Kejati Jabar Jadwal Ulang Pemeriksaan Wabup Indramayu Sebagai Tersangka
What Happened During – Bandung, Jumat (12/6) – Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) mengumumkan adanya penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Wakil Bupati (Wabup) Indramayu, Syafrudin, yang sebelumnya mangkir dari panggilan penyidik dalam kasus dugaan korupsi tunjangan anggota DPRD. Syafrudin, yang diberi nama panggilan S, tidak hadir pada hari ini karena alasan sakit, sebagaimana dijelaskan dalam surat yang telah dikirimkan kepada tim penyidik. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, menyatakan bahwa pihak kejaksaan akan menyusun ulang jadwal untuk pemeriksaan terhadap S, mengingat kondisi yang dialaminya.
Penyelidikan Korupsi DPRD Indramayu
Kasus korupsi ini terkait dengan dugaan penyimpangan dalam penggunaan tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu pada Tahun Anggaran 2022 hingga 2025. Dalam penyelidikan yang sedang berlangsung, penyidik Kejati Jabar mengungkap bahwa Syafrudin, yang saat ini menjabat sebagai Wabup, menjadi salah satu tersangka utama dalam kasus ini. Pemeriksaan terhadap S seharusnya dilakukan bersama dua pejabat lain, yaitu IM dan AF, yang keduanya terlibat dalam pengelolaan dana tersebut.
“Satu tersangka atas nama S tidak hadir di dalam pemeriksaan hari ini, dikarenakan sakit dan telah mengirim surat sakit kepada tim penyidik. Kita jadwal ulang,” kata Nur Sricahyawijaya.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Cahya, sapaan akrab dari Nur Sricahyawijaya, saat diwawancara di Bandung pada hari Jumat. Ia menjelaskan bahwa jadwal ulang diberikan karena tim penyidik baru saja menerima surat pemberitahuan dari Syafrudin mengenai ketidakhadirannya. “Karena kami, teman-teman penyidik, baru saja menerima surat pemberitahuan bahwa tidak hadir dengan alasan sakit, maka nanti akan dijadwalkan ulang. Belum tahu tanggal berapa,” tambah Cahya.
Proses Pemeriksaan Tersangka
Sementara itu, dua tersangka lain, IM dan AF, memenuhi panggilan penyidik Kejati Jabar secara aktif. IM, mantan Plt Sekretaris DPRD Indramayu, dan AF, Sekretaris DPRD Indramayu periode 2022-2025, menjalani pemeriksaan intensif sejak pagi hari hingga sore. “Hari ini penyidik Pidsus Kejati Jabar telah memanggil tiga orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022 sampai 2025,” ujar Cahya.
“Karena kami, teman-teman penyidik, baru saja menerima surat pemberitahuan bahwa tidak hadir dengan alasan sakit, maka nanti akan dijadwalkan ulang. Belum tahu tanggal berapa,” kata Cahya.
Dalam penyelidikan ini, Kejati Jabar telah melakukan penggeledahan di Kantor DPRD Indramayu pada Rabu (10/6) lalu untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung. Hasil dari operasi tersebut diharapkan dapat memperkuat proses penyidikan terhadap para tersangka. Cahya mengatakan bahwa materi pemeriksaan serta barang bukti yang disita selama penggeledahan belum bisa diungkapkan secara detail karena proses penyelidikan masih berlangsung. “Jadi terkait materi pemeriksaan ataupun hasil dari penggeledahan kemarin, saya belum bisa sampaikan karena proses pemeriksaannya masih sedang berlangsung,” tambahnya.
Langkah pemeriksaan tersangka ini merupakan lanjutan dari manuver cepat tim penyidik yang sebelumnya melakukan penggeledahan di Gedung DPRD Indramayu untuk mengamankan dokumen-dokumen terkait. “Penyidik Kejati Jabar, saya konfirmasi untuk pengecekan ke bidang terkait, memang dilakukan penggeledahan,” tutur Cahya. Ia menegaskan bahwa penggeledahan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan kasus korupsi yang diduga merugikan keuangan negara.
Kasus ini menunjukkan komitmen Kejati Jabar dalam menegakkan hukum terhadap para pelaku korupsi. Dengan adanya pemeriksaan ulang terhadap Syafrudin, pihak kejaksaan ingin memastikan semua sisi dari kasus tersebut ditelusuri secara menyeluruh. IM dan AF, yang telah memenuhi panggilan, diperiksa sebagai bagian dari upaya mengungkap praktik penyimpangan yang terjadi selama periode penganggaran 2022-2025. Dua tersangka tersebut dianggap sebagai bagian dari sistem yang melibatkan penyalahgunaan dana tunjangan DPRD.
Kehadiran IM dan AF menunjukkan kooperasi mereka dalam penyelidikan ini. Mereka tidak menghindar dari panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan secara aktif. Sementara itu, Syafrudin yang masih mangkir, akan dipanggil kembali sesuai jadwal yang telah disusun. Cahya menjamin bahwa penyidik Pidsus Kejati Jabar akan segera mengirimkan surat panggilan kedua kepada Syafrudin guna mempercepat proses penyelidikan. “Kita akan jadwalkan ulang untuk memastikan proses berjalan lancar,” ujarnya.
Penyelidikan ini menjadi sorotan karena melibatkan pejabat tinggi seperti Wabup Indramayu dan pejabat dewan. Dengan adanya tiga tersangka yang berbeda peran, Kejati Jabar berharap bisa mengidentifikasi keseluruhan jaringan korupsi. Pemanggilan ulang terhadap Syafrudin adalah salah satu langkah penting dalam menuntaskan kasus ini. Meski belum ada detail mengenai hasil pemeriksaan, langkah kejaksaan dianggap sebagai tindakan yang tepat untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam proses penyidikan.
Dalam konteks kasus korupsi tunjangan DPRD, dugaan penyimpangan tersebut melibatkan penggunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Syafrudin, yang menjabat Ketua DPRD Kabupaten Indramayu periode 2019-2024, diduga menjadi pelaku utama dalam penyalahgunaan dana tersebut. Tim penyidik Kejati Jabar mengklaim bahwa mereka telah melakukan upaya maksimal untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. “Penyidik Kejati Jabar, saya konfirmasi untuk pengecekan ke bidang terkait, memang dilakukan penggeledahan,” ujar Cahya.
Proses penyidikan ini diharapkan akan berlangsung cepat dan efektif. Dengan adanya pemeriksaan ulang, Kejati Jabar ingin memastikan semua pihak terlibat diberikan kesempatan untuk menjelaskan peran mereka. Dua tersangka lain yang hadir, IM dan AF, dinilai sebagai bagian dari tim yang terlibat dalam pengelolaan dana tunjangan. Pemeriksaan intensif terhadap mereka akan memperjelas alur kasus serta hubungan antar pejabat yang terlibat.
Kasus korupsi ini menjadi contoh dari upaya pemerintah dalam menindaklanjuti pelanggaran keuangan yang terjadi di lembaga legislatif. Kejati Jabar berkomitmen untuk menuntaskan investigasi hingga tuntas, termasuk menelusuri kemungkinan adanya kerja sama atau konspirasi ant
