Pemerintah Akselerasi Program Bedah Rumah untuk Tekan RTLH
New Policy – Jakarta, Antaranews – Pemerintah terus meningkatkan upaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) dengan mempercepat pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dan bedah rumah. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mencapai target 400 ribu unit rumah yang diperbaiki hingga tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa program perbaikan rumah telah ditingkatkan secara signifikan, dengan peningkatan jumlah unit yang ditangani di Jakarta dari 158 unit pada tahun lalu menjadi 10.000 unit di tahun ini. Perubahan ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk mengakselerasi proyek pemberdayaan perumahan di berbagai wilayah.
Percepatan Program Berdampak pada Ketersediaan Rumah Layak Huni
Maruarar menjelaskan bahwa percepatan program ini memerlukan kolaborasi aktif dari pemerintah daerah serta lembaga terkait. Ia menekankan pentingnya dukungan lokal agar hasil yang optimal dapat tercapai. Selain itu, ia memuji kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan fasilitas berupa pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) kepada masyarakat. Kebijakan tersebut, menurutnya, mempercepat proses perbaikan rumah, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan bantuan lebih besar.
“Saya pikir ya begini, uang rakyat ini harus bener-bener transparan, jangan basa-basi. Buka aja, berapa anggarannya, berapa kebutuhannya, berapa harganya, kemudian yang termurah bisa menang,” ujar Maruarar Sirait.
Menurut Maruarar, pemerintah juga berupaya menjamin transparansi dalam penggunaan dana publik. Ia mengatakan bahwa kebutuhan material dan anggaran dibuka secara luas kepada masyarakat, sekaligus melibatkan penyedia bahan bangunan agar tercipta persaingan harga yang sehat. Transparansi ini, menurutnya, penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) digunakan sebagai dasar untuk menentukan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Penekanan pada Kebutuhan Masyarakat Desil 1 hingga 4
Maruarar menegaskan bahwa program ini berfokus pada masyarakat desil 1 hingga 4, yang termasuk dalam kategori kurang mampu. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian mereka, sehingga bisa memberikan dampak yang lebih luas dalam pengentasan kemiskinan. “Artinya program ini sangat diminati, diharapkan,” tambahnya. Ia juga menyampaikan rencana untuk menambah volume BSPS menjadi 2 juta unit pada tahun 2027, yang menunjukkan adanya minat tinggi dari masyarakat terhadap kebijakan ini.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi progres yang telah dicapai oleh program bedah rumah. Ia menyatakan bahwa proyek ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya peningkatan kualitas perumahan. Tito mendorong pemerintah daerah untuk terus mendukung pelaksanaan program tersebut, baik melalui kebijakan maupun pemberdayaan sumber daya lokal. “Program perbaikan rumah menunjukkan kemajuan signifikan,” katanya.
Data BPS: Tantangan di Jakarta
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan pihaknya, terdapat sekitar 824 ribu unit rumah tidak layak huni di Jakarta. Angka ini menggambarkan besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyelesaikan masalah perumahan di kota metropolitan. Dengan adanya program BSPS, diharapkan jumlah RTLH bisa berkurang secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Data dari BPS menjadi acuan utama untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Menurut Maruarar, program bedah rumah juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses perbaikan. Ia menyebutkan bahwa keberadaan perusahaan bahan bangunan sebagai mitra memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan program nasional. “Jadi, bantuan harus bisa diakses oleh masyarakat secara adil dan cepat,” tegasnya.
Komitmen untuk Mengurangi RTLH di Tahun 2026
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman berharap bahwa dengan percepatan program, jumlah RTLH di Indonesia akan menurun secara signifikan. Ia menambahkan bahwa sampai 2025, angka RTLH mencapai 18,8 juta unit, namun dengan adanya kebijakan BSPS, target penurunan di tahun 2026 bisa lebih tercapai. Selain itu, Maruarar juga mengingatkan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada konsistensi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat.
Pemerintah berharap, melalui program ini, masyarakat yang tinggal dalam kondisi hunian tidak layak bisa diberikan akses ke hunian yang lebih baik. Program BSPS, kata Maruarar, tidak hanya mengurangi RTLH tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, terutama yang berada di lapisan bawah. Ia menekankan bahwa proyek perbaikan rumah harus menjadi bagian dari kebijakan pemerintah yang berkelanjutan, sehingga dampaknya bisa dirasakan dalam jangka panjang.
Strategi untuk Mencapai Target 2026
Untuk mencapai target 400 ribu unit perbaikan rumah pada 2026, Maruarar menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperluas cakupan program. Hal ini termasuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan tidak hanya mencukupi kebutuhan daerah kota besar seperti Jakarta tetapi juga wilayah pedesaan yang sering kali diabaikan. Ia juga menyebutkan bahwa transparansi dalam penggunaan dana sangat krusial, karena dana tersebut
