Kebijakan Baru: Perpusnas jadikan “Relima” penggerak utama budaya literasi

Perpusnas Jadikan “Relima” Penggerak Utama Budaya Literasi

Jakarta – Program Relawan Literasi Masyarakat (Relima) menjadi fokus utama Perpustakaan Nasional Indonesia (Perpusnas) dalam mendorong peningkatan kesadaran literasi di seluruh wilayah negara. Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, mengatakan literasi merupakan pondasi penting untuk membangun kehormatan bangsa. Relima, menurutnya, berperan aktif dalam membangun kesadaran masyarakat secara langsung.

Pengakuan Terhadap Peran Masyarakat

Aminudin menegaskan, selain memberikan dampak, program ini juga bertujuan untuk menciptakan perubahan dalam pola pikir masyarakat. Pada 2026, jumlah relawan Relima diharapkan mencapai 360 orang yang menyebar di hampir 200 kabupaten/kota di Indonesia.

“Yang dikejar bukan sekadar program berjalan, melainkan dampaknya. Relima memberikan efek besar karena menggerakkan masyarakat langsung,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Transformasi Perpustakaan Menjadi Ruang Aktif

Menurut Aminudin, Perpusnas berupaya mendekatkan budaya literasi ke berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian, perpustakaan tidak lagi dianggap sebagai tempat penyimpanan buku, melainkan sebagai pusat kegiatan kreatif dan pemberdayaan.

“Perpustakaan harus menjadi ruang hidup, bukan sekadar tempat buku, melainkan tempat bertemunya ide, gagasan, dan aktivitas masyarakat,” tuturnya.

Peran Literasi yang Lebih Luas

Aminudin juga menyoroti bahwa literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi mencakup kemampuan berpikir kritis, menilai informasi, serta menciptakan inovasi. Menurutnya, bangsa yang memiliki martabat pasti memiliki tingkat literasi yang tinggi.

“Tidak ada satupun bangsa yang bermartabat jika tingkat literasinya rendah. Literasi adalah fondasi peradaban manusia, dari mengenali lingkungan hingga menciptakan hal baru,” ujarnya.

Kebijakan Afirmatif untuk Penguatan Literasi

Dalam konteks kebijakan, Perpusnas mendorong langkah afirmatif dengan mengalokasikan minimal 10 persen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk memperoleh buku bacaan non-teks. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem literasi di lingkungan pendidikan.

Aminudin menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam membangun budaya literasi. Ia menambahkan, Perpusnas perlu didengar oleh masyarakat dan para pengambil kebijakan, karena di sinilah peradaban manusia terbentuk.