Kebijakan Baru: Ahok: Kalau tidak Ditolak Jokowi, Pertamina Harusnya Untung Rp100,57 T
Ahok: Kalau tidak Ditolak Jokowi, Pertamina Harusnya Untung Rp100,57 T
Analisis Sistem Subsidi yang Tidak Diimplementasikan
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019–2024 Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, mengungkapkan peluang keuntungan besar yang hilang akibat tidak dijalankannya perubahan sistem subsidi energi. Ia menyebutkan bahwa Pertamina sebenarnya bisa mencapai laba hingga 6 miliar dolar AS, setara Rp100,57 triliun, jika usulan tersebut mendapat persetujuan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.
Ahok memberikan kesaksian dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (27/1/2026). Selama persidangan, ia menjelaskan tentang kebutuhan perbaikan dalam tata kelola Pertamina. Menurutnya, pemerintah dan DPR perlu mengambil keputusan strategis terkait kebijakan subsidi.
“Presiden dan DPR harus berani mengalihkan subsidi kepada masyarakat, bukan hanya barang,” kata Ahok saat berbicara di persidangan.
Di samping itu, Ahok menyarankan penerapan mekanisme supplier hire stock dan penggunaan e-katalog dalam pembelian minyak mentah. Ia menyatakan sistem tersebut bisa meningkatkan transparansi dalam proses pengolahan dan distribusi energi. “Semua pihak bisa mengirimkan minyak mentah produksi Indonesia, dan kita membeli melalui e-katalog. Dengan cara ini, semua aktivitas akan lebih jelas dan efisien,” tambahnya.
Kondisi Keuangan Pertamina yang Terpuruk
Ahok mengungkap bahwa kondisi keuangan Pertamina, terutama di subholding Patra Niaga, mengalami tekanan berat karena kebijakan subsidi. Ia menekankan bahwa keuntungan Pertamina berkurang karena harga BBM subsidi tidak bisa dinaikkan meski harga minyak dunia melonjak.
“Pertamina benar-benar mengalami kesulitan, dengan cash flow yang merah dan kerugian. Hal ini karena pemerintah memaksa harga BBM subsidi tetap rendah meskipun harga minyak dunia naik,” jelas Ahok.
Menurut Ahok, penyesuaian harga BBM tidak bisa dilakukan tanpa izin Presiden. “Tanpa persetujuan Presiden, menteri pun enggan menaikkan harga. Ketika harga minyak dunia melonjak, SPBU swasta meningkatkan tarif, sedangkan Pertamina tidak,” tambahnya.
Akibat kebijakan ini, Pertamina terpaksa memenuhi kebutuhan arus kas dengan memperoleh pinjaman jangka pendek, meskipun perbedaan antara harga BBM subsidi dan harga pasar terus membesar. Selain soal subsidi, Ahok juga menyebut pentingnya reformasi sistem sumber daya manusia di Pertamina.