Hasil Pertemuan: Menko Airlangga usul perppu, antisipasi defisit APBN lampaui 3 persen

Menko Airlangga Usulkan Perppu untuk Antisipasi Defisit APBN Melebihi 3 Persen

Jakarta (ANTARA) – Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan usulan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai langkah pencegahan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diprediksi bisa melebihi 3 persen akibat dampak perang di wilayah Asia Barat. Airlangga menjelaskan bahwa situasi tersebut berpotensi meningkatkan harga minyak mentah global, sehingga memperbesar tekanan pada anggaran negara.

Skenario Buruk dan Perhitungan Defisit APBN

Airlangga menyoroti kemungkinan skenario terparah, di mana defisit APBN bisa mencapai 4,06 persen jika konflik berlangsung hingga 10 bulan. Ia memperlihatkan proyeksi dengan harga minyak mentah sebesar 115 dolar AS per barel, kurs rupiah Rp17.500 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, dan imbal hasil surat berharga negara (SBN) 7,2 persen. “Defisit bisa mencapai 4,06 persen jika skenario terburuk terjadi,” tutur Airlangga kepada Presiden Prabowo.

“Kita pernah melakukan Perppu selama masa pandemi, Pak Presiden. Sekarang, ini mengatur beberapa faktor penting terkait waktu, yang akan menjadi keputusan politik Bapak Presiden,” kata Airlangga.

Dalam usulan Perppu, Airlangga menyebutkan empat langkah utama yang bisa diambil pemerintah. Pertama, penerimaan negara akan diberi insentif darurat untuk pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) di sektor yang terdampak, tanpa mengubah UU pajak. Kedua, bea masuk impor akan dipermudah untuk bahan baku tertentu guna menjaga keberlanjutan ekspor. Ketiga, pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri berat akan ditunda. Keempat, ada potensi pendapatan tambahan dari PNBP migas dan komoditas, yang bisa dimanfaatkan untuk kompensasi.

Airlangga menyatakan, dengan adanya Perppu, pemerintah akan lebih mudah menyesuaikan kebijakan fiskal. “Ini memberi fleksibilitas langsung untuk perubahan,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) energi bisa dilanjutkan, serta bantuan sosial darurat yang diperluas melalui perpres, sekaligus mempercepat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Menko Perekonomian mengingatkan bahwa rancangan Perppu dirancang untuk menghadapi situasi ekonomi yang terganggu, termasuk kenaikan harga CPO, nikel, emas, dan tembaga yang dipicu oleh krisis global akibat perang. “Kita bisa mengatur pajak tambahan dalam kondisi tertentu,” jelasnya.