Wakil Ketua DPD: Pidato Prabowo tegaskan arsitektur ekonomi
Meeting Results – Di Jakarta, Kamis, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung memberikan penjelasan mengenai pidato Presiden Prabowo Subianto yang membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027. Menurut Tamsil, pidato tersebut menggambarkan keberanian dalam mengembangkan struktur ekonomi nasional. Tamsil menekankan bahwa keberanian ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengutamakan keadilan sosial serta pemerataan sebagai pilar utama pembangunan. “Pidato Presiden Prabowo adalah ekspresi keberpihakan yang sangat jelas terhadap rakyat kecil, daerah, serta cita-cita ekonomi Pancasila,” tulis Tamsil dalam pernyataannya. “Ini bukan sekadar pidato fiskal tahunan, melainkan penegasan arah ideologis pembangunan nasional,” tambahnya.
Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan konsep ekonomi jalan tengah, yang dinilai Tamsil sebagai formula penting dalam menghadapi ketidakpastian global dan meningkatnya ketimpangan ekonomi di tingkat internasional. Menurut Tamsil, Indonesia membutuhkan model ekonomi yang mendorong inovasi dan kompetisi, sekaligus menjaga peran negara sebagai pelindung rakyat dan penjaga keadilan distribusi. “Presiden menegaskan bahwa negara tidak boleh absen. Pasar perlu tumbuh, dunia usaha harus berkembang, namun negara tetap memastikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang sudah kuat,” ujarnya.
“Spirit keadilan distributif dan semangat yang kuat menarik yang lemah, adalah substansi utama ekonomi Pancasila,”
Dalam pemaparannya, Tamsil mengatakan bahwa kebijakan fiskal yang diusulkan Presiden mencerminkan perhatian terhadap keadilan sosial. “Presiden benar ketika mengatakan situasi seperti itu sudah di luar akal sehat,” tambah Tamsil. “UMKM, petani, nelayan, dan generasi muda pelaku usaha harus mendapatkan prioritas pembiayaan. Mereka adalah fondasi ekonomi nasional sekaligus denyut utama ekonomi daerah,” ujarnya.
Tamsil juga menyoroti gagasan Indonesia Incorporated yang dinilai relevan dalam membangun ekonomi berbasis gotong royong. Menurutnya, konsep ini menjadi energi baru untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah, swasta, koperasi, UMKM, dan masyarakat. “Indonesia tidak boleh dibangun dengan logika pertumbuhan yang eksklusif, di mana kue ekonomi dinikmati segelintir elit,” kata Tamsil. “Kita membutuhkan pembangunan yang berkeadilan, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini menjadi penyokong sumber daya nasional, tetapi belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara proporsional,” imbuhnya.
Tamsil Linrung menegaskan bahwa DPD RI mendukung keberpihakan Presiden terhadap UMKM, petani, nelayan, koperasi, dan pengusaha pemula sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi daerah. “Struktur ekonomi daerah pada dasarnya ditopang oleh sektor-sektor rakyat yang membutuhkan akses pembiayaan lebih murah dan lebih adil,” jelasnya. Dalam rangka merealisasikan arah kebijakan tersebut, Tamsil mendorong perbankan nasional, khususnya bank-bank Himbara, untuk segera menerjemahkan instruksi Presiden secara konkret dan terukur.
“Arahan Presiden kepada bank-bank pemerintah harus dibaca sebagai mandat konstitusional untuk menghadirkan keadilan ekonomi. Bank negara tidak boleh hanya menjadi institusi bisnis yang mengejar keuntungan semata, tetapi juga harus menjadi instrumen pembangunan sosial dan pemerataan ekonomi,”
Menurut Tamsil, dalam beberapa tahun terakhir terjadi paradoks akses pembiayaan nasional, terlihat dari kelompok usaha besar yang lebih mudah memperoleh kredit murah, sementara pelaku usaha kecil dibebani bunga lebih tinggi dan persyaratan lebih rumit. “Keberanian Presiden mendorong pendidikan kewirausahaan dan akses kredit bagi generasi muda merupakan langkah penting untuk menciptakan transformasi ekonomi jangka panjang,” tambah Tamsil. “Bangsa ini tidak boleh hanya mencetak pencari kerja. Kita harus melahirkan generasi pencipta lapangan kerja. Dan untuk itu, negara harus hadir membuka akses modal, pendampingan, serta keberanian untuk bertumbuh,” katanya.
Tamsil Linrung menegaskan bahwa DPD RI siap mengawal agenda pembangunan Presiden agar benar-benar berpihak pada daerah dan mempersempit kesenjangan antarwilayah. “Daerah harus menjadi subjek utama pembangunan nasional. Ketika Presiden berbicara tentang keberpihakan kepada rakyat kecil, sesungguhnya beliau sedang berbicara tentang masa depan daerah-daerah Indonesia,” tutup Tamsil. “Karena di sanalah mayoritas rakyat bekerja, bertahan, serta menggantungkan harapan hidupnya,” imbuhnya.
Sebelumnya, untuk pertama kalinya, Presiden Prabowo akan berpidato menyampaikan secara langsung kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk RAPBN 202. Hal ini menandai langkah baru dalam upaya memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tamsil mengatakan bahwa pidato tersebut menjadi penjelasan jelas tentang prioritas pembangunan yang lebih adil, serta tuntutan terhadap institusi keuangan untuk melaksanakan kebijakan yang selaras dengan prinsip ekonomi Pancasila.
Kebijakan ekonomi yang dibawa Presiden Prabowo disebut Tamsil sebagai upaya mengubah paradigma pembangunan nasional. “Dengan fokus pada pemerataan, kebijakan ini tidak hanya memperkuat daya saing ekonomi Indonesia, tetapi juga menjaga keadilan distribusi hasil pembangunan,” ujarnya. Tamsil menyoroti bahwa model ini penting untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, di mana keberhasilan pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu, melainkan secara merata menguntungkan seluruh lapisan masyarakat.
Dalam pidato tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi global. “Kemitraan yang kuat antara pihak-pihak terkait akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan,” jelas Tamsil. Dia menambahkan bahwa kebijakan fiskal dan ekonomi makro ini harus selaras dengan visi Indonesia Incorporated, yang menekankan kebersamaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Tamsil Linrung memastikan bahwa DPD RI akan terus memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan
