Peneliti Sebut Perubahan Iklim Tekan Ekonomi Kelompok Rentan
Key Discussion – Di Makassar, para peneliti dari Program Kolaborasi untuk Pengetahuan, Inovasi, dan Kemitraan (KONEKSI) mengungkapkan bahwa perubahan iklim semakin berdampak signifikan pada kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia. Temuan penelitian ini menyebutkan bahwa tantangan ekonomi yang dihadapi kelompok ini semakin memburuk akibat tekanan dari perubahan iklim. Dalam workshop dan diskusi panel yang diadakan Rabu lalu, Dr. Welmince Djulete, salah satu peneliti dari Kupang, menjelaskan bahwa fenomena perubahan iklim tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengancam kemampuan ekonomi masyarakat pesisir dan petani.
“Kemunculan fenomena ini menyebabkan penurunan kuantitas serta kualitas hasil tangkapan nelayan dan hasil panen petani, yang berujung pada depresi ekonomi di tingkat keluarga,” ujar Welmince.
Program KONEKSI merupakan proyek riset yang melibatkan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Australia. Inisiatif ini dikoordinasikan oleh Monash University Australia, Monash University Indonesia, Universitas Hasanuddin, serta sejumlah organisasi berbasis komunitas dan mitra strategis di wilayah Indonesia Timur. Penelitian dilakukan di beberapa daerah, termasuk Makassar, Maros, Gowa, Kupang, dan Lombok, dengan fokus pada penguatan ketahanan iklim melalui pengembangan ekonomi alternatif.
Hasil riset mengungkap bahwa perubahan iklim menjadi penghalang utama bagi keberlanjutan mata pencaharian masyarakat rentan. Welmince menambahkan bahwa pendapatan kelompok ini cenderung menurun, terutama karena ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim. “Dampak terbesar dirasakan oleh masyarakat yang bergantung pada hasil alam, seperti penurunan ikan yang dimasak di pasar atau panen tanaman pangan yang mengering akibat cuaca ekstrem,” jelasnya.
Model Ketahanan Iklim Berkelanjutan
Untuk mengatasi tantangan tersebut, tim peneliti merancang Model Ketahanan Iklim Berkelanjutan melalui Pelibatan Komunitas (MoFCREC) yang diperuntukkan bagi wilayah Indonesia Timur. Model ini bertujuan meningkatkan daya tahan komunitas terhadap perubahan iklim dengan memperkenalkan alternatif ekonomi yang lebih stabil. Selain itu, MoFCREC juga bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait adaptasi perubahan iklim.
Welmince menjelaskan bahwa rekomendasi utama dari penelitian adalah kebutuhan penganggaran yang lebih inklusif untuk kelompok rentan. “Masyarakat rentan sering kali kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena dianggap kurang memenuhi kriteria perbankan,” tegasnya. Ia menyebutkan bahwa stigma yang ada membuat perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia dianggap tidak mampu mengelola uang secara efektif. Akibatnya, mereka terpaksa mengambil pinjaman dari rentenir atau lembaga keuangan informal yang memiliki bunga lebih tinggi.
“Teman-teman penyandang disabilitas sering kali sulit mengambil kredit karena adanya stigma yang menyebabkan ketidakpercayaan. Akibatnya, mereka terpaksa lari ke rentenir informal,” tambah Welmince.
Dalam upaya mengurangi kesenjangan ini, workshop menghadirkan lembaga keuangan formal dan koperasi untuk membahas mekanisme pembiayaan yang lebih inklusif. “Kebijakan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pendampingan yang tepat bisa membantu kelompok rentan mengakses modal yang aman serta terjangkau,” kata Welmince. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas lokal untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.
Impak Sosial Perubahan Iklim
Rosmiati Sain, dari LBH APIK Sulawesi Selatan, menyoroti dampak sosial yang muncul akibat tekanan ekonomi akibat perubahan iklim. Menurutnya, kesulitan keuangan bisa memicu berbagai masalah domestik, termasuk utang, kekerasan, hingga konflik hukum. “Ketidakmampuan membayar utang tepat waktu sering kali berujung pada tindakan pidana, seperti laporan penipuan atau pencurian, karena kebutuhan hidup yang mendesak,” jelas Rosmiati.
“Akibat tidak mampu membayar utang tepat waktu, masalah domestik ini kerap berujung pada ranah pidana, seperti laporan penipuan, penggelapan, hingga meningkatnya kasus pencurian karena desakan kebutuhan hidup,” kata Rosmiati.
Rosmiati menambahkan bahwa kelompok rentan sering kali tidak memiliki akses ke sumber daya yang memadai untuk mengatasi krisis ekonomi. “Sering kali, mereka terjebak dalam siklus utang yang berulang, terutama ketika penghasilan tidak stabil akibat perubahan iklim,” katanya. Ia menekankan perlunya pendekatan yang lebih proaktif dari pemerintah untuk melindungi kelompok rentan dari dampak ekonomi yang semakin berat.
Sebagai langkah konkret, tim peneliti telah menyusun buku saku yang berisi strategi adaptasi dan rencana aksi mandiri bagi komunitas rentan. Buku ini mencakup 54 halaman dan dirancang untuk menjadi panduan praktis bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Selain itu, hasil riset ini juga diselaraskan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan agenda nasional untuk pembangunan yang lebih inklusif.
Dalam forum tersebut, para peneliti menyerahkan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Rekomendasi ini diharapkan menjadi bahan untuk menyusun kebijakan pembangunan dan anggaran di masa depan. “Kebijakan yang lebih inklusif akan membantu memperkuat daya tahan ekonomi kelompok rentan, terutama dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin ekstrem,” ujar Welmince.
Menurut Rosmiati, kebijakan tersebut juga harus disertai dengan kepedulian sosial dan pendidikan finansial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat pembiayaan inklusif. “Masyarakat perlu dipandu agar bisa mengelola dana dengan baik, terutama saat menghadapi tekanan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya. Ia menyoroti bahwa pendidikan tentang keuangan dan perubahan iklim bisa menjadi faktor penting dalam mencegah masalah sosial yang muncul akibat ketidakstabilan ekonomi.
Program KONEKSI juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. “Kerja sama antara pemerintah, akademisi, serta masyarakat lokal adalah kunci dalam membangun ketahanan iklim yang inklusif,” kata Welmince. Ia menambahkan bahwa keberhasilan program ini tergantung pada keberlanjutan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang mendukung partisipasi aktif masyarakat rentan dalam pengambilan keputusan.
Dalam konteks ini, para peneliti menyebutkan bahwa keterlibatan komunitas dalam pengembangan ekonomi alternatif adalah langkah penting untuk membangun resiliensi terhadap perubahan iklim. “Dengan menggandeng masyarakat, kita bisa menciptakan model yang tidak
