Pertalite Jadi Pilihan Utama, Purbaya Belum Hitung Dampak Anggaran
Latest Program – Kamis, Jakarta – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax menjadi Rp16.250 per liter memicu pergeseran konsumen ke BBM bersubsidi Pertalite. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah belum memperhitungkan jumlah tambahan subsidi yang mungkin diperlukan akibat perubahan ini. Purbaya memberikan penjelasan saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Jakarta, hari ini.
Menurut Purbaya, shifting konsumsi dari Pertamax ke Pertalite akan terjadi, tetapi volume perpindahan tersebut tidak akan dominan. Ia menekankan bahwa sebagian besar pengguna Pertamax tetap memilih bahan bakar tersebut untuk menjaga kinerja kendaraan. “Kami belum menghitung (potensi tambahan anggaran subsidi). Tapi, pasti ada beberapa persen konsumen yang beralih, meski tidak semua,” ujar Purbaya.
Purbaya memprediksi konsumen yang membeli Pertamax memahami bahwa bahan bakar ini cocok untuk jenis mobil tertentu. Dengan demikian, pergeseran ke Pertalite tidak akan menyebabkan peningkatan signifikan dalam penggunaan subsidi. Ia juga menyatakan belum ada rencana untuk memasukkan proyeksi anggaran subsidi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena pergeseran ini masih dalam tahap observasi.
Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite belum mencapai tingkat yang masif. Juru Bicara ESDM, Dwi Anggia, menyampaikan hal ini saat diwawancarai di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis. “Alhamdulillah, shifting-nya tidak terlalu besar,” ucap Anggia.
Anggia menjelaskan bahwa hingga kini, pergeseran yang terjadi lebih terbatas pada konsumen Pertamax Turbo yang beralih ke Pertamax. Meski demikian, pihaknya tetap memantau situasi secara intensif. “Kementerian ESDM telah mengantisipasi pergeseran ini dengan menerapkan kode batang (QR code) untuk memantau transaksi Pertalite, serta memerintahkan Pertamina untuk meningkatkan pengawasan pembelian,” tambahnya.
Kebijakan shifting BBM ini dianggap sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk melindungi kelompok rentan dari tekanan harga energi. Anggia menegaskan bahwa Pertalite dan Biosolar dijanjikan tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu dan Rp6.800 per liter, masing-masing, hingga akhir tahun. “Pemerintah telah menjamin kestabilan harga BBM bersubsidi sebagai bentuk kebijakan ‘pro wong cilik’ yang bertujuan meminimalkan dampak inflasi terhadap masyarakat luas,” jelas Anggia.
Pertamina Patra Niaga Umumkan Kenaikan Harga Pertamax
Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga dua jenis BBM nonsubsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green, sejak 10 Juni 2026. Menurut siaran pers yang diterima di Jakarta pada Selasa (9/6), harga Pertamax (RON 92) meningkat dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Kenaikan harga ini disebut sebagai respons terhadap fluktuasi harga minyak internasional yang dipengaruhi dinamika geopolitik di Timur Tengah. Meski tarif Pertalite tetap stabil, Purbaya mengakui bahwa pergeseran konsumen ke BBM bersubsidi bisa memengaruhi penerimaan subsidi. “Ini adalah strategi untuk menyesuaikan biaya produksi dengan keadaan pasar, tetapi pemerintah tetap berupaya meminimalkan beban terhadap masyarakat,” kata Purbaya.
Purbaya juga menyebutkan bahwa pergeseran ke Pertalite tidak akan menyebabkan peningkatan besar-besaran dalam anggaran subsidi. Menurutnya, konsumen yang tetap memilih Pertamax biasanya memiliki alasan tertentu, seperti kebutuhan spesifik kendaraan atau kebiasaan yang telah terbentuk. “Mereka tahu bahwa Pertamax lebih cocok untuk mobil-mobil tertentu, jadi pergeseran ke Pertalite tidak terjadi secara masif,” ujar Purbaya.
ESDM, yang diwakili oleh Anggia, menyatakan bahwa pergeseran ini justru membantu memperkuat kebijakan subsidi. Dengan mempertahankan harga Pertalite dan Biosolar, pemerintah ingin menjamin akses bahan bakar yang terjangkau bagi masyarakat miskin dan menengah. “Shifting ke Pertalite diharapkan tidak mengganggu kestabilan harga subsidi karena tidak semua konsumen mengalami perubahan kebiasaan,” tambah Anggia.
Dwi Anggia juga menyampaikan bahwa penggunaan QR code pada Pertalite memungkinkan pemerintah melacak volume penjualan secara real-time. “Ini membantu kami mengambil keputusan yang lebih tepat waktu dan akurat,” ujar Anggia. Pertamina Patra Niaga diberi peran khusus untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tetap terjaga, terutama di tengah kenaikan harga Pertamax yang dianggap sebagai bagian dari upaya menyesuaikan ketersediaan bahan bakar dengan permintaan pasar.
Kebijakan Shifting BBM sebagai Strategi Kestabilan Harga
Kebijakan shifting BBM ini dianggap sebagai bentuk kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi dalam jangka panjang. Anggia menegaskan bahwa pemerintah berharap kebijakan ini tidak hanya mengurangi beban subsidi tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi konsumen. “Kenaikan harga Pertamax tidak akan mengganggu akses Pertalite karena tarifnya tetap terjangkau,” katanya.
Purbaya memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa pemerintah ingin menghindari inflasi energi yang berdampak luas. Ia mengakui bahwa pergeseran konsumen bisa berkontribusi pada penghematan anggaran subsidi, meski belum terjadi secara signifikan. “Perubahan harga ini diharapkan menjadi pengalaman yang membantu kami menyesuaikan kebijakan subsidi dengan dinamika pasar yang berubah,” ujar Purbaya.
Anggia menambahkan bahwa pengawasan terhadap pembelian Pertalite juga menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko penyalahgunaan subsidi. “Dengan menggunakan QR code, kami bisa memantau transaksi dan memastikan bahan bakar subsidi hanya digunakan oleh yang berhak,” jelasnya. Ia menekankan bahwa ESDM tidak ingin terjadi peningkatan volume konsumsi yang berlebihan karena bisa mengganggu keseimbangan anggaran pemerintah.
Pergeseran konsumen dari Pertamax ke Pertalite dinilai sebagai bentuk respons positif terhadap kenaikan harga. Namun, Purbaya mengingatkan bahwa ini hanya sebagian dari perubahan yang akan terjadi. “Shifting ini mungkin akan menjadi pengalaman pertama, tetapi kami perlu mempersiapkan skenario jika pergeseran lebih besar,” katanya.
Menurut data terbaru, perubahan harga Pertamax telah mulai berdampak pada volume penjualan. Namun, angka peningkatan masih terbatas. “Meski ada sedikit pergeseran, kita tetap optimistis karena sistem subsidi dan pengawasan telah diperkuat,” ujar Anggia. Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menyesuaikan struktur BBM dengan kebutuhan masyarakat yang berbeda.
Dwi Anggia juga menekankan bahwa kenaikan harga Pertamax tidak mengguncang kebijakan subsidi. “Kami berharap penggunaan Pertalite bisa terus bertumbuh, tetapi tetap memastikan subsidi tidak digunakan secara boros,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah sedang memantau pergeseran ini secara berkala untuk menyesuaikan kebijakan dalam waktu dekat.
