Rencana Khusus: Integrasi CCTV gedung di Jakarta dapat perkuat keamanan kota
Integrasi CCTV Gedung Swasta di Jakarta Dukung Penguatan Keamanan Kota
Jakarta, Selasa – Mujiyono, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, menilai langkah pemerintah menggabungkan sistem kamera pengawas gedung swasta dengan infrastruktur pemerintah DKI Jakarta dianggap strategis. Ia menyatakan, “Integrasi CCTV gedung swasta ini adalah langkah tepat karena memperluas cakupan pengawasan tanpa menguras anggaran daerah.” Tindakan ini, menurut Mujiyono, dapat meningkatkan efektivitas pemantauan keamanan kota secara keseluruhan.
Berdasarkan studi yang dilakukan Pricewaterhouse Coopers (PwC) pada 2017, Jakarta membutuhkan sekitar 70.000 titik CCTV untuk mencapai tingkat keamanan optimal. Namun, hingga saat ini, jumlah kamera yang telah terpasang oleh Pemprov DKI Jakarta hanya mencapai 1.494 titik. Mujiyono menyetujui rencana pemerintah mewajibkan bangunan dengan lantai lebih dari empat mengintegrasikan sistem CCTV ke dalam jaringan pemerintah, serta terus mendorong pemasangan kamera di tingkat kelurahan.
Di sisi lain, pengembangan 30.000 titik CCTV di tingkat RT/RW masih tertunda, salah satunya karena keterbatasan dana. Mujiyono menekankan kebutuhan kejelasan dasar hukum, pengawasan kualitas perangkat, penguatan kemampuan pusat pengendali (command center) dan operator, serta penggunaan peta risiko sebagai dasar pemasangan. “Implementasi integrasi CCTV harus diawasi secara ketat agar berjalan maksimal,” imbuhnya.
“Gedung-gedung yang memiliki lantai di atas empat akan dikoneksikan ke sistem CCTV Pemprov DKI Jakarta, sehingga Jakarta dapat membangun sistem keamanan yang lebih terpadu,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta Pusat, Sabtu (4/4).
Pramono menilai inisiatif ini sebagai bagian dari upaya modernisasi pengawasan dan keamanan kota. Dengan integrasi kamera pengawas, Pemprov DKI Jakarta diharapkan bisa memantau kondisi wilayah secara lebih cepat, termasuk dalam menangani kejadian darurat, tindak kriminal, serta pengelolaan lalu lintas. Selain itu, langkah ini bertujuan menjangkau area hingga tingkat kelurahan dalam sistem pemantauan yang lebih luas.