Kebijakan Baru: Ahok: Kalau tidak Ditolak Jokowi, Pertamina Harusnya Untung Rp100,57 T
Ahok: Kalau tidak Ditolak Jokowi, Pertamina Harusnya Untung Rp100,57 T
Ahok, yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019–2024, mengungkapkan kemungkinan besar Pertamina mampu meraih keuntungan hingga 6 miliar dolar AS atau setara Rp100,57 triliun jika usulannya disetujui oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Pernyataan tersebut diberikan saat Ahok menjadi saksi dalam persidangan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Dalam kesempatan itu, Ahok menjawab pertanyaan jaksa mengenai perbaikan yang perlu dilakukan pada sistem tata kelola Pertamina. Ia menekankan perlunya pemerintah dan DPR mengambil keputusan strategis terkait kebijakan subsidi.
“Saya kira Presiden dan DPR harus berani melakukan subsidi ke orang, bukan ke barang,” ujar Ahok saat bersaksi.
Ahok juga mengusulkan penerapan sistem supplier hire stock serta mekanisme pembelian minyak mentah melalui e-katalog. Menurutnya, skema ini bisa meningkatkan transparansi dalam pengolahan dan distribusi bahan bakar.
“Semua orang boleh taruh minyak mentah produksi di Indonesia dengan kita beli lewat e-katalog. Dengan cara itu semua pengolahan akan transparan dan bagus,” katanya.
Menurut Ahok, Pertamina saat ini mengalami tekanan keuangan berat akibat kebijakan subsidi. Ia menjelaskan bahwa arus kas perusahaan mengalami kerugian karena harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tak bisa dinaikkan meski harga minyak dunia melonjak.
“Pertamina itu berdarah-darah sebetulnya, cash flow-nya merah, rugi. Karena pemerintah memaksa barang subsidi tidak boleh dinaikkan,” ujar Ahok.
Lebih lanjut, Ahok memperjelas bahwa penyesuaian harga BBM tidak bisa dilakukan tanpa izin Presiden.
“Tanpa izin Presiden, menteri pun tidak berani menaikkan harga. Ketika harga minyak dunia naik, SPBU swasta sudah menaikkan harga, Pertamina tidak,” ucapnya.
Ahok menyebutkan bahwa akibat kebijakan subsidi, Pertamina terpaksa memenuhi kebutuhan arus kas dengan pinjaman jangka pendek. Meski selisih harga antara BBM subsidi dan harga ekonomi semakin lebar, skema ini belum dijalankan selama masa jabatannya. Ia juga pernah mengusulkan kepada Jokowi agar subsidi diubah menjadi bantuan langsung ke masyarakat berbasis digital lewat aplikasi MyPertamina. Menurutnya, pendekatan ini berpotensi memberi keuntungan signifikan untuk negara.
Dalam kasus ini, Ahok bersaksi pada persidangan dugaan korupsi periode 2018–2023 yang menjerat sembilan terdakwa. Jaksa menyebutkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp285 triliun, berasal dari kerugian keuangan dan perekonomian. Salah satu tersangka adalah PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza, yang dikaitkan dengan pengusaha Muhammad Riza Chalid.