AS berupaya hindari tuduhan kejahatan perang dalam serangan ke Iran

AS Berusaha Hindari Tuduhan Pelanggaran Hukum dalam Serangan ke Iran

Moskow – Politico melaporkan bahwa pemerintah Amerika Serikat sedang berusaha menghindari tuduhan pelanggaran hukum internasional akibat serangan terhadap infrastruktur Iran. Dua pejabat Pentagon, yang tidak menyebutkan nama, menjadi sumber informasi dalam laporan tersebut. Pentagon saat ini sedang meninjau daftar fasilitas energi Iran, termasuk beberapa yang juga digunakan oleh militer, selain itu sebagai penopang kebutuhan warga sipil.

Perdebatan Intensif di Lingkup Pentagon

Terjadi perdebatan sengit di lingkup Pentagon mengenai batasan antara target militer dan sipil. Contohnya, beberapa pejabat di Washington meyakini bahwa pabrik desalinasi air dapat dianggap sebagai target karena kebutuhan militer terhadap air minum. Dalam laporan, disebutkan bahwa hal ini memicu diskusi panjang di dalam kementerian pertahanan.

Juru Bicara PBB Stephanie Dujarric menyatakan bahwa serangan AS terhadap fasilitas sipil di Iran, seperti jembatan dan pembangkit listrik, akan melanggar hukum internasional.

Peringatan dari Presiden Trump

Pada 30 Maret, Presiden Donald Trump menegaskan bahwa AS akan menghancurkan sepenuhnya semua fasilitas energi Iran, termasuk pembangkit listrik, sumur minyak, Pulau Kharg, dan pabrik desalinasi. Ia menyatakan langkah ini akan diambil jika kesepakatan damai tidak tercapai dan Selat Hormuz belum dibuka kembali. Sementara pada Minggu, Trump memperingatkan Iran tentang “Hari Pembangkit Listrik dan Hari Jembatan” pada 7 April, kecuali jika Iran membuka kembali Selat tersebut untuk lalu lintas.

Agresi Militer dan Balasan Iran

Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan militer pada 28 Februari terhadap berbagai lokasi di Iran, termasuk Teheran. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan serta hilangnya nyawa warga sipil. Sebagai respons, Iran membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.