KJRI Johor Berupaya Lindungi WNI Korban Kekerasan Majikan di Malaysia
Facing Challenges – Kuala Lumpur – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru mengungkapkan bahwa mereka memberikan perlindungan serta bantuan kepada tiga tenaga kerja asal Indonesia yang mengalami perlakuan kekerasan dari majikan di Malaysia. Dalam pernyataan resmi yang diterima ANTARA, KJRI menegaskan bahwa para korban, yang bernama YY, SH, dan YA, berada dalam kondisi yang membutuhkan perlindungan tambahan setelah video kekerasan mereka menjadi viral di media sosial. Dua di antaranya, YY dan SH, telah dipindahkan ke Tempat Tinggal Sementara (TTS) KJRI Johor Bahru guna mendapatkan dukungan lebih lanjut. Sementara itu, YA, yang sebelumnya tinggal di Johor, telah kembali ke Kuala Lumpur sebelum insiden tersebut terkenal secara luas.
Korban Kekerasan Kerap Mengalami Perlakuan Kekacauan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketiga WNI tersebut sering mengalami perlakuan tidak manusiawi selama bekerja di Malaysia. Salah satu kejadian penyiksaan terjadi sekitar akhir tahun 2025 hingga awal 2026, ketika salah satu dari mereka mengalami pemukulan yang cukup parah. Setelah insiden tersebut, ketiga korban meninggalkan tempat kerja mereka di Kampung Melayu Majidee, Johor, karena merasa takut melaporkan pengalaman buruk yang dialami. Namun, rasa aman mereka terusik setelah mengungkapkan bahwa majikan mereka masih berpotensi mengancam keselamatan mereka.
KJRI Johor Bahru menyatakan bahwa YY dan SH memutuskan untuk melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami. Mereka tidak hanya menjadi korban fisik, tetapi juga mengalami tekanan psikologis selama berada di Malaysia. Kondisi ini membuat mereka sulit untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara mandiri. Dalam upaya mempercepat penyelesaian, KJRI langsung berkoordinasi dengan polisi setempat dan mengajukan laporan resmi untuk menindaklanjuti tindakan majikan mereka.
Pihak Kepolisian Terlibat dalam Penanganan Kasus
Menurut pernyataan dari Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Johor Bahru Utara, empat orang diduga pelaku kekerasan telah diamankan pada 13 Juni 2026. Kepolisian mengklaim bahwa investigasi sudah dimulai, dengan fokus pada pemeriksaan keterangan saksi dan pengumpulan bukti. Meski demikian, KJRI Johor Bahru masih terus bekerja untuk memastikan pendampingan hukum terhadap korban. YA, yang berada di Kuala Lumpur, menjadi prioritas dalam proses penjemputan, karena ia belum diambil oleh pihak berwenang.
KJRI juga menjelaskan bahwa ketiga korban bekerja di Malaysia secara non-prosedural, tanpa memiliki izin kerja yang sah. Paspor mereka masih dipegang oleh majikan, yang menjadi salah satu faktor mengapa mereka enggan melaporkan kasus sebelumnya. Hal ini mengakibatkan para pekerja tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai selama mengalami perlakuan buruk. YY, yang pertama kali melaporkan insiden, menjadi titik awal dari upaya KJRI untuk membuka suara bagi korban lainnya.
Penanganan Kasus Dilakukan dengan Kolaborasi Lintas Instansi
Untuk memastikan penyelesaian kasus ini berjalan optimal, KJRI Johor Bahru bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan KBRI Kuala Lumpur. Koordinasi intensif dilakukan agar semua aspek perlindungan, pendampingan hukum, dan penanganan korban dapat terjalin secara menyeluruh. KJRI juga berupaya memberikan bantuan hukum dan pemantauan terhadap proses penuntutan, agar korban tidak merasa tertinggal dalam upaya menyelesaikan permasalahan mereka.
Sementara itu, KJRI mengimbau seluruh WNI yang bekerja di luar negeri untuk mematuhi prosedur yang ditetapkan. Penggunaan jalur penempatan kerja yang resmi, menurut mereka, akan memberikan perlindungan hukum dan ketenagakerjaan yang lebih baik. KJRI juga menyarankan pekerja untuk segera melaporkan perlakuan tidak adil kepada lembaga yang relevan, terutama melalui WA Hotline KSATRIA yang telah disediakan. Nomor yang dapat dihubungi adalah +60105288040.
Kondisi Korban dan Proses Pengaduan
Menurut laporan, ketiga korban mengalami penderitaan yang berkepanjangan, termasuk kelelahan fisik, ketidakadilan dalam penggajian, serta tekanan mental dari majikan mereka. YY, yang menjadi pengadu pertama, menyatakan bahwa kondisi di tempat kerja semakin memburuk setelah insiden pemukulan terjadi. “Saya merasa takut karena majikan sering memukul saya secara tiba-tiba dan tidak memberi jeda untuk beristirahat,” kata YY dalam wawancara terpisah. Hal ini memicu keinginan YY untuk melaporkan kejadian tersebut ke KJRI, yang menjadi langkah penting dalam proses penyelamatan.
KJRI Johor Bahru menegaskan bahwa mereka akan terus memantau perkembangan kasus dan memberikan dukungan maksimal kepada para korban. Dalam beberapa hari terakhir, KJRI berupaya menjangkau YA di Kuala Lumpur untuk menjamin perlindungan yang sama. Selain itu, mereka juga memberikan bimbingan hukum kepada YY dan SH, agar proses pengaduan mereka bisa berjalan lancar. “Kami berkomitmen untuk menjaga kepentingan WNI yang bekerja di luar negeri,” kata perwakilan KJRI dalam pernyataan resmi.
Langkah Preventif untuk Menghindari Penyiksaan di Masa Depan
Sebagai bagian dari penanganan, KJRI Johor Bahru memberikan edukasi kepada para WNI mengenai hak-hak mereka sebagai pekerja migran. Mereka menekankan pentingnya memahami kontrak kerja, peraturan upah, serta prosedur melaporkan kekerasan. Dengan adanya sosialisasi tersebut, KJRI berharap mencegah terulangnya kasus serupa. Mereka juga mendorong pihak majikan untuk mengadakan audit terhadap pengelolaan tenaga kerja, terutama terhadap pekerja yang tidak memiliki dokumen resmi.
KJRI juga berharap bahwa masalah ini menjadi pelajaran bagi pihak-pihak terkait. “Kami menyarankan para majikan untuk lebih berhati-hati dalam menempatkan WNI sebagai pekerja rumah tangga, karena kekerasan tidak hanya mengganggu kesejahteraan korban, tetapi juga memperparah situasi migran di Malaysia,” imbuh salah satu staf KJRI dalam wawancara. Dengan langkah-langkah ini, KJRI menegaskan bahwa mereka siap memberikan bantuan hukum
