/kota, angka tersebut mencapai 49,50 persen. Oleh karena itu, ia menyarankan peningkatan alokasi dana untuk program yang langsung memberi dampak pada masyarakat.

Lebih lanjut, Bima mendorong pemerintah daerah agar berkolaborasi dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta kepala daerah aktif mengawal ekosistem dan rantai pasok program tersebut, dari hulu hingga hilir, agar berjalan optimal. “Saya titip saja ini, Pak Gubernur, agar Kepri bisa mempertahankan solid dan kekompakannya, karena angka-angkanya sudah bagus tadi,” tambahnya.

Kolaborasi dalam Musrenbang

Bima menekankan pentingnya Musrenbang tidak hanya berfungsi sebagai agenda formal, tetapi menjadi ruang kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Pendekatan pentaheliks, yang menggabungkan komunitas, akademisi, dan pelaku usaha, dianggap kunci untuk menjaga kekonsistenan capaian daerah dan mengarahkan pembangunan ke arah yang lebih baik.