Kebijakan Baru: Pemprov DKI teken MoU dengan Pariaman untuk amankan pasokan beras

Pemprov DKI teken MoU dengan Pariaman untuk amankan pasokan beras

Senin, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama (MoU) bersama Pemerintah Kota Pariaman. Tujuan utama dari kerja sama ini adalah memastikan ketersediaan beras tetap stabil bagi warga Jakarta. Wakil Gubernur DKI, Rano Karno, menjelaskan bahwa Jakarta tidak memiliki lahan pertanian, tetapi memiliki kemampuan keuangan yang cukup. “Oleh karena itu, Food Station menggandeng beberapa daerah melalui sistem pertanian kontrak untuk memenuhi permintaan pangan Jakarta yang tinggi,” ujar Rano saat berkunjung ke Unit Penggilingan Padi (RMU) di Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat.

Perjanjian ini ditandatangani oleh Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) dan Pemerintah Kota Pariaman. Kerja sama ini diharapkan akan memberikan kepastian pasokan beras ke Jakarta, sekaligus memperkuat stabilitas harga melalui pengelolaan distribusi yang lebih terarah. Selain itu, Rano menyebut bahwa kolaborasi ini bertujuan mempercepat proses distribusi, meningkatkan transparansi, serta mengurangi risiko perubahan pasokan dan harga.

Dalam konteks ini, Rano juga menyarankan pengembangan budidaya ikan kembung kepada Pemerintah Kota Pariaman dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Saran tersebut diberikan seiring rencana revitalisasi kawasan pesisir yang tengah dijalankan. Kehadiran FSTJ diharapkan menjadi peluang untuk membuka akses pasar yang lebih luas, sekaligus mendorong kesejahteraan para petani setempat.

“Jakarta tidak memiliki lahan pertanian, tetapi memiliki kemampuan keuangan yang cukup. Oleh karena itu, Food Station menggandeng beberapa daerah melalui sistem pertanian kontrak untuk memenuhi permintaan pangan Jakarta yang tinggi,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno saat berkunjung ke Unit Penggilingan Padi (RMU) di Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat.