Yang Dibahas: Kasus Andrie Yunus Picu Desakan Revisi UU Peradilan Militer

Kasus Andrie Yunus Picu Desakan Revisi UU Peradilan Militer

Jakarta, Kompas.com – Peneliti dari Lembaga Studi Pertahanan dan Strategi Indonesia, Beni Sukardis, menyarankan agar pemerintah dan DPR kembali meninjau pembahasan revisi Undang-Undang Peradilan Militer. Ia menekankan bahwa upaya ini penting untuk menghindari tindakan kekerasan oleh prajurit TNI terhadap warga sipil, seperti dalam kasus serangan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Perlu Reformasi Aturan untuk Mengurangi Ambiguitas

Menurut Beni, mencegah kekerasan tidak cukup hanya dengan memperketat disiplin prajurit secara individu. Reformasi sistem peraturan harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada ruang ambigu dalam menangani kasus pidana yang melibatkan anggota militer.

“Kemungkinan mengaktifkan kembali diskusi tentang revisi undang-undang peradilan militer menjadi langkah krusial untuk memastikan keselarasan antara prinsip hukum dan praktik di lapangan,” kata Beni kepada Kompas.com, Rabu (18/3/2026).

Ketidakjelasan dalam Penerapan Hukum Saat Ini

Berdasarkan aturan, prajurit yang melakukan tindak pidana umum seharusnya diperiksa di pengadilan umum. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak kasus yang menggunakan mekanisme peradilan militer, terutama karena revisi regulasi tersebut belum terealisasi secara efektif sejak lama.

Usulan Solusi untuk Meningkatkan Transparansi

Beni mengusulkan penggunaan pengadilan yang menggabungkan elemen sipil dan militer sebagai solusi sementara agar proses hukum tetap terbuka. Selain itu, ia menekankan pentingnya penerapan tanggung jawab komando jika terbukti ada keterlibatan atau kelalaian dari pihak atas.

“Pengadilan konektivitas ini bisa menjadi jembatan untuk mengurangi risiko ketidakadilan, sementara penegakan hukum internal harus dilakukan secara tegas dan adil agar kecurigaan publik terjawab,” tambahnya.

Kepercayaan Publik Terancam oleh Sistem Hukum yang Tidak Jelas

Kasus Andrie Yunus, yang diduga juga terkena cairan penyiram air keras, menjadi contoh bagaimana ketidakjelasan dalam penerapan hukum bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer. Beni berargumen bahwa tanpa perubahan mendasar, berbagai upaya reformasi berisiko tidak mencapai hasil yang maksimal.