Hasil Pertemuan: Terpopuler, kebijakan gaji ke-13 ASN hingga PPPK dipastikan berlanjut

Terpopuler: Kebijakan Gaji ke-13 ASN hingga PPPK Berlanjut

Jakarta – Lima isu utama yang mencuri perhatian pada Selasa ini layak untuk diketahui, di antaranya rencana pengendalian pengeluaran pegawai serta kebijakan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) yang masih dipertimbangkan. Berikut rangkuman berita terkini:

1. Kebijakan Gaji ke-13 ASN Masih dalam Pembahasan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, pengambilan keputusan mengenai pemberian gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (ASN) belum final meski dalam suasana anggaran yang ditekan.

Menurut Purbaya, apakah kebijakan ini akan dialokasikan efisiensi atau tidak masih dalam proses analisis.

2. Pendaftaran Bayi Baru Lahir ke JKN Mengacu Regulasi Lama

Regulasi pendaftaran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) bayi yang baru lahir tetap berlaku sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16.

Kebijakan tersebut belum diubah meski adanya penyesuaian dalam sistem kesehatan.

3. China Menjadi Pusat Pasokan Utama dalam Produksi ASEAN+3

Dalam laporan Kantor Riset Ekonomi Makro ASEAN Plus Tiga (AMRO), negara-negara anggota ASEAN ditambah China, Jepang, dan Korea Selatan mengakui peran dominan Tiongkok sebagai pusat penghasilan utama.

AMRO menyoroti bahwa Tiongkok menjadi motor utama dalam jaringan produksi kawasan tersebut.

4. Menkeu Umumkan 380 Lowongan di Bea Cukai untuk Lulusan SMA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merencanakan pembukaan 380 posisi kerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang ditujukan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Ini dilakukan sebagai upaya memperluas peluang karier di sektor pemerintahan.

5. Kemendagri Pastikan PPPK Tetap Berjalan dan Pengeluaran Pegawai Terkendali

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri memastikan program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan terus berlangsung.

Keberlanjutan PPPK dijaga sambil mempertahankan anggaran belanja pegawai dalam kondisi optimal.