Luhut Targetkan Perlinsos Digital Diluncurkan Oktober atau November 2026
Key Issue – Jakarta, Rabu (tanggal tidak disebutkan) – Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menyatakan rencana untuk meluncurkan sistem digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada bulan Oktober atau November tahun 2026. Dalam jumpa pers di ibu kota, ia menjelaskan bahwa program ini akan dilaksanakan secara nasional, dengan fokus pada 541 kabupaten yang menjadi prioritas. “Kami berharap 80-90 persen dari daerah tersebut sudah dapat memanfaatkan sistem ini pada saat peluncuran,” ujar Luhut, yang juga berperan sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.
Implementasi Bertahap dan Akurasi Data
Luhut menegaskan bahwa Perlinsos digital akan diimplementasikan secara bertahap, mulai dari daerah pilot project hingga mencakup seluruh Indonesia. “Sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi,” tambahnya. Ia menekankan bahwa penggunaan sistem digital ini bertujuan untuk memberikan data yang lebih akurat kepada Presiden Prabowo Subianto, yang akan memantau progres program tersebut. Dengan adanya integrasi data, kebijakan sosial bisa lebih tepat sasaran, terutama dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Nanti pada Oktober atau November, Presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90 persen,” kata Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi, Luhut menjelaskan bahwa kehadiran Perlinsos digital diharapkan bisa mengurangi hambatan administratif dan kesulitan akses bantuan sosial. “Digitalisasi pada sistem perlindungan sosial diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat, dan memangkas kesulitan terkait akses bantuan sosial akibat persoalan administrasi dan data kependudukan,” ujar pria yang juga menjadi anggota tim strategi digital pemerintah. Ia menambahkan, identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga akan terhubung dalam satu platform, sehingga memudahkan verifikasi dan penyaluran bantuan.
Uji Coba di 42 Daerah Piloting
Saat ini, uji coba sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) telah berjalan di beberapa daerah. Luhut menyebutkan bahwa hingga saat ini tercatat sebanyak 42 kabupaten/kota yang terlibat dalam proyek piloting ini. “Dan kita juga sepakat 42 kabupaten ini, piloting ini, kalau bisa akhir Juli mereka (masyarakat) sudah menyelesaikan pendaftaran,” katanya. Tujuan utama dari uji coba ini adalah untuk menguji kelayakan sistem sebelum diluncurkan secara nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Luhut memaparkan bahwa jumlah masyarakat yang terdaftar di sistem Perlinsos digital diperkirakan mencapai 35 juta pada akhir Juli. “Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta (yang terdaftar di Perlinsos digital),” ujarnya. Ia menyoroti bahwa dengan pendaftaran yang teratur, data yang diperoleh akan lebih andal, sehingga bisa menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam distribusi bantuan sosial.
Kunjungan Presiden ke Daerah Piloting
Presiden Prabowo Subianto rencananya akan melakukan kunjungan langsung ke beberapa daerah yang sedang menerapkan sistem Perlinsos digital. Menurut jadwal yang disepakati, Presiden akan mengunjungi lokasi tersebut pada awal bulan depan. “(Terkait) Schedule -nya tadi kami sudah sepakat, nanti kami usul pada Presiden untuk (memantau langsung di tanggal) 6, 7, 8, atau 9 Juli. Beliau melihat nanti apakah di Surabaya, Banyuwangi, dan Bali, mana yang beliau pilih (untuk dilakukan peninjauan),” ujar Luhut.
Kunjungan tersebut diharapkan bisa menjadi momen penting untuk mengevaluasi pelaksanaan pilot project. Luhut menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan daerah-daerah yang terlibat dalam proyek ini akan menjadi contoh terbaik sebelum peluncuran nasional. “Dengan kunjungan langsung, Presiden bisa melihat langsung kinerja sistem dan memberikan masukan,” katanya. Ia juga menekankan bahwa penggunaan DPI sebagai fondasi memungkinkan integrasi data yang lebih cepat dan akurat.
Perlinsos Digital: Sistem Terintegrasi Pertama di Indonesia
Adapun pemerintah menghadirkan Perlinsos digital sebagai sistem perlindungan sosial terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun menggunakan fondasi DPI yang telah diperbarui. “Sistem ini bertujuan untuk menjadi standar baru dalam manajemen bantuan sosial,” tambah Luhut. Dengan adanya platform terpadu, pemerintah bisa menghindari duplikasi data dan mengurangi risiko kesalahan informasi.
Luhut menambahkan bahwa sistem digital ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses bantuan sosial, terutama di daerah yang masih menghadapi masalah administratif. “KTP dan kartu keluarga terhubung dalam satu platform, sehingga data bisa diakses secara real-time,” ujarnya. Ia juga menyoroti bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.
Menurut Luhut, proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk membangun ekosistem digital yang kuat. “Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa program sosial bisa mencapai tujuannya secara optimal,” katanya. Ia menjelaskan bahwa pembangunan DPI dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemudahan penggunaan. “Sistem ini dirancang agar mudah dipahami oleh masyarakat, termasuk yang tidak terbiasa dengan teknologi,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Luhut menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mengoptimalkan infrastruktur digital nasional. “Kita perlu memastikan bahwa semua daerah memiliki akses yang sama ke sistem ini,” katanya. Ia juga menyebutkan bahwa keberhasilan peluncuran Perlinsos digital akan menjadi tolok ukur dalam evaluasi kinerja pemerintahan. “Jika berhasil, ini bisa menjadi contoh bagi program serupa di negara lain,” ujarnya.
Menyusul peluncuran nasional, Luhut berharap program ini bisa menjadi pondasi untuk kebijakan sosial yang lebih inklusif. “Dengan data yang akurat, kita bisa mengidentifikasi kelompok rentan dengan lebih cepat,” katanya. Ia menambahkan bahwa Perlinsos digital akan mempercepat proses pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah terpencil yang sebelumnya kesulitan mengakses bantuan sosial. “Ini adalah langkah konkret untuk membangun masyarakat yang lebih adil,” pungkas Luhut.
