Hukum Kemarin: Beragam Perkembangan dalam KPK, Pembenihan, dan Anggaran
Meeting Results – Di tengah berbagai perkembangan hukum yang terjadi pada hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pemeriksaan terhadap seorang pejabat Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sementara itu, kepolisian juga menangkap seorang pria di Makassar yang diduga membunuh istrinya. Selain itu, dua lembaga yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2027. Berikut rangkuman peristiwa hukum yang menarik untuk dibaca kembali:
KPK Periksa Direktur ESDM terkait Dugaan Gratifikasi
Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM, Asep Permana (SEP), menjadi saksi dalam pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan gratifikasi. Pemeriksaan tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, hari ini. Pihak KPK mengungkapkan bahwa SEP dipanggil sebagai saksi dalam kasus terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama SEP selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin.
Berdasarkan catatan KPK, Asep Permana tiba di Gedung Merah Putih sekitar pukul 09.29 WIB untuk menghadiri panggilan pemeriksaan. Dalam kasus ini, dugaan korupsi berkaitan dengan pengadaan batu bara menjadi sorotan. KPK mencoba mengungkap alur dana serta peran pejabat dalam proyek-proyek tersebut.
Bupati Pati Didakwa Suap dan Gratifikasi Rp3,8 Miliar
Kasus suap dan gratifikasi juga mendapat perhatian publik. Bupati Non-aktif Pati, Sudewo, didakwa menerima uang dari berbagai proyek di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan. Total dana yang diduga diterima mencapai Rp3,8 miliar. Jaksa Penuntut Umum Joko Hermawan menjelaskan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang bahwa suap tersebut berasal dari kontraktor dan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek pembangunan infrastruktur perkeretaapian.
“Suap dan gratifikasi berasal dari para kontraktor pelaksana proyek maupun pejabat pembuat komitmen dalam sejumlah proyek pembangunan infrastruktur perkeretaapian itu,” kata Joko Hermawan dalam sidang yang berlangsung hari ini.
Dakwaan pertama menyebutkan bahwa Sudewo, dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi V DPR, menerima suap sebesar Rp1,3 miliar dari kontraktor yang bekerja di Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya KPK mengungkap praktik korupsi yang melibatkan pejabat daerah.
MA Usulkan Tambahan Anggaran Rp10,3 Triliun untuk 2027
Mahkamah Agung (MA) menuntut tambahan anggaran sebesar Rp10,303 triliun untuk tahun 2027. Jumlah ini di atas pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp16,959 triliun. Sekretaris MA, Sugiyanto, mengatakan bahwa kebutuhan anggaran nyata masih lebih besar daripada alokasi yang tersedia. “Meskipun telah memperoleh pagu indikatif sebesar Rp16,959 triliun, kebutuhan riil MA masih jauh lebih besar. Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan anggaran tahun 2027, MA memerlukan tambahan dana sebesar Rp10,303 triliun,” ungkap Sugiyanto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Jakarta.
Menurut Sugiyanto, pagu indikatif MA tahun 2027 terdiri dari dua bagian: program dukungan manajemen senilai Rp16,78 triliun, serta program penegakan hukum dan pelayanan sebesar Rp176,42 miliar. Ia menjelaskan bahwa alokasi ini diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional peradilan dan pelaksanaan program prioritas.
Kejaksaan Minta Tambahan Anggaran Rp28,151 Triliun pada 2027
Sementara itu, Kejaksaan Republik Indonesia juga mengusulkan tambahan anggaran. Mereka meminta dana tambahan sebesar Rp28,151 triliun untuk tahun 2027, di luar pagu indikatif Rp15,495 triliun yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan RI, Hendro Dewanto, menyatakan bahwa alokasi anggaran tahun 2027 belum memenuhi kebutuhan ideal Kejaksaan, yaitu Rp43,65 triliun.
“Besaran alokasi indikatif tahun 2027 belum memenuhi kebutuhan ideal Kejaksaan, yaitu sebesar Rp43,65 triliun,” kata Hendro Dewanto dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin.
Usulan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung tugas-tugas Kejaksaan, seperti penegakan hukum dan pelayanan publik. Hendro menjelaskan bahwa dana tambahan tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi dan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi penting Kejaksaan dalam 2027.
Suami Diduga Bunuh Istri di Makassar, Pelaku Ditangkap
Di sisi lain, kasus pembunuhan juga mencuri perhatian. Petugas kepolisian menangkap seorang pria berinisial SHM (21) yang diduga membunuh
