Menkum minta Ditjen PP kaji konsekuensi revisi UU Peradilan Militer
Pemerintah Siapkan Kajian Menyeluruh atas Putusan MK tentang Peradilan Militer
Atapkitadonasi.com – Pemerintah mulai menyiapkan langkah awal untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan menelaah secara menyeluruh dampak hukum yang muncul dari putusan tersebut sebelum pemerintah menetapkan arah kebijakan berikutnya.
Kajian itu diperlukan karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan dengan kewajiban merevisi undang-undang dalam jangka waktu tertentu, tetapi juga menyentuh sejumlah unsur mendasar dalam sistem peradilan militer. Pemerintah perlu memahami secara utuh pertimbangan hukum hakim konstitusi dan isi amar putusan agar proses tindak lanjut berjalan sesuai mandat konstitusi.
Supratman menegaskan sikap pemerintah untuk menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai undang-undang tersebut.
“Yang pasti, putusan MK pasti pemerintah akan hormati,” kata Supratman di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan pembahasan lanjutan nantinya akan melibatkan kementerian serta lembaga yang berkaitan dengan pengaturan peradilan militer. Namun, sebelum memasuki tahap koordinasi lintas lembaga, Ditjen PP diminta terlebih dahulu menyusun analisis lengkap mengenai konsekuensi dari putusan nomor 260/PUU-XXIII/2026.
“Sekarang kan kalau soal itu, pasti pada akhirnya nanti akan kami bahas di tingkat kementerian/lembaga. Nanti, sementara saya minta Dirjen PP untuk menyusun terkait dengan apa konsekuensi dari putusan tersebut,” ujarnya.
Perubahan Harus Diselesaikan dalam Dua Tahun
Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusannya dalam sidang pengucapan putusan pada Kamis, 15 Oktober 2026. Dalam perkara nomor 260/PUU-XXIII/2026, Mahkamah menyatakan UU Peradilan Militer harus diperbarui paling lambat dua tahun sejak putusan tersebut diucapkan.
Batas waktu ini memiliki arti penting. Jika pembentuk undang-undang tidak melakukan perubahan hingga dua tahun setelah pengucapan putusan, UU Nomor 31 Tahun 1997 akan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kehilangan kekuatan hukum mengikat.
Dengan demikian, tindak lanjut terhadap putusan tersebut bukan sekadar pembahasan administratif. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu menyiapkan rumusan perubahan yang mampu menjawab persoalan yang telah diidentifikasi Mahkamah, sekaligus menjaga kepastian hukum dalam pelaksanaan peradilan bagi prajurit TNI.
Supratman menilai pembacaan putusan secara lengkap menjadi syarat penting sebelum pemerintah menentukan langkah strategis. Ia menekankan bahwa perhatian tidak boleh hanya tertuju pada amar putusan, melainkan juga pada alasan, uraian, dan pertimbangan hukum yang melandasi kesimpulan Mahkamah.
“Karena kan harus utuh kita membacanya, baik di pertimbangannya maupun di-amar-nya,” tegas Supratman.
Sejumlah Materi Pokok Perlu Diperjelas
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa perubahan undang-undang perlu memuat pengaturan yang lebih jelas dan tegas mengenai definisi serta yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum. Kejelasan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI.
Pengaturan yurisdiksi menjadi salah satu bagian penting karena menentukan lingkungan peradilan yang berwenang memeriksa suatu perkara. Rumusan yang jelas diperlukan agar batas kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum dapat dipahami secara konsisten dalam penerapannya.
Mahkamah juga menyoroti kebutuhan untuk mewujudkan penyatuan peradilan militer secara penuh dalam sistem satu atap. Selain itu, perubahan undang-undang perlu mencakup pengaturan mengenai pengadilan militer pertempuran serta penyesuaian hukum acara yang diperlukan.
Hukum acara berperan mengatur tahapan penanganan perkara, mulai dari proses pemeriksaan hingga putusan. Karena itu, penyesuaian pada bagian ini perlu dikaji secara cermat agar sejalan dengan materi perubahan lain yang berkaitan dengan kewenangan peradilan dan mekanisme penyelesaian perkara.
Koordinasi Antarlembaga Menjadi Tahap Berikutnya
Setelah kajian Ditjen PP disusun, pemerintah akan membahas implikasinya bersama kementerian dan lembaga terkait. Proses tersebut diharapkan dapat memetakan substansi yang harus masuk ke dalam revisi undang-undang, termasuk dampaknya terhadap tata kelola peradilan militer yang berlaku saat ini.
Pendekatan lintas lembaga diperlukan karena revisi UU Peradilan Militer menyangkut aspek pembentukan peraturan, kelembagaan peradilan, hukum acara, dan kedudukan prajurit TNI dalam perkara pidana. Setiap unsur perlu dirumuskan secara saling berkaitan agar perubahan yang dilakukan tidak menimbulkan ketidakjelasan baru.
Putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus memberikan tenggat yang tegas bagi pembentuk undang-undang. Dalam dua tahun ke depan, proses pengkajian, koordinasi, dan penyusunan perubahan perlu diarahkan pada pemenuhan substansi yang telah digariskan Mahkamah.
Bagi masyarakat, revisi ini penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan kepastian aturan dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan prajurit TNI. Kejelasan tentang forum peradilan yang berwenang, tata cara pemeriksaan, dan struktur peradilan merupakan bagian dari upaya memastikan sistem hukum berjalan berdasarkan ketentuan konstitusional.
Pemerintah kini menempatkan kajian hukum sebagai pijakan pertama sebelum menetapkan kebijakan turunan. Hasil telaah tersebut akan menjadi dasar dalam pembahasan lebih lanjut guna memastikan perubahan UU Peradilan Militer dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Menkum minta Ditjen PP kaji konsekuensi?Menkum minta Ditjen PP kaji konsekuensi is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Menkum minta Ditjen PP kaji konsekuensi matter?Menkum minta Ditjen PP kaji konsekuensi matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.