Profesor Trisakti Pujian Perbaikan Tata Kelola MBG Oleh BGN
Key Strategy – Dalam sebuah wawancara di Jakarta, Profesor Trubus Rahardiansah, seorang Guru Besar Ilmu Sosiologi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, menyampaikan apresiasi terhadap langkah baru yang diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam meningkatkan pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan komitmen kuat untuk memperbaiki sistem yang sebelumnya dianggap tidak optimal. Trubus menekankan bahwa perbaikan tata kelola MBG bukan hanya sekadar upaya memperkuat efektivitas program, tetapi juga penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat yang sempat tergoyahkan akibat kekurangan dalam implementasi sebelumnya.
Evaluasi sebagai Kunci Pemulihan Kepercayaan
Trubus menyoroti bahwa evaluasi pelaksanaan MBG harus menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas program. “Dengan evaluasi yang tepat, kita bisa mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang mungkin menghambat tujuan besar MBG,” katanya. Ia menambahkan, program ini diperkirakan memiliki dampak luas bagi kesehatan masyarakat, sehingga keberhasilannya bergantung pada sistem pengelolaan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
“Program MBG adalah langkah strategis yang seharusnya menjadi investasi jangka panjang bagi kesehatan bangsa,” ujarnya. “Jika tata kelola tidak diperbaiki, kepercayaan publik bisa terus menurun, bahkan mengarah pada kecurigaan terhadap penggunaan anggaran negara.”
Arah Baru BGN: Fokus pada Transparansi
Kepala BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, dianggap oleh Trubus telah mengambil langkah yang tepat dalam mengarahkan program ini. Menurutnya, perubahan ini menunjukkan komitmen untuk mengembalikan MBG sebagai program yang berdampak nyata bagi masyarakat. “Langkah-langkah yang diambil oleh Nanik Sudaryati Deyang menunjukkan kemauan untuk mengubah paradigma pengelolaan MBG,” papar Trubus. Ia berharap perbaikan ini bisa berkelanjutan dan menjadi contoh bagi program lain yang memiliki dampak sosial serupa.
Kurangnya Akuntabilitas dalam Pengadaan
Trubus juga mengkritik proses pengadaan barang dalam MBG sebelumnya. Menurutnya, beberapa pengadaan dinilai tidak relevan langsung dengan tujuan utama program, yakni memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. “Banyak kebijakan yang disusun tanpa keterlibatan publik, sehingga muncul risiko penyimpangan anggaran yang tidak terpantau,” ujarnya. Ia menyarankan bahwa ke depan, setiap keputusan pengadaan harus diperiksa keberelatifannya terhadap tujuan MBG, agar dana tidak dialokasikan secara tidak tepat.
Perbaikan Basis Data sebagai Prioritas
Selain evaluasi tata kelola, Trubus menyoroti pentingnya validitas data penerima manfaat MBG. “Salah satu masalah besar yang belum terselesaikan adalah ketidakakuratan basis data,” katanya. Ia menjelaskan bahwa tanpa data yang jelas, ada potensi kekeliruan dalam distribusi bantuan, bahkan menimbulkan risiko korupsi. “Jika angka penerima manfaat disebutkan puluhan juta, tetapi basis datanya tidak dipublikasikan, maka publik akan meragukan kebenaran angka tersebut,” tambahnya.
“Sampai saat ini, basis data MBG belum menjadi prioritas. Ini adalah pekerjaan rumah besar yang harus segera diatasi,” ujarnya. “Dengan pendataan yang terintegrasi, kita bisa memastikan bahwa bantuan sampai ke sasaran yang benar, tanpa ada pemotongan atau penyimpangan anggaran.”
Risiko Penyimpangan Akibat Sistem yang Tidak Terstruktur
Trubus menekankan bahwa sistem tata kelola yang buruk selama ini menjadi penyebab munculnya berbagai kelemahan dalam MBG. “Ketidakakuratan data, kurangnya pengawasan, serta kurangnya transparansi dalam penggunaan dana, semuanya berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam pelayanan gizi,” papar Trubus. Ia mengingatkan bahwa MBG seharusnya menjadi investasi untuk membangun generasi yang sehat, bukan hanya sebagai alat untuk kepentingan kelompok tertentu.
Transformasi MBG: Dari Kebijakan ke Praktik
Menurut Trubus, perbaikan tata kelola MBG tidak bisa dipisahkan dari transformasi struktural dalam pemerintahan. “BGN sekarang harus menjadi mitra yang mampu memastikan kebijakan dibuat dengan partisipasi masyarakat,” katanya. Ia menyarankan bahwa proses pengambilan keputusan harus lebih terbuka, agar semua pihak bisa terlibat dalam memantau pelaksanaan program. “Jika pengadaan tidak direncanakan dengan tepat, dampaknya bisa berkebalikan dengan tujuan MBG,” lanjutnya.
Kontrak Kerja Sama sebagai Bukti Akuntabilitas
Trubus menambahkan bahwa kontrak kerja sama antara BGN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus diakses oleh publik sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran negara. “Setiap yayasan yang menerima dana harus bertanggung jawab sepenuhnya,” ujarnya. “Dengan kontrak yang jelas, risiko penyimpangan bisa diminimalkan, dan negara tidak selalu menjadi pihak yang menanggung akibat ketika terjadi masalah.”
Menurut Trubus, kunci keberhasilan MBG terletak pada harmonisasi antara kebijakan dan implementasi. “Program ini harus dijalankan dengan prinsip-prinsip manajemen yang kuat, agar tidak hanya mengejar target kuantitatif, tetapi juga mampu mencapai dampak kualitatif yang berkelanjutan,” katanya. Ia berharap bahwa BGN, sebagai lembaga yang bertugas memastikan keberlanjutan program, mampu memperbaiki semua aspek yang masih rentan.
Kepercayaan Publik sebagai Tujuan Utama
Trubus menyatakan bahwa pemulihan kepercayaan publik adalah prioritas utama BGN. “Masyarakat mempercayai MBG sebagai program yang benar-benar menguntungkan, tetapi kepercayaan itu bisa tergoyahkan jika sistemnya tidak diperbaiki,” ujarnya. Ia menekankan bahwa keberhasilan MBG bukan hanya ditentukan oleh jumlah penerima manfaat, tetapi juga oleh kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.
Dalam kesimpulannya, Trubus meminta BGN untuk terus mengoptimalkan pengelolaan MBG, termasuk memperkuat sistem pendataan dan memastikan setiap kebijakan disusun dengan keterbukaan. “Dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan, MBG bisa menjadi program yang benar-benar mengubah kondisi gizi masyarakat,” papar Trubus. Ia juga berharap bahwa BGN bisa menjadi contoh sukses dalam mengelola program nasional yang memiliki dampak luas dan berkelanjutan.
