Komisi XI DPR RI minta Kalsel percepat hilirisasi industri
Key Discussion – Di Banjarmasin, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk mempercepat proses hilirisasi industri. Tujuannya adalah mengubah potensi sumber daya alam menjadi kekuatan baru pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih signifikan. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, menyatakan bahwa Kalsel memiliki kekayaan bahan mentah yang luar biasa, seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet, dan ini harus dimanfaatkan secara optimal. “Dengan mengeksploitasi sumber daya alam secara lebih mendalam melalui hilirisasi, Kalsel bisa menambah PAD dengan nilai tambah yang lebih besar,” ujarnya.
Perkembangan Ekonomi Kalsel Menjadi Fokus Utama
Komisi XI DPR RI melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalsel, H. Muhidin, di Gedung Mahligai Pancasila pada Kamis. Dalam sesi tersebut, Fauzi H. Amro menyoroti pertumbuhan ekonomi Kalsel yang mencapai 5,67 persen, melebihi rata-rata nasional. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor pertambangan, perkebunan, dan perdagangan. “Sektor-sektor ini menunjukkan kinerja yang positif, tetapi kita perlu memastikan potensi mereka diubah menjadi keuntungan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya. Menurut Fauzi, hilirisasi menjadi strategi kunci untuk memperkuat posisi Kalsel dalam mengelola sumber daya alam secara lebih efektif.
“Kita tahu bahwa pertambangan di Kalsel menyumbang 26 persen dari pertumbuhan ekonomi. Jika hilirisasi diterapkan, ini bisa menjadi PAD yang sangat luar biasa, bukan hanya untuk pusat tetapi juga penambah PAD lokal,” ujar Fauzi H. Amro.
Menurut Fauzi, hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah dari produk, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan baku. “Dengan mengolah bahan mentah di dalam daerah, kita bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya. Ia menekankan bahwa hilirisasi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pengusaha, dan pihak lain untuk memastikan ekosistem industri yang kuat.
Perlu Dukungan dari Pemerintah Pusat
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, mewakili Gubernur Kalsel dalam pertemuan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi terhadap perhatian Komisi XI DPR RI terhadap pertumbuhan ekonomi Kalsel. “Pemprov Kalsel sangat menghargai dukungan yang diberikan oleh lembaga legislatif ini,” ujarnya. Ariadi menegaskan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8,1 persen, diperlukan investasi hingga 250 triliun rupiah. “Ini termasuk juga regulasi yang dibutuhkan dari pemerintah pusat,” tambahnya.
“Tentunya, Pemprov Kalsel meminta bantuan pemerintah pusat dalam pengembangan empat kawasan industri strategis (KIK) yang akan menjadi penggerak utama ekonomi daerah,” ujar Ariadi.
Kawasan industri strategis (KIK) tersebut tersebar di empat kabupaten, yaitu Tabalong, Banjarmasin, Tapin, dan Tanah Laut. Ariadi menjelaskan bahwa KIK di Kabupaten Tabalong akan fokus pada sektor pertambangan, sementara KIK di Banjarmasin menargetkan pengembangan industri pangan. “KIK di Tapin dan Tanah Laut akan digunakan untuk mendukung sektor perkebunan dan pengolahan hasil alam lainnya,” katanya. Dengan adanya KIK, Pemprov Kalsel berharap dapat menarik investasi besar dan meningkatkan produksi lokal.
Potensi Pariwisata Juga Harus Dimaksimalkan
Selain hilirisasi, Fauzi H. Amro menyarankan agar Kalsel tidak mengabaikan sektor pariwisata, terutama yang berbasis sungai. “Kalsel memiliki sungai-sungai yang luas dan alami, yang bisa menjadi daya tarik wisata unik. Potensi ini harus digarap secara maksimal,” katanya. Menurut Fauzi, pengembangan pariwisata dapat memberikan kontribusi tambahan pada PAD, terutama jika diiringi inisiatif dari pemerintah daerah. “Sungai bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi kreatif, seperti olahraga air, pemancingan, atau wisata budaya,” tambahnya.
Menurut Ariadi, pengelolaan pariwisata sudah menjadi prioritas Pemprov Kalsel. “Kita sudah memiliki beberapa titik potensi wisata yang bisa dikembangkan, seperti aliran air tenang di sungai-sungai besar dan wisata alam yang terpadu,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pengembangan pariwisata akan didukung oleh pemerintah daerah melalui infrastruktur yang memadai dan promosi yang lebih intensif. “Dengan hilirisasi dan pariwisata, Kalsel bisa membangun ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan,” katanya.
Pertemuan Komisi XI DPR RI dengan Pemprov Kalsel ini juga menjadi ajang untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan terkini. Fauzi H. Amro menilai bahwa Kalsel memiliki peluang besar untuk menjadi provinsi yang lebih mandiri secara ekonomi jika semua potensi tersebut dimanfaatkan secara tepat. “Kita perlu memastikan bahwa Kalsel tidak hanya menjadi penghasil bahan mentah, tetapi juga pusat produksi dan pemasaran yang lebih modern,” ujarnya. Dengan dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi bersama masyarakat, hilirisasi serta pengembangan pariwisata bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Kalsel di masa depan.
Ariadi Noor menegaskan bahwa Pemprov Kalsel akan terus berupaya untuk memenuhi harapan DPR. “Kita akan mempercepat pelaksanaan KIK dan memastikan investasi mencapai target yang ditentukan. Selain itu, kami juga akan memprioritaskan pengelolaan anggaran yang efektif dan pemanfaatan sumber daya daerah secara optimal,” ujarnya. Ia menutup pertemuan dengan harapan komitmen bersama dapat mempercepat proses transformasi ekonomi Kalsel menjadi lebih berkualitas.
