Strategi Penting: Dukung petani hadapi iklim, RI-PBB luncurkan program ketahanan pangan
Dukung Petani Hadapi Iklim, RI-PBB Luncurkan Program Ketahanan Pangan
Dari Jakarta, Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan pangan melalui program baru bernama “UN Joint Programme: Leveraging Finance to Scale Up Climate Resilient Food Systems.” Program ini diluncurkan pada Kamis (9/4) dan diumumkan secara resmi oleh UNIC Jakarta pada Jumat (10/4).
Menurut Deputi Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup di Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, inisiatif ini selaras dengan visi nasional dalam mendorong transformasi sistem pangan dan pembangunan berkelanjutan. “Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi para petani, mendorong implementasi Climate-Smart Agriculture, serta memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim,” ujar Leonardo.
“Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi petani serta mendorong penerapan Climate-Smart Agriculture, meningkatkan kesejahteraan petani, penguatan ketahanan pangan dan pengintegrasian dengan program prioritas lainnya seperti Makan Bergizi Gratis,”
Program tersebut akan fokus pada Jawa Timur dan Lampung, dengan tujuan memberikan pelatihan dan fasilitasi bagi setidaknya 15 ribu petani untuk menerapkan praktik pertanian cerdas iklim serta inovatif. Pembiayaan akan didukung oleh skema asuransi iklim Indonesia dan mekanisme dana lingkungan hidup seperti Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Pertanian cerdas iklim mencakup pendekatan yang adaptif terhadap kondisi lokal, memungkinkan petani meningkatkan hasil panen sambil mengurangi emisi gas rumah kaca. Di samping itu, program ini juga berupaya memperluas akses ke teknologi terkini, termasuk irigasi berbasis energi surya.
Untuk membiayai inisiatif ini, Pemerintah Indonesia menargetkan pemobilisasi dana sebesar 150 juta dolar AS (Rp2,5 triliun) dari penerbitan SDG Bond, Sukuk Hijau, dan Green Sukuk. Selain itu, BPDLH akan menyediakan dana mikro kepada 400 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menggabungkan budidaya tanaman, kehutanan, dan peternakan.
Program ini akan berlangsung selama dua tahun, dari 2026 hingga 2027, dan dijalankan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), bekerja sama dengan Badan Internasional untuk Pendanaan Pembangunan Pertanian (IFAD), Program Pembangunan PBB (UNDP), serta Kantor Kepala Perwakilan PBB (UNRCO).
“Melalui program bersama ini kami berharap dapat membuka lebih banyak investasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk petani kecil, perempuan, dan anak muda,”
Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, menegaskan bahwa dana sebesar 2 juta dolar AS (Rp34,2 miliar) akan menjadi dasar untuk memobilisasi total 205 juta dolar AS (Rp3,5 triliun) dari sumber pendanaan publik dan swasta. Program ini juga didukung oleh Joint SDG Fund, serta kontribusi dari Uni Eropa, dan negara-negara seperti Belgia, Denmark, Jerman, Irlandia, Italia, Luksemburg, Monako, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Korea Selatan, Arab Saudi, Spanyol, Swedia, serta Swiss.