Komnas Pengendalian Tembakau: Belanja Rokok Picu Kemiskinan Keluarga
Special Plan – Dalam lokakarya “Di Balik Layar Cukai” yang diadakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Sekretaris Jenderal Komnas Pengendalian Tembakau Tulus Abadi mengungkapkan bahwa pengeluaran untuk produk tembakau menjadi salah satu faktor utama yang memperparah kondisi kemiskinan rumah tangga di Indonesia. Menurut Tulus, kebiasaan membeli rokok sering kali menghabiskan lebih banyak dana dibandingkan kebutuhan pangan bergizi seperti telur, susu, buah, dan sayur. Ini menjadi perhatian utama karena pengeluaran yang dialokasikan untuk rokok justru mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi aspek-aspek vital lainnya.
Analisis Pengeluaran Rumah Tangga
Data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diungkapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa dalam wilayah perkotaan, sekitar 11,30 persen dari total pengeluaran per kapita digunakan untuk membeli rokok kretek filter. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk telur ayam ras, yang hanya mencapai 4,30 persen. Di pedesaan, situasi serupa terjadi, meski proporsi pengeluaran untuk rokok sebesar 10,78 persen sedikit lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan, namun tetap berada di atas belanja telur ayam ras yang sebesar 3,69 persen.
Tulus Abadi menekankan bahwa pengeluaran yang besar untuk produk tembakau tidak hanya memengaruhi daya beli keluarga, tetapi juga menyebabkan penurunan kualitas hidup bagi kelompok rentan. Ia menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran untuk rokok berdampak signifikan pada kemampuan masyarakat mengakses pangan bergizi, pendidikan, dan layanan kesehatan. “Dengan anggaran yang terbatas, konsumsi rokok menjadi prioritas yang mengorbankan kebutuhan esensial lainnya,” jelas Tulus.
“Pengendalian konsumsi rokok harus menjadi prioritas utama, karena dampaknya sangat luas, bukan hanya pada kesehatan tetapi juga ekonomi dan kualitas sumber daya manusia,” ujar Tulus Abadi.
Menurut Tulus, kebijakan cukai rokok yang diusulkan pada 2026 dinilai masih memicu pertanyaan mengenai efektivitasnya dalam mengurangi konsumsi tembakau. Ia menyoroti bahwa kebijakan ini bisa jadi merupakan kompromi terhadap kepentingan industri tembakau, yang justru memperkuat kebiasaan konsumsi rokok di tengah masyarakat. Materi yang dipresentasikan dalam lokakarya tersebut menunjukkan bahwa konsumsi rokok memiliki dampak yang meluas, tidak hanya secara kesehatan, tetapi juga secara sosial dan ekonomi.
Kesehatan dan Risiko Berdampak
Dari segi kesehatan, nikotin yang terkandung dalam rokok dan vape disebut dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak anak dan remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan. Hal ini memperparah risiko gangguan kognitif, serta mengurangi kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan sehat. Selain itu, rokok dikaitkan dengan meningkatnya kejadian penyakit kronis, seperti kanker, stroke, penyakit jantung, asma, dan diabetes.
Kebiasaan merokok juga memengaruhi anak-anak melalui paparan asap rokok, yang disebut meningkatkan risiko stunting lebih tinggi dibandingkan anak dari keluarga non-perokok. Stunting, atau pertumbuhan tubuh yang terhambat, tidak hanya berkaitan dengan nutrisi, tetapi juga dengan lingkungan sehat yang minim paparan polutan. Tulus Abadi menegaskan bahwa pengendalian tembakau adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan generasi mendatang.
Kerugian Ekonomi yang Terus Meningkat
Dalam paparan yang disampaikan selama lokakarya, juga disebutkan bahwa kerugian ekonomi akibat konsumsi rokok mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Dampak ini meliputi biaya pembiayaan kesehatan yang sebagian besar ditanggung oleh negara melalui layanan kesehatan nasional. Kebijakan cukai rokok, meski bertujuan mengurangi penggunaan produk tembakau, ternyata juga memperbesar beban finansial bagi keluarga miskin.
Menurut data BPS, rokok dan tembakau tetap menjadi komponen pengeluaran terbesar di sejumlah keluarga Indonesia. Meski jumlah pengeluaran untuk pangan bergizi seperti ikan, telur, dan susu terus dipertahankan, tetapi angka belanja rokok yang tinggi membuat pendapatan masyarakat terbagi dalam skala yang tidak seimbang. Kondisi ini memperparah ketimpangan antara keluarga berpenghasilan tinggi dan rendah, terutama di daerah yang memiliki ketergantungan pada sektor pertanian atau usaha kecil.
Tulus Abadi menyatakan bahwa pengendalian konsumsi rokok tidak hanya terkait dengan upaya menjaga kesehatan, tetapi juga sebagai strategi untuk menjaga ekonomi keluarga. Ia menekankan bahwa penurunan kelas menengah di Indonesia tidak terlepas dari kebiasaan belanja rokok yang berlebihan. “Kebiasaan ini menyebabkan masyarakat mengorbankan kebutuhan dasar demi memenuhi keinginan pribadi,” tuturnya.
“Pengendalian konsumsi rokok harus menjadi prioritas utama, karena dampaknya sangat luas, bukan hanya pada kesehatan tetapi juga ekonomi dan kualitas sumber daya manusia,” ujar Tulus Abadi.
Kebijakan cukai rokok yang diusulkan pada 2026 juga menjadi sorotan karena dianggap masih memunculkan pertanyaan tentang efektivitasnya. Apakah cukai tersebut benar-benar mampu mengurangi konsumsi rokok, atau justru menjadi keuntungan bagi industri tembakau? Kemenkes menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan pendapatan negara, tetapi Tulus menilai bahwa kebijakan tersebut justru memberikan tekanan ekstra terhadap kebutuhan pangan bergizi, yang sangat penting bagi keluarga miskin.
Mengingat data BPS menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga untuk rokok tetap dominan, Tulus Abadi berharap pemerintah bisa memperkuat kebijakan pengendalian tembakau dengan pendekatan yang lebih holistik. Ia menambahkan bahwa peningkatan tarif cukai atau pajak rokok harus diiringi dengan peningkatan akses pada pangan bergizi, pendidikan, dan layanan kesehatan, agar masyarakat tidak terjebak dalam siklus kemiskinan yang terus berlanjut.
Pengeluaran untuk produk tembakau yang tinggi juga menjadi indikator bahwa kebiasaan merokok tidak hanya menjadi masalah kesehatan individu, tetapi juga memengaruhi struktur ekonomi keluarga. Hal ini menyebabkan kebutuhan dasar seperti makanan sehat, pendidikan anak, dan fasilitas kesehatan menjadi terabaikan, terutama bagi keluarga yang tidak memiliki penghasilan yang stabil. Dalam konteks ini, Tulus Abadi menegaskan pentingnya pendekatan berbasis kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pendapatan pemerintah.
