Imigrasi DKI Jakarta Kolaborasi dengan KPK untuk Meningkatkan Budaya Anti-Korupsi dan Kualitas Layanan Publik
What Happened During – Jakarta, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya memperkuat budaya anti-korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang keimigrasian. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih transparan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Imigrasi DKI Jakarta, Pamuji Raharja, menekankan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi bagian dari kebijakan rutin, bukan sekadar ritual formal.
Langkah Nyata untuk Memutus Rantai Penyimpangan
Dalam wawancara yang dilakukan di Jakarta, Selasa, Pamuji menegaskan bahwa sosialisasi anti-korupsi ini bukan hanya sekadar formalitas. Tujuannya adalah untuk memutus rantai penyimpangan, mengatasi celah-celah pungutan liar (pungli), dan memperkuat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, perubahan mendasar dalam perilaku para pemimpin satuan kerja menjadi kunci untuk menciptakan transformasi budaya.
“Sosialisasi ini bukan sekadar formalitas untuk menggugurkan kewajiban administratif. Ini adalah langkah nyata kita untuk memutus mata rantai penyimpangan, menutup celah-celah rawan pungli, dan memperkuat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG),” ujar Pamuji dalam keterangan resmi.
Kepala satuan kerja dan pejabat struktural diberi peran penting sebagai benteng pertama dalam menjaga integritas lembaga. Pamuji mengimbau mereka untuk tidak hanya memerintah, tetapi juga menjadi contoh yang baik dalam disiplin dan kebersihan bekerja. “Jadilah teladan yang mampu menunjukkan kedisiplinan dan kebersihan dalam bekerja,” tegasnya.
Penilaian Ombudsman RI sebagai Bahan Evaluasi
Sebagai bagian dari program ini, sosialisasi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan publik berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI. Evaluasi tersebut diharapkan mendorong perbaikan sistem dan peningkatan standar pelayanan keimigrasian, sehingga lebih responsif, akuntabel, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam prosesnya, lembaga seperti Ombudsman RI dan KPK berperan sebagai mitra dalam memastikan transparansi.
Pamuji menjelaskan bahwa keberhasilan reformasi keimigrasian bergantung pada kemampuan instansi untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat. “Komitmen terhadap integritas harus diwujudkan melalui tindakan konkret, bukan hanya pengumuman,” tambahnya. Dengan menggabungkan kekuatan internal dan eksternal, seperti KPK, Imigrasi DKI Jakarta berharap menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih dan terpercaya.
Prestasi Jakarta Pusat sebagai Contoh Terbaik
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat mencatatkan pencapaian positif dengan meraih penilaian kategori “Baik/Sangat Baik” dalam penyelenggaraan layanan publik. Capaian ini menjadi bukti bahwa upaya penguatan budaya anti-korupsi dapat menghasilkan hasil nyata. Pamuji mengungkapkan bahwa prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi satuan kerja lainnya untuk terus berinovasi dan meningkatkan standar pelayanan.
Penilaian Ombudsman RI menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Jakarta Pusat berhasil menerapkan sistem yang efektif dalam melayani masyarakat. Menurut Pamuji, kesuksesan ini tidak terlepas dari kegigihan seluruh jajaran pegawai dalam menjaga kualitas dan keandalan layanan. “Kami terus berusaha mengoptimalkan proses administrasi, agar tidak ada celah korupsi,” jelasnya.
Upaya Bersama untuk Membangun Sistem Pelayanan Profesional
Kerja sama antara Kanwil Imigrasi DKI Jakarta dengan KPK dan Ombudsman RI mencerminkan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Dalam rangkaian kegiatan, pihak-pihak terkait berupaya menyatukan langkah-langkah strategis agar layanan keimigrasian menjadi lebih mudah diakses dan bebas dari praktik korupsi. “Kolaborasi ini adalah langkah penting untuk memastikan semua proses keimigrasian terlaksana secara adil dan terbuka,” kata Pamuji.
Selain itu, keberhasilan ini juga didukung oleh berbagai inisiatif internal, seperti pelatihan pegawai, pengawasan berkala, serta penyederhanaan prosedur administratif. Dengan memanfaatkan teknologi dan sistem digital, Imigrasi DKI Jakarta berupaya meminimalkan risiko penyimpangan dan mempercepat pengurusan dokumen keimigrasian. “Inovasi menjadi kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih efisien dan nyaman bagi masyarakat,” tambahnya.
Partisipasi Para Pejabat dalam Penegakan Anti-Korupsi
Kegiatan sosialisasi anti-korupsi dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief. Hadirnya pihak KPK menunjukkan komitmen penuh untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di seluruh jajaran keimigrasian. Selain itu, Inspektur Wilayah II Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ian Fidihanto Markos, juga turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Pamuji menyampaikan bahwa kehadiran para pejabat seperti Amir Arief dan Ian Fidihanto Markos memperkuat sinergi antara lembaga pemerintah dan institusi anti-korupsi. “Kerja sama ini menjadi dasar untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari praktik koruptif,” ujarnya. Dengan dukungan seluruh jajaran internal, Imigrasi DKI Jakarta berharap mewujudkan layanan publik yang profesional dan ramah.
Komitmen bersama antara KPK, Ombudsman RI, dan Kanwil Imigrasi DKI Jakarta menjadi landasan untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keimigrasian. Dalam beberapa bulan terakhir, upaya pencegahan korupsi di lingkungan keimigrasian mengalami peningkatan signifikan, terutama melalui pelatihan rutin dan audit berkala. Pamuji menegaskan bahwa budaya anti-korupsi harus terus dihidupkan sebagai bagian dari identitas lembaga.
Kolaborasi ini juga membuka peluang untuk mengembangkan program-program baru yang lebih menjangkau masyarakat luas. Salah satu inisiatif yang sedang dipersiapkan adalah peluncuran aplikasi digital untuk pengurusan paspor dan visa. “Dengan teknologi, kita bisa meminimalisir interaksi yang tidak langsung dan mempercepat proses layanan,” jelas Pamuji. Ia optimis bahwa sinergi antara tiga institusi tersebut akan membawa dampak positif bagi pengurusan administrasi im
