Kebijakan Baru: Bantuan Subsidi Upah Tahap 1 ke 2,45 Juta Pekerja Sudah Cair! Segera Cek Rekening
Bantuan Subsidi Upah Tahap 1 ke 2,45 Juta Pekerja Sudah Cair! Segera Cek Rekening
Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/6/2025), Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap pertama telah disalurkan kepada 2,45 juta pekerja dari total data yang telah divalidasi sebanyak 3,69 juta. Menurutnya, penyaluran bagi 1,24 juta peserta lainnya akan terus berlangsung hingga bulan Juni-Juli mendatang.
Menaker Yassierli menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan beli masyarakat, khususnya bagi pekerja dengan penghasilan Rp3,5 juta atau tidak melebihi upah minimum provinsi (UMP). “BSU diberikan secara langsung untuk dua bulan, yaitu Juni dan Juli, dengan nominal total Rp600 ribu,” katanya.
“Saat ini, jumlah rekening yang telah terproses mencapai 2.450.068 orang, sedangkan 1.247.768 peserta masih dalam tahap pemeriksaan,” tambah Yassierli.
Verifikasi Data untuk Tahap Berikutnya
Menaker Yassierli menambahkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sedang melakukan validasi data untuk BSU tahap selanjutnya. Setidaknya ada 4,5 juta pekerja yang menjadi calon penerima manfaat program tersebut. “Data dari 4,5 juta peserta ini sedang dalam proses pengecekan,” ujarnya.
“Kami antisipasi bagi peserta yang belum memiliki rekening di bank, BSU akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia,” tutur Yassierli.
Kriteria Penerima BSU
Bantuan Subsidi Upah diberikan kepada pekerja yang memenuhi syarat, yaitu dengan penghasilan tidak lebih dari Rp3,5 juta atau sesuai UMP. Selain itu, penerima harus bukan anggota Kepolisian, TNI, atau ASN (Aparatur Sipil Negara). Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga periode April 2025 juga menjadi kriteria utama.
Program BSU tahun ini diprioritaskan bagi pekerja yang tidak mendapatkan bantuan Keluarga Harapan (PKH) sebelumnya. Penyaluran dilakukan melalui Bank BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI, khusus untuk warga Aceh. Untuk peserta yang tidak memiliki rekening di Himbara, pemerintah akan menggunakan PT Pos Indonesia sebagai saluran alternatif.