Yang Dibahas: Menteri LH minta pemda wilayah rentan karhutla tetapkan siaga darurat
Menteri LH minta pemda wilayah rentan karhutla tetapkan siaga darurat
Pelaksanaan Rakor Karhutla 2026 di Jakarta
Di Jakarta, dalam acara Rakor Karhutla 2026, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan para pemimpin daerah agar segera menyatakan status siaga darurat di wilayah yang rentan kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat tindakan pencegahan dan pengendalian bencana. Menurut Menteri, enam provinsi dengan risiko tinggi harus menjadi fokus utama, termasuk Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Selatan.
Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menekankan bahwa daerah-daerah tersebut cenderung memiliki ekosistem gambut yang luas, sehingga penjagaan ketinggian air tanah gambut menjadi faktor kritis. Dengan memantau kondisi iklim dan tinggi muka air, pihaknya berharap dapat memperpanjang masa hujan untuk mengurangi risiko kebakaran. “Penjagaan tinggi muka air tanah gambut sangat penting, karena dengan diketahuinya data tersebut, kita bisa memperkirakan peluang peningkatan curah hujan,” tutur Menteri Hanif.
Prediksi El Nino dan Strategi Mitigasi
Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa potensi musim kemarau yang lebih panjang dan pengaruh El Nino lemah moderat mendorong perlunya siaga darurat lebih dini. BMKG memperkirakan kondisi iklim tersebut akan terjadi di paruh kedua tahun ini dengan tingkat keberhasilan hingga 80 persen. Untuk mencegah penyebaran api, pemerintah tengah melakukan operasi modifikasi cuaca di area rentan, khususnya untuk menyiram lahan gambut.
Update Data Karhutla Hingga Maret 2026
Berdasarkan laporan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), sampai Februari 2026, luas area yang terbakar mencapai 32.637,43 hektare. Pada bulan Maret, proyeksi area karhutla diperkirakan meningkat menjadi 10.175,48 hektare. Provinsi Riau menjadi wilayah terparah dengan 8.858,87 hektare, diikuti Kalimantan Barat (1.134,16 hektare), Kalimantan Tengah (34,86 hektare), Nusa Tenggara Timur (NTT) (32,28 hektare), serta Kepulauan Riau (37 hektare).
“Sampai hari ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh narasumber, baru dua provinsi yang telah menetapkan status darurat yaitu Kalimantan Barat dan Riau. Kami mengimbau semua gubernur, bupati, untuk segera menetapkan kondisi siaga darurat agar dukungan dari pusat lebih mudah diterapkan,” kata Menteri LH Hanif.