BEM Bersatu Tuding Keterlibatan Eks Petinggi Militer dalam Penolakan MBG
Latest Program – Jakarta – BEM Bersatu, organisasi mahasiswa yang mengklaim dirinya sebagai gabungan suara pemuda, menyatakan adanya kecurigaan bahwa seorang mantan perwira militer, yakni Jenderal TNI (Purnawirawan) SS, berperan dalam upaya menggagalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, juru bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, mengungkap indikasi yang menunjukkan adanya keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan tersebut. Ia mengatakan bahwa salah satu tanda kuatnya keterlibatan ini adalah penggunaan mobil Fortuner oleh Tiyo Ardianto, pimpinan aksi yang sebelumnya mengkritik MBG.
“Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan penolakan ini. Salah satu tokoh yang berperan, Tiyo Ardianto, diduga memiliki hubungan erat dengan jaringan politik tertentu,” ujar Rahmat. Ia juga menyebut bahwa mobil yang digunakan dalam aksi tersebut mungkin terdaftar atas nama SN, saudara Letjen TNI Purnawirawan SS, yang merupakan besan dari Jenderal TNI Purnawirawan AP, tokoh utama tim pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Dugaan tersebut menjadi lebih kuat karena kehadiran politisi PDI Perjuangan AW di tengah massa aksi. Rahmat menambahkan bahwa keterhubungan antara Tiyo dengan SN dan SS menjadi bukti jejak keterkaitan yang memprihatinkan. “Dalam forum yang sama, Letjen TNI Purnawirawan SS juga hadir, membuktikan adanya jejaring politik yang perlu diperhatikan,” lanjutnya.
Kritik terhadap Arah Gerakan Mahasiswa
Menurut Rahmat, BEM Bersatu merasa prihatin dengan pergeseran fokus gerakan mahasiswa belakangan ini. Ia menilai bahwa beberapa aksi terbaru kehilangan kejelasan tujuan, dengan argumen yang kurang mendalam dan tuntutan yang tidak spesifik. “Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar: apakah gerakan masih mewakili kepentingan rakyat atau telah menjadi alat elite politik dalam mempercepat perubahan kekuasaan,” ujarnya.
Aliansi tersebut juga mempertanyakan prioritaskan isu yang diangkat dalam aksi. Saat masyarakat membutuhkan solusi atas masalah dasar seperti kebutuhan pangan dan kesehatan, perhatian justru tertuju pada isu yang dinilai kurang mendesak. “Program MBG, yang secara langsung berdampak pada gizi dan kesejahteraan masyarakat, menjadi sasaran utama penolakan meski perbaikan tata kelola tetap dibutuhkan,” jelas Rahmat.
Menolak Narasi Krisis Tanpa Dasar
Dalam pernyataannya, BEM Bersatu mengkritik narasi krisis yang diangkat oleh pihak tertentu. Menurut mereka, narasi tersebut tidak didasari data yang lengkap dan berpotensi mengalihkan perhatian publik dari isu penting seperti pemberantasan korupsi. “Kami menyayangkan upaya memanfaatkan aksi mahasiswa sebagai alat untuk agenda politik tertentu, terutama setelah beberapa BEM, seperti dari Universitas Negeri Jakarta dan Unindra, telah mengklarifikasi hal ini,” kata Rahmat.
BEM Bersatu menekankan pentingnya kemandirian gerakan mahasiswa dari pengaruh luar. Mereka mendesak penghapusan pendanaan, fasilitas, serta intervensi politik praktis yang dianggap mengurangi kemurnian perjuangan mahasiswa. “Kami ingin memastikan bahwa aksi-aksi ini tetap berpihak kepada rakyat, bukan menjadi bahan untuk menekan pemerintah atau kepentingan elit,” tambahnya.
Langkah Konsisten untuk Menjaga Keberlanjutan MBG
Sebagai bagian dari upaya menegaskan pandangan mereka, BEM Bersatu juga mendukung terus berjalannya program MBG. Namun, mereka menekankan bahwa program ini perlu diperbaiki secara tata kelola. “Perbaikan sistem pengelolaan harus menjadi prioritas, termasuk pengusutan kasus dugaan korupsi yang dilakukan tanpa adanya diskriminasi,” ujar Rahmat.
Aliansi tersebut mengajak mahasiswa Indonesia untuk aktif mengawasi proses hukum terkait penolakan MBG secara kritis dan objektif. Rahmat menekankan bahwa MBG memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan anak-anak. “Program ini wajib dipertahankan, sebab kehilangan MBG berarti mengorbankan kepentingan mendasar rakyat,” katanya.
Menurut Rahmat, BEM Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa. Mereka ingin menjamin bahwa aksi-aksi tersebut tetap independen, jujur, dan mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. “Kami akan mendukung perjuangan ini hingga akhir, asalkan tidak ada lagi penunggangan oleh pihak luar,” pungkasnya.
Dalam konteks yang lebih luas, BEM Bersatu mengingatkan bahwa peran mahasiswa seharusnya menjadi suara utama masyarakat. Namun, mereka merasa bahwa beberapa gerakan kini mulai terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. “Kami percaya bahwa mahasiswa harus menjadi pilar perubahan, bukan bahan pemancing kepentingan elite,” tegas Rahmat.
Menyusul kekhawatiran ini, BEM Bersatu juga mengusulkan adanya evaluasi lebih lanjut terhadap para pemimpin aksi. Mereka ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar berdasarkan analisis yang matang dan bukan hanya sebagai bentuk tekanan politik. “Dengan adanya sterilisasi intervensi, kami yakin gerakan mahasiswa dapat kembali menjadi suara yang relevan dan menginspirasi,” ujarnya.
Keputusan BEM Bersatu ini juga diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi seluruh elemen kampus dan organisasi pemuda lainnya. Mereka menilai bahwa konsistensi dalam mempertahankan tujuan awal perjuangan sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. “Selama MBG tetap memberi manfaat, kami akan mendukungnya dengan kritis, sekaligus memastikan tidak ada agenda tersembunyi yang mengancam keadilan,” tutup Rahmat.
