Kebijakan Baru: BPKP raih penghargaan atas capaian tinggi tingkat penyelesaian TLRHP
BPKP Peroleh Penghargaan atas Kinerja TLRHP Semester II 2025
Dalam acara penganugerahan di Jakarta, Rabu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berhasil meraih penghargaan atas pencapaian tinggi dalam penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II Tahun 2025. Capaian ini mencakup 98,4 persen dari total pagu anggaran di atas Rp1 triliun.
Penghargaan sebagai Pengakuan Kepatuhan dan Konsistensi
Anggota III Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Akhsanul Khaq menyampaikan apresiasi terhadap komitmen BPKP dalam menerapkan penyelesaian hasil pemeriksaan secara cepat dan berkualitas. Ia menekankan bahwa pencapaian tersebut menggambarkan konsistensi lembaga dalam menjalankan tugas pengawasan keuangan dengan kepatuhan tinggi.
“Capaian ini menunjukkan dedikasi BPKP dalam mengikuti rekomendasi pemeriksaan dengan tepat waktu serta menjaga kualitas pelaporan keuangan,” ujar Akhsanul Khaq.
Seminar untuk Penguatan Fungsi Pengawasan
Sebagai bagian dari acara, diadakan pula seminar bertema “Peningkatan Kapasitas Pelaporan dan Penguatan Fungsi Pengawasan Intern untuk Mewujudkan Laporan Keuangan dan Kinerja Kementerian/Lembaga yang Berkualitas dan Bernilai Tambah.” Seminar ini bertujuan memperkuat sistem pengawasan di lingkungan pemerintahan.
Strategi Reviu dan Peningkatan Sistem Informasi
Dalam sesi diskusi, Deputi BPKP Aryanto Wibowo memaparkan strategi untuk meningkatkan kualitas reviu dalam penyusunan laporan keuangan. Ia menekankan bahwa identifikasi akar masalah merupakan langkah awal penting dalam proses perbaikan.
“Setelah masalah inti terungkap, perbaikan harus difokuskan pada penyempurnaan proses bisnis hingga tahap akhir agar temuan berulang tidak terjadi lagi,” terang Aryanto.
Aryanto juga menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelaporan keuangan memerlukan penguatan di tingkat strategis dan teknis. Hal ini meliputi optimalisasi tiga lini pengendalian, yaitu pelaksana kegiatan, penyusun laporan, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Selain itu, strategi tersebut melibatkan penyempurnaan sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan anggaran. Aryanto menegaskan bahwa sistem ini perlu lebih andal, terintegrasi, dan akuntabel untuk mendukung pelaporan yang lebih tepat.
Menurut Aryanto, keberhasilan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan akan berdampak langsung pada tata kelola pemerintahan. Ia berharap, upaya berkelanjutan BPKP dapat memastikan informasi keuangan dan kinerja yang akurat, relevan, serta mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif.