Hasil Pertemuan: Titiek Soeharto: Pembahasan Bulog jadi badan otonom masih berjalan

Titiek Soeharto: Pembahasan Bulog jadi badan otonom masih berjalan

Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto, mengungkapkan bahwa proses diskusi mengenai rencana perubahan Perum Bulog menjadi lembaga otonom masih terus berlangsung di tingkat komisi bersama pemerintah. “Masih, masih (pembahasan),” kata Titiek kepada wartawan usai rapat kerja dengan sejumlah pejabat, termasuk Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, serta Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani.

“Ini kan kita nunggu dari pemerintah aja bagaimana,” timpal Titiek, menjelaskan bahwa keputusan akhir masih menantikan arahan resmi dari pemerintah.

Titiek menegaskan bahwa perubahan status Bulog belum ditetapkan secara final. Ia menyatakan, DPR RI masih menunggu keinginan pemerintah sebelum melanjutkan langkah lebih lanjut dalam proses legislatif. “Masih, masih (pembahasan),” ulang Titiek, menekankan bahwa kebijakan tersebut akan diatur sesuai keputusan pemerintah.

Proses Transformasi Bulog

Sebelumnya, Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama Perum Bulog, mengatakan bahwa rencana perubahan Bulog menjadi lembaga tersendiri merupakan kewenangan DPR RI. Menurutnya, revisi undang-undang pangan yang sedang dalam tahap penggodokan di Komisi IV DPR RI akan menjadi dasar untuk transisi ini. “Nah sekarang dalam proses penggodokan. Intinya Komisi VI juga mendorong Komisi IV untuk segera mewujudkan undang-undang tersebut,” beber Rizal di Jakarta, Rabu (21/1).

Rizal menegaskan bahwa setelah revisi undang-undang pangan disahkan, Bulog akan otomatis beralih menjadi badan otonom sesuai aturan baru yang mengatur fungsi dan struktur lembaga pangan nasional.

Tujuan Transformasi

Pembahasan transformasi ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas pasokan sembilan bahan pokok, menurunkan harga pangan, serta meningkatkan ketahanan pangan nasional. Bulog akan mengelola berbagai komoditas seperti beras, jagung, minyak goreng, gula, telur, susu, kedelai, dan bahan pokok lainnya. Rencana perubahan tersebut pertama kali diumumkan pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan menjadi badan otonom, Bulog tidak lagi perlu mempertimbangkan aspek keuntungan dan kerugian seperti saat ini. Perusahaan pelat merah ini diharapkan dapat fokus pada fungsi non-komersial, seperti penyangga pasokan dan pengaturan harga pangan nasional, demi mencapai swasembada pangan yang ditargetkan pada 2027.